Komisi II DPR RI Sedih Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran 2025, Singgung Potensi Krisis Ekonomi

- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya merasa sedih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran 2025 di Kementerian/Lembaga.

Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy usai Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan Pagu Anggaran Kemendagri RI di 2025 dalam rapat kerja bersama di Komisi II DPR RI.

"Di sisi yang lain kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih Pak karena efisiensi anggaran 57,42 persen, sekarang dipa Kemendagri tinggal Rp2,038 triliun, dari yang awalnya Rp4 triliun sekian," kata Rifqinizamy saat memimpin rapat kerja di Ruang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menurut Rifqinizamy, keputusan pemerintah melalui Inpres Prabowo Subianto tersebut merupakan suatu respons dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Kata legislator dari Partai NasDem tersebut, Indonesia saat ini sedang mengalami fase yang tidak mudah.

Pasalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah tembus Rp16.466 yang dimana angka tersebut menurut World Bank sudah mendekati masa kritis ekonomi.

"Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Tadi mas Bimo bilang ke saya 'mas per detik ini rupiah kita 16.466 per USD yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro kira-kira kalau sampe tembus Rp16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank," ujat Rifqinizamy.

Atas hal itu, dia mengatakan, sejatinya wajar apabila pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto menetapkan adanya efisiensi anggaran.

Dengan begitu, Rifqinizamy menyatakan, pihaknya akan menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri, setelah adanya penyesuaian anggaran yang disampaikan dalam rapat hari ini.

"Jadi memaklumi memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran,"  tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, Kementerian Dalam Negeri RI menjadi salah satu kementerian yang anggarannya harus mengalami efisiensi pada 2025.

Hal ini kata Tito, berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tak hanya itu, hal itu juga tertuang dalam Surat Menkeu No. S-37/MK Nomor 02/2025 Tanggal 24 Januari 2025, Hal: Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA.2025.

Kata Tito, anggaran Kemendagri di 2025 ini mengalami efisiensi hingga sebesar 57,46 persen.

"Untuk Kemendagri khusus Kemendagri efisiensinya adalah Rp2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Adapun berdasarkan aturan tersebut, Tito lantas membeberkan soal beberapa konteks atau item yang anggarannya mengalami efisiensi.

Beberapa item yang dimaksud kata Tito, untuk keperluan alat tulis kantor diefisiensikan sebanyak 90 persen, seremonial 56 persen, rapat seminar 45 persen, kajian dan analisis 51,50 persen.

Selanjutnya, diklat dan bimtek 29 persen, honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen, percetakan hasil souvenir 75,90 persen, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensikan 73,30 persen.

"Lisensi aplikasi 27,60 persen jasa konsultan diefisiensikan 45,70 persen bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen,  perjalanan dinas 53,90 persen, peralatan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya 59,10 persen," beber Tito.

Atas adanya pengurangan atau efisiensi anggaran itu, maka kata Tito, berpengaruh pada kegiatan fisik atau exercise yang ada di lingkungan kerja Kemendagri.

Kata dia, setidaknya ada 6 lingkup kerja setingkat Sekretariat Jenderal hingga Direktur Jenderal di Kemendagri harus juga mengalami efisiensi anggaran.

Dari data yang dibeberkan mantan Kapolri tersebut, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu lingkup kerja di Kemendagri yang anggarannya diefisiensikan cukup jauh.

"Data exercise yang kami sampaikan, dari pagu yang semula Rp4,7 trilun, menjadi Rp2,038 triliun, maka Kesekjenan yang tadinya Rp453,1 miliar menjadi Rp279 miliar.

Kemudian DKPP yang semula 89 miliar menjadi 30 miliar. IPDN yang semula 618 miliar menjadi 493 miliar," kata dia.

"Inspektorat jenderal dari Rp84 miliar menjadi Rp63 miliar. Dirjen polpum dari Rp234 miliar menjadi Rp209 Miliar dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik.

Dukcapil yang semula Rp2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT, untuk mendukung SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi Rp328 miliar," kata Tito. (Rizki Sandi Saputra)

Tag:  #komisi #sedih #pemerintah #lakukan #efisiensi #anggaran #2025 #singgung #potensi #krisis #ekonomi