MRC-SBMI Berhasil Selamatkan Uang PMI Hingga Rp 292,6 Juta

Migrant Worker Resource Centre (MRC) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tegal berhasil menyelamatkan gaji Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang tidak dibayarkan selama bekerja di perusahaan kapal luar negeri (LN). Total gaji yang berhasil dibawa pulang mencapai USD 19000 atau setara Rp 292,6 juta.

Yohanes Khastriawin Lature, National Project Coordinator Pusat Informasi dan layanan Awak Kapal Perikanan Tegal mengungkapkan, dalam tiga bulan terakhir, pihaknya sudah menangani sekitar 75 pengaduan dari 140 orang PMI yang jadi korban di Tegal. Dari jumlah tersebut, paling banyak didominasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan jumlah kasus mencapai 58. Disusul belasan kasus gaji yang tidak dibayar, dokumen yang ditahan, dan lainnya. “Dalam kasus upah gak dibayar, kami berhasil perjuangkan hingga 19 ribu USD (setara Rp 292,6 juta, red),” tuturnya dalam acara kunjungan Uni Eropa dan International Labour Organization (ILO) ke Pelabuhan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (12/9).

Diakuinya, Pekerja Migrant Indonesia (PMI) di sektor perkapalan dan perikanan kerap terjerat perbudakan modern. Mereka menjadi korban karena kurangnya informasi yang diterima soal bidang pekerjaan yang akan dijalani. Oleh sebab itu, dia bersyukur dengan didirikannya MRC di Tegal ini. Mengingat, Tegal merupakan salah satu pintu gerbang utama keberangkatan PMI bidang perkapalan dan perikanan ke LN. Sebagai informasi, MRC ini merupakan program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh Uni Eropa yang bekerja sama dengan ILO dan SBMI.

“Dengan adanya Pusat Informasi dan layanan Awak Kapal Perikanan diharapkan bisa memberi informasi lebih detail dan membantu para awak kapal mendapatkan hak-haknya,” paparnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Yohanes menegaskan, bahwa tak ada tumpang tindih dengan pihak-pihak terkait seperti perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka justru bersinergi untuk bisa memerangi adanya calo-calo nakal dan memastikan PMI yang jadi anak buah kapal (ABK) terpenuhi hak-haknya.

Nuryono, salah seorang ABK mengaku sangat tertolong dengan adanya MRC ini. Dia berhasil mendapatkan gajinya kembali setelah berbulan-bulan tak dibayar usai berkonsultasi dengan MRC tegal. “Saya pernah kerja di kapal Kenya, ada permasalahan gaji. Ketika kembali ke Indonesia, saya minta ke perusahaan penempatan tapi disuruh nunggu. Berbulan-bulan taunya tetep nggak dibayar,” kenangnya. Siapa sangka, masalah ini selesai setelah dibantu oleh pihak MRC Tegal. Mereka membantu mengurus hingga akhirnya perusahaan membayarkan haknya.

“Harapan saya layanan ini masuk ke desa-desa karena banyak yang butuh bantuan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, delegasi tingkat tinggi dari kedutaan besar negara-negara Uni Eropa di Indonesia turut meninjau kondisi ketenagakerjaan awak kapal perikanan yang ada di Jawa Tengah, khususnya Tegal. Mereka sempat menaiki salah satu kapal penangkapan ikan yang ada di pelabuhan dan berbincang dengan awak kapal terkait pekerjaan yang dijalani.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi mengatakan, pihaknya membawa 19 delegasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kunjungan ini pun sebagai bentuk dukungan negara-negara Uni Eropa terhadap Indonesia dalam menaikkan standar perlindungan para pekerja di sektor perikanan laut.

“Indonesia adalah salah satu produsen makanan laut terdepan di dunia. Sebagai pasar ekspor yang kuat bagi Indonesia, EU berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan keunggulannya di sektor ini dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya,” paparnya. Sehingga, lanjut dia, nantinya kerjasama ini bisa meningkatkan nilai perdagangan yang memberi keuntungan bagi kedua pihak. (mia)

Selain itu, Denis juga memastikan, UE akan melanjutkan dukungannya terhadap tahap kedua program S2SR SEA yang akan dimulai tahun depan. Tak hanya melebarkan dalam mendorong replikasi praktik-praktik terbaik di wilayah lain di Indonesia, tapi juga pada konsolidasi hasil-hasil sukses yang telah dicapai sejauh ini.

Sementara di tingkat ASEAN, program ini akan membantu ASEAN dalam mengembangkan rencana kerjanya berdasarkan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, yang disahkan pada KTT Pemimpin ASEAN ke-42 pada Mei 2023. Deklarasi ini merupakan inisiatif penting ASEAN yang mengakui kerentanan nelayan migran dan menggarisbawahi perlunya respons yang terkoordinasi baik di tingkat nasional maupun regional.

Tag:  #sbmi #berhasil #selamatkan #uang #hingga #2926 #juta