WNI Tewas Ditembak di Malaysia: Respons Prabowo, Kemlu, DPR RI, hingga Komnas HAM

- Berikut rangkuman pernyataan sejumlah pihak terkait penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Diketahui, lima pekerja migran Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2025, dini hari.

Insiden penembakan itu mengakibatkan satu WNI tewas bernama Basri dan empat lainnya luka-luka.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menjelaskan peristiwa ini terjadi pada pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Aryani di Jakarta, 26 Januari 2025.

Lebih dari sepekan setelah kejadian, peristiwa ini terus mendapat sorotan.

1) Update dari Kemlu

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Korban meninggal sudah dibawa ke kampung halamannya dan dimakamkan di Riau.

"Kemudian dari empat korban lainnya, dua masih di rumah sakit masih dalam perawatan, yang dua sudah sehat," ungkap Sugiono kepada awak media, Minggu (2/2/2025).

"Tadinya ada dua kritis, yang pertama sudah keluar dari masa kritisnya, yang satu sedang dalam pemulihan," imbuhnya.

Terkait kasus penembakan, Sugiono mengatakan penyelidikan diserahkan kepada pihak Malaysia.

"Semua masih dalam proses pengumpulan keterangan," ungkapnya.

2) Prabowo Harap Ada Investigasi

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia. 

Prabowo meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh oleh aparat setempat.

“Kita tentunya berharap ada investigasi,” ucap Presiden kepada awak media, 30 Januari 2025 seusai memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta.

Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berisiko tinggi.

“Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” lanjutnya.

Prabowo percaya pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

3) Komnas HAM Angkat Bicara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka peluang bakal membawa kasus penembakan lima WNI di Malaysia ke forum Komnas HAM Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF). 

Diketahui, Komnas HAM menjabat sebagai ketua umum SEANF periode 2024-2025. 

SEANF merupakan jaringan lembaga hak asasi manusia yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.

Seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Myanmar. 

Komnas HAM juga membuka kemungkinan bakal melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia). 

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, Sabtu (2/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Atnike mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 5 WNI yang menjadi korban penambakan polisi Malaysia, 24 Januari 2025 lalu. 

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ujarnya. 

Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

4) Tanggapan Komisi XIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) harus diusut tuntas.

"Kami mendesak pemerintah Malaysia agar kasus ini diusut tuntas," kata Andreas, Sabtu (1/2/2025).

Andreas juga meminta agar kasus penembakan tersebut menjadi pelajaran bagi semua WNI yang ingin bekerja di luar negeri.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan untuk hati-hati apabila hendak bekerja di luar negeri.

"Tenaga kerja kita haruslah terlatih dan legal sehingga terlindungi dari eksploitasi dan tidak menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking)," ujar Andreas.

Andreas mengaku prihatin karena masih banyak pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan (non prosedural). 

Menurutnya, masih banyak TKI ilegal menggunakan paspor kunjungan, tanpa visa kerja, tanpa dokumen, dan terbuai dengan bujukan para calo atau sindikat.

"Kita berharap, ke depan tidak ada lagi TKI kita diperlakukan secara semena-mena, tidak manusiawi, hak-haknya dirampas, dan tenaganya diperas dengan bayaran yang rendah," ucap Andreas.

Andreas juga berharap agar semua WNI yang hendak bekerja di luar negeri masuk melalui jalur legal.

"Semoga tidak ada lagi tenaga kerja kita masuk ke Malaysia melalui jalan tikus perbatasan, tanpa melalui pos lintas batas," tuturnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fersianus Waku, Milani Resti)

Tag:  #tewas #ditembak #malaysia #respons #prabowo #kemlu #hingga #komnas