![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Dua Mahasiswa Jadi Penasehat Termuda dalam Pemerintahan Transisi Bangladesh](https://www.jakarta365.net/uploads/2024/08/09/tribunnews/dua-mahasiswa-jadi-penasehat-termuda-dalam-pemerintahan-transisi-bangladesh-95015.jpg)
![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Dua Mahasiswa Jadi Penasehat Termuda dalam Pemerintahan Transisi Bangladesh
Kedua mahasiswa itu adalah Md Nahid Islam dan Asif Mahmud Shojib Bhuiyan.
Mereka mengukir sejarah sebagai penasihat termuda pemerintahan transisi Bangladesh.
Asif Mahmud berasal dari Muradnagar Upazila Cumilla, merupakan mahasiswa magister, yang mempelajari Jurusan Linguistik Universitas Dhaka.
Sementara itu, Nahid Islam, dari kota Dhaka, adalah mahasiswa magister Departemen Sosiologi dari universitas yang sama.
Keduanya menjadi koordinator utama dalam Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi dan menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Setelah mereka diambil sumpahnya dalam pelantikan anggota pemerintahan transisi Bangladesh, Nahid Islam menyampaikan sedikit pidatonya.
Penasihat pemerintah transisi Nahid Islam telah berjanji untuk memulihkan hak suara rakyat dan memulai reformasi komprehensif dalam birokrasi untuk memperkuat demokrasi di Bangladesh.
Nahid menekankan perlunya perubahan sistemik untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan semua suara warga negara didengar.
“Masyarakat Bangladesh telah lama kehilangan hak pilih mereka, dan memulihkan hak-hak ini merupakan tujuan utama pemerintahan sementara,” katanya, dikutip dari Daily Sun, Jumat (9/8/2024).
Ia menggarisbawahi pentingnya perombakan Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi pemilihan umum yang bebas dan adil.
Mahasiswa yang lahir di Dhaka itu menegaskan, reformasi birokrasi sangat penting dalam memajukan demokrasi.
“Tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem saat ini, demokrasi sejati tidak dapat dicapai,” ujar mahasiswa magister tersebut.
Mahasiswa jurusan sosiologi itu juga mengatakan, perlunya diskusi dengan tokoh yang berpengalaman untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang adil dan jujur.
“Diskusi dengan tokoh masyarakat yang berpengalaman akan menghasilkan reformasi birokrasi dan lembaga negara yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan jujur,” jelasnya.
Pria yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di Government Science College itu juga menyoroti peran pemerintah transisi dalam menanggapi keinginan rakyat.
"Pemerintah akan bergerak ke arah yang diinginkan masyarakat. Selama negara ini berada di tangan anak mudanya, negara ini tidak akan kehilangan arah," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintahan transisi Bangladesh dibentuk dan dilantik setelah mundurnya Sheikh Hasina dari jabatan perdana menteri pada Senin (5/8/2024).
Pengunduran diri Hasina sebagai hasil dari aksi protes yang dilakukan mahasiswa yang sebelumnya menuntutnya turun dari jabatan karena tindakan kerasnya terhadap demonstran.
Aksi protes yang menewaskan setidaknya 400 orang itu awalnya menuntut dihapusnya kuota 30 persen dalam pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga pejuang kemerdekaan dan veteran dari Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Kuota tersebut kemudian dikurangi oleh Mahkamah Agung negara tersebut, tetapi penanganan protes oleh Hasina dan dugaan penggunaan label yang menyinggung bagi para pengunjuk rasa membuat mahasiswa marah.
Dilansir NDTV, protes terus berlanjut dengan para mahasiswa menuntut agar Hasina mundur dan bentrokan antara agitator dan polisi menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di seluruh negeri pada Minggu (4/8/2024).
Hingga kini, kekerasan terus berlanjut di beberapa tempat bahkan setelah Hasina mengundurkan diri dan ada laporan tentang kelompok minoritas, termasuk umat Hindu, yang menjadi sasaran.
(mg/Mardliyyah)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)
Tag: #mahasiswa #jadi #penasehat #termuda #dalam #pemerintahan #transisi #bangladesh