Angka Kelahiran di Vietnam Terus Menurun, Pemerintah Cabut Pembatasan 2 Anak

Pemerintah Vietnam resmi menghapus kebijakan pembatasan dua anak per keluarga, yang telah diberlakukan sejak 1988.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran menurunnya angka kelahiran nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan dicabutnya aturan tersebut, kini setiap pasangan bebas menentukan jumlah anak yang mereka inginkan.

Kebijakan baru ini diumumkan pada Rabu (4/6/2025), seperti dilaporkan kantor berita Vietnam News Agency.

Data Kementerian Kesehatan Vietnam mencatat, pada 2024 tingkat fertilitas nasional turun menjadi 1,91 anak per perempuan—di bawah ambang batas 2,1 yang dianggap perlu untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk.

Tren penurunan ini paling menonjol di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh, yang dihadapkan pada tingginya biaya hidup.

Meski pembatasan resmi dicabut, banyak warga mengaku tetap belum tergoda untuk memiliki anak lebih dari dua.

Tran Minh Huong, pegawai kantoran berusia 22 tahun, menyatakan bahwa tekanan ekonomi masih menjadi pertimbangan utama.

“Meski saya tumbuh dalam budaya Asia yang menekankan pentingnya menikah dan punya anak, tapi kenyataannya biaya membesarkan anak saat ini sangat mahal,” ujarnya kepada AFP.

Sementara itu, Hoang Thi Oanh, seorang ibu berusia 45 tahun dengan tiga anak, menyambut baik perubahan ini, tetapi menyadari kenyataan yang dihadapi keluarga modern.

“Bagus akhirnya larangan itu dicabut,” katanya.

“Tapi membesarkan lebih dari dua anak sekarang ini sungguh berat, baik secara finansial maupun tenaga. Hanya pasangan yang benar-benar mampu yang bisa melakukannya,” imbuhnya.

Menurut Oanh, jika pemerintah serius ingin mendorong kelahiran, perlu ada insentif yang konkret.

“Saya rasa mereka perlu memberi dukungan langsung agar orang-orang terdorong untuk punya lebih banyak anak,” katanya menambahkan.

Kekhawatiran pemerintah

Pemerintah Vietnam sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi penurunan populasi, mulai dari kampanye kesadaran hingga penyesuaian kebijakan, namun hasilnya belum menggembirakan.

Dalam sebuah konferensi awal tahun ini, Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Thi Lien Huong menyatakan bahwa meningkatkan angka kelahiran menjadi tantangan besar.

“Penurunan kelahiran dapat berdampak serius pada pembangunan jangka panjang, baik dari sisi sosial maupun ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa hal ini akan mempercepat penuaan populasi dan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif di masa depan.

Huong juga mendorong masyarakat untuk mengubah perspektif, dari yang semula hanya fokus pada pengendalian jumlah anak, menjadi lebih terbuka terhadap pembangunan populasi secara menyeluruh.

Masih ada ketimpangan gender

Di tengah upaya menaikkan angka kelahiran, Vietnam masih menghadapi tantangan lain berupa ketimpangan jenis kelamin. Tradisi yang mengutamakan anak laki-laki menyebabkan rasio kelahiran menjadi tidak seimbang.

Dalam hal ini, larangan mengungkap jenis kelamin janin sebelum lahir telah diberlakukan, namun praktiknya tetap terjadi.

Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk menaikkan denda bagi pelanggaran tersebut hingga tiga kali lipat, menjadi sekitar 3.800 dollar AS atau setara Rp 61 juta.

Saat ini, rasio kelahiran mencapai 112 bayi laki-laki untuk setiap 100 bayi perempuan—angka yang jauh dari seimbang.

Mengikuti langkah China

Vietnam bukan satu-satunya negara di Asia yang berjuang menghadapi krisis demografi.

China, tetangganya di utara, sebelumnya menerapkan kebijakan satu anak sejak awal 1980-an.

Kebijakan tersebut resmi dilonggarkan pada 2016 menjadi dua anak, lalu kembali direvisi pada 2021 menjadi tiga anak per keluarga.

Namun perubahan tersebut belum cukup efektif. Pada 2024, jumlah penduduk China kembali mengalami penurunan untuk tahun ketiga berturut-turut.

Kini, Vietnam berharap pelonggaran kebijakan populasi bisa menjadi langkah awal mengatasi tren serupa, meski tantangan sosial dan ekonomi masih menanti di depan.

Tag:  #angka #kelahiran #vietnam #terus #menurun #pemerintah #cabut #pembatasan #anak