



Pemecatan Massal di USAID, 1.600 Pegawai Akan Di-PHK
- Dalam langkah yang dianggap mengejutkan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pemangkasan hingga 1.600 personel USAID (Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat) pada Minggu (24/2/2025).
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk, yang juga tengah mengincar penutupan USAID sebagai mekanisme utama penyaluran bantuan luar negeri dan instrumen soft power Amerika.
Sebelumnya, pemberitahuan internal sempat menyebutkan bahwa ada sekitar 2.000 posisi yang akan dikurangi di seluruh wilayah Amerika Serikat.
Namun, rincian terbaru menunjukkan fokus pada 1.600 posisi saja. Meski demikian, Gedung Putih hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait kebijakan tersebut, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/2/2025).
Di tengah kontroversi kebijakan tersebut, pada Jumat (21/2/2025) hakim federal telah membuka jalan agar pemerintahan Trump dapat memberikan cuti administratif kepada ribuan pekerja USAID.
Langkah ini dipandang sebagai kekalahan bagi serikat pekerja pemerintah yang selama ini menentang rencana penutupan USAID.
Dua mantan pejabat senior USAID memperkirakan, mayoritas dari sekitar 4.600 personel, yang terdiri dari staf karier Layanan Sipil dan Layanan Luar Negeri AS, kemungkinan besar akan mendapatkan cuti administratif.
"Pemerintahan ini dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kurang berpandangan jauh ke depan dalam mengurangi keahlian dan kapasitas respons krisis yang unik di AS," kata Marcia Wong, salah satu mantan pejabat USAID.
Ia menambahkan, "Ketika wabah penyakit terjadi, populasi mengungsi, para ahli USAID ini berada di lapangan dan pertama-tama dikerahkan untuk membantu menstabilkan dan memberikan bantuan."
Namun, menurut seorang mantan pejabat USAID yang enggan disebutkan namanya, pemberitahuan yang tidak ditandatangani tersebut harus disertai tindak lanjut yang lebih konkret.
"Pemberitahuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan tindakan personal perorangan atau setidaknya surat izin yang disetujui, yang ditandatangani dengan benar oleh seseorang yang memiliki wewenang tersebut," ujarnya.
Kebijakan ini melanjutkan langkah Trump sejak awal masa jabatannya, di mana ia memerintahkan penghentian sementara bantuan luar negeri selama 90 hari serta menghentikan pendanaan untuk program-program yang menangani kelaparan, penyakit mematikan, dan penyediaan tempat berlindung bagi jutaan orang terlantar di seluruh dunia.