Tiru Kebijakan Amerika, Vietnam PHK 100 Ribu PNS Demi Hemat Kas Negara Miliaran Dolar AS

Pemerintah Vietnam berencana untuk menggelar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka efisiensi atau pengetatan anggaran.

“Vietnam membuat langkah besar, Parlemen menyetujui rencana reformasi pemerintah, bersiap memberhentikan 100.000 pegawai negeri, mendukung pertumbuhan PDB sebesar 8 persen,” jelas Majelis Nasional Vietnam.

PHK Massal ini digelar setelah Pemimpin Vietnam menilai negaranya kini terbebani dengan anggaran untuk membayar gaji para PNS yang membengkak hingga miliaran dolar.

Mengutip laporan Bloomberg, dengan mengurangi jumlah PNS dan kementerian, pemerintah Vietnam diperkirakan dapat menghemat anggaran negara sekitar 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 72 triliun dalam lima tahun ke depan.

Selain untuk menghemat anggaran, pemecatan dilakukan guna menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2025. Target ini meningkat dari 7,1 persen pada tahun 2024.

“Efisiensi dibutuhkan lantaran para PNS telah menjadikan instansi pemerintah sebagai tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah." ujar Lam

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor," imbuhnya.

Rencananya efisiensi akan dilakukan pemerintah Vietnam menyasar sejumlah kementerian dan lembaga di negara itu. Setidaknya ada 22 dari 30 kementerian atau lembaga di Vietnam yang berpotensi terdampak.

Pemangkasan ini disebut-sebut menyasar media, polisi, bahkan militer. Dari hampir dua juta pegawai negeri per 2022, sekitar 100 ribu di antaranya diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.

Belum diketahui bagaimana pemerintah menentukan siapa yang akan dipertahankan dan yang akan dipecat dalam skema ini.

Namun menurut seorang produser TV dengan nama samaran Thanh, pemecatan yang dilakukan pemerintah ini "tidak didasarkan pada kemampuan staf".

Tiru Langkah AS

Pemecatan yang dilakukan pemerintah Vietnam sebelumnya telah dilakukan pemerintahan Trump, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga AS mulai melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal

Adapun daftar lembaga yang terdampak di antaranya seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Khusus untuk Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, jumlah pegawai yang akan di pangkas mencapai lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan.

Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan. Disusul dengan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang bakal memangkas puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu.

Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran namun Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

Untuk menjamin hak-hak yang terdampak PHK, Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.

Meski sejumlah PNS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses "pembersihan" ini akan memiliki "konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal.

 

Tag:  #tiru #kebijakan #amerika #vietnam #ribu #demi #hemat #negara #miliaran #dolar