Mesir Dilaporkan Rilis Rincian Rencana Rekonstruksi Gaza, Tidak Ada Penyebutan Kerja Sama dengan AS

Mesir dilaporkan telah merilis rincian awal proposal untuk membangun kembali Jalur Gaza dalam waktu tiga hingga lima tahun.

Proposal ini tidak mencantumkan rencana kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump atau Israel.

Menurut laporan dari i24 News, sumber-sumber Mesir mengatakan kepada TV Al Araby Qatar bahwa proposal tersebut adalah "proposal tandingan" untuk menentang rencana Donald Trump yang diumumkannya minggu lalu.

Trump menyatakan,  AS akan mengambil alih Gaza dan memindahkan secara paksa semua warga Palestina yang tinggal di sana.

Proposal rekonstruksi Gaza dari Mesir disebutkan akan melibatkan kerja sama dengan negara-negara Arab, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sumber dari Uni Eropa mengonfirmasi, mereka mengetahui tentang rencana tersebut dan bahwa rencana itu akan diresmikan pada pertemuan puncak dengan negara-negara Arab di akhir bulan ini.

Namun, mereka belum mengetahui secara pasti apakah Uni Eropa atau PBB akan terlibat dalam proyek rekonstruksi tersebut.

Rincian lebih lanjut dari proposal ini dilaporkan mencakup proyek dua tahap, sebagaimana dikutip dari Ynet.

MESIR DAN YORDANIA - Foto ini diambil pada Kamis (13/2/2025) dari website Egyptian Presidency, memperlihatkan kolase foto Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi (kanan) dan Raja Yordania Abdullah II (kiri) setelah melakukan panggilan telepon pada hari Rabu (12/2/2025) untuk membahas usulan Mesir membangun Gaza tanpa mengusir penduduknya. (Egyptian Presidency)

Tahap pertama melibatkan pembersihan puing-puing, diikuti dengan pembangunan kompleks perumahan baru secara bertahap.

Menurut sumber, upaya rekonstruksi akan dimulai dari Rafah dan wilayah selatan Jalur Gaza sebelum berkembang ke wilayah utara.

Rincian tersebut, muncul kurang dari 24 jam setelah Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan "aspirasi" mereka untuk "bekerja sama" dengan Presiden Trump dan AS, sambil mengecam usulan Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza.

Kementerian tersebut, menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian regional adalah mengatasi akar konflik melalui mengakhiri pendudukan Israel dan menerapkan solusi dua negara.

Saat berbicara bersama Raja Yordania Abdullah di Ruang Oval pada Selasa (11/2/2025), Trump kembali menegaskan rencananya untuk mengambil alih Jalur Gaza.

Ia mengatakan kepada wartawan, "Kami akan mengambilnya. Kami akan mempertahankannya. Kami akan menghargainya."

Meski Yordania dan Mesir menolak rencana Trump untuk mengambil alih Gaza, Richard Goldberg, penasihat senior di Foundation for Defense of Democracies dan mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS, menyatakan bahwa pernyataan Trump mendorong negara-negara untuk segera mengambil langkah-langkah nyata.

Pada Selasa (11/2/2025), Raja Abdullah mengumumkan bahwa ia akan menerima hingga 2.000 anak dari Gaza yang menderita kanker atau memerlukan perawatan medis lainnya.

Baik Yordania maupun Mesir sebelumnya menolak untuk menerima warga Gaza setelah perang pecah pada 7 Oktober 2023.

"Pemerintah-pemerintah ini pasti berupaya keras untuk merespons presiden yang memiliki visi yang jelas dan tekad untuk mewujudkannya," kata Goldberg kepada Fox News Digital.

Trump mengeklaim, ada potensi untuk mengubah Jalur Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah."

Ia menyatakan bahwa Gaza bisa menjadi "permata" kawasan tersebut.

Namun, Raja Abdullah enggan menjawab secara langsung mengenai posisinya terhadap rencana pengambilalihan AS.

"Saya pikir yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak," ujar Abdullah.

"Jelas, kita harus mempertimbangkan kepentingan terbaik Amerika Serikat, rakyat di kawasan ini, terutama rakyat saya di Yordania."

"Kami akan pergi ke Arab Saudi untuk membahas cara kerja sama dengan presiden dan Amerika Serikat," lanjutnya.

"Jadi, mari kita tunggu sampai Mesir datang dan menyampaikan pandangannya kepada presiden, jangan terburu-buru."

Kemudian pada hari yang sama, Raja Abdullah mengonfirmasi posisi Yordania di platform X.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas sambutan hangatnya.

Namun, ia juga menegaskan kembali posisi Yordania yang menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat, sejalan dengan sikap negara-negara Arab.

"Membangun kembali Gaza tanpa memindahkan warga Palestina dan menangani situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak," tambahnya, menggemakan pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Mesir.

"Mencapai perdamaian yang adil melalui solusi dua negara adalah kunci untuk memastikan stabilitas regional," tegas Raja Abdullah.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #mesir #dilaporkan #rilis #rincian #rencana #rekonstruksi #gaza #tidak #penyebutan #kerja #sama #dengan