Membaca Paradoks Dokter Gigi Spesialis

DALAM rangka pelantikan Pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sulawesi Tenggara, penulis berkesempatan melakukan diskusi keprofesian bersama jajaran pengurus.

Dalam dialog tersebut, mengemuka sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak.

Salah satu di antaranya akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini—potret kecil yang sesungguhnya merefleksikan tantangan besar dalam tata kelola sistem kesehatan kita.

Di tengah narasi besar pembangunan kesehatan nasional, satu keluhan klasik terus berulang: Indonesia kekurangan dokter gigi spesialis.

Keluhan ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi dasar berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan kapasitas pendidikan hingga penguatan layanan rujukan di rumah sakit.

Namun, di balik narasi kekurangan tersebut, justru muncul fenomena yang bertolak belakang—paradoks yang semakin hari semakin nyata.

Di satu sisi, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan dokter dan dokter gigi spesialis sebagai tulang punggung pelayanan rujukan.

Pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit diwajibkan ditangani oleh tenaga spesialis. Konsekuensinya jelas: kebutuhan terhadap dokter gigi spesialis meningkat secara sistemik dan terstruktur.

Dorongan ini kemudian menciptakan gelombang baru di kalangan dokter gigi umum. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) menjadi incaran.

Bahkan, tidak sedikit yang rela membiayai pendidikan secara mandiri—tanpa beasiswa—demi satu tujuan: menjadi bagian dari sistem yang dianggap sangat membutuhkan mereka.

Dalam banyak kasus, mereka juga memperoleh rekomendasi dari institusi daerah atau rumah sakit, yang pada awalnya menyatakan kebutuhan akan tenaga spesialis tersebut.

Namun, realitas pasca-kelulusan justru menghadirkan ironi.

Fenomena yang kini mulai sering terdengar adalah penolakan terhadap lulusan baru dokter gigi spesialis oleh rumah sakit yang sebelumnya memberikan rekomendasi.

Alasannya terdengar sederhana: “SDM spesialis sudah cukup.” Dalam sekejap, narasi kekurangan berubah menjadi kelebihan—setidaknya di titik tertentu dan pada waktu tertentu.

Akibatnya, muncul kebingungan yang nyata di kalangan lulusan. Setelah menempuh pendidikan panjang, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi yang tidak sedikit, mereka dihadapkan pada ketidakpastian: ke mana harus mengabdi? Di mana sistem benar-benar membutuhkan mereka?

Inilah wajah paradoks tersebut.

Kita berbicara tentang kekurangan secara nasional, tetapi menghadapi kelebihan secara lokal. Kita mendorong produksi spesialis, tetapi tidak menyiapkan distribusi dan penyerapan yang matang.

Kita membangun sistem rujukan berbasis spesialis, tetapi tidak memastikan kesinambungan karier bagi para tenaga yang dihasilkan.

Masalah ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar dinamika pasar tenaga kerja. Ini adalah persoalan perencanaan sistem kesehatan yang belum sepenuhnya sinkron antara hulu dan hilir.

Pendidikan, regulasi, pembiayaan, dan kebutuhan layanan belum berjalan dalam satu orkestrasi yang utuh.

Jika dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para dokter gigi spesialis muda. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan minat generasi berikutnya untuk melanjutkan pendidikan spesialis, atau bahkan memicu distribusi yang semakin tidak merata—di mana sebagian daerah kelebihan tenaga, sementara daerah lain tetap kekurangan.

Solusinya tentu tidak sederhana, tetapi arah perbaikannya jelas. Dalam konteks ini, beberapa langkah strategis dapat menjadi bahan pertimbangan.

Pertama, penguatan sistem pemetaan kebutuhan tenaga spesialis berbasis data yang lebih dinamis dan terintegrasi, sehingga mampu menangkap perubahan kebutuhan secara lebih akurat.

Kedua, penyelarasan antara mekanisme rekomendasi pendidikan dengan rencana penempatan yang lebih terstruktur, agar kesinambungan antara proses pendidikan dan pengabdian dapat terjaga.

Ketiga, pengembangan skema insentif dan distribusi tenaga kesehatan yang lebih adaptif, khususnya untuk daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan spesialis.

Di sisi lain, penting pula untuk melihat fenomena ini sebagai bagian dari proses transisi menuju sistem kesehatan yang lebih matang.

Bertambahnya jumlah dokter gigi spesialis merupakan capaian yang patut diapresiasi, karena menunjukkan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan nasional.

Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui bahwa paradoks ini nyata—dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral.

Karena pada akhirnya, sistem kesehatan yang baik bukan hanya mampu menghasilkan tenaga profesional, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap tenaga tersebut memiliki tempat untuk mengabdi secara bermakna. Dan di situlah, kita sedang diuji.

Tag:  #membaca #paradoks #dokter #gigi #spesialis