100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini 6 Catatan dari Ekonom

- Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pemerintahan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin membeberkan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki untuk mewujudkan cita-cita besar pemerintahan.

"Ada 6 kecenderungan pemerintah Prabowo yang harus diluruskan kalau ingin mewujudkan Asta Cita. Dan semakin cepat diluruskan, maka akan semakin baik," ujar Wijayanto dalam diskusi publik Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi, Rabu (22/1/2025).

Pertama, Wijayanto mengatakan, selama 100 hari pertama ini, pemerintahan Kabinet Merah Putih kerap mengalami koordinasi antarinstansi yang kurang solid.

Hal ini menjadi masalah karena dapat membingungkan masyarakat, pelaku usaha, maupun investor.

"Saya rasa semua sepakat, masalah koordinasi. Perbedaan narasi antarmenteri dan wakil menteri, antarmenteri lain, kementerian, pemerintah pusat, dan daerah ini sangat masif terjadi akhir-akhir ini," ungkapnya.

Kedua, pemerintah juga tidak memiliki komunikasi publik yang bagus dan terlalu banyak mengumbar janji-janji.

Padahal, meski janji-janji tersebut dapat memberikan optimisme pada masyarakat, namun akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diwujudkan. Terlebih jika tidak dapat terwujud, ini akan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

"Komunikasi publik yang kurang bagus, banyak hal yang sifatnya overpromise. Sekarang ketika komunikasi itu dilakukan dengan janji yang setinggi langit," kata dia.

Ketiga, kebijakan yang diberikan pemerintah bersifat sedikit demi sedikit, bukan sistematis dan komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah memutuskan untuk swasembada beras, gula, dan jagung dengan membatasi impor komoditas pangan tersebut.

Namun, pemerintah tidak memikirkan aksi lanjutan yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan swasembada pangan.

Keempat, program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran juga didominasi oleh program yang populis yang hanya memberikan efek jangka pendek.

Contohnya, ketika Presiden Prabowo secara tiba-tiba mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

"Prosesnya agak mendadak, 5 persen, kemudian pemerintah tiba-tiba menaikkan 6,5 persen. Ketika pengusaha menanyakan hitung-hitungannya, tidak ada diskursus tentang dari mana angka itu dikeluarkan," ucapnya.

Kelima, Wijayanto juga mengkritik kurangnya basis teknokrasi dalam pemerintahan.

Banyak kebijakan yang dinilai terlalu dipengaruhi oleh politik dan kurang didasari oleh data serta analisis yang kuat.

"Kalau basis teknokrasinya kuat, enak diskusinya, enak memberikan masukannya, dampaknya terukur. Tetapi kalau tidak ada basis teknokrasi yang kuat, ya memang sulit untuk melakukan perbaikan," jelasnya.

Keenam, dia juga menyoroti adanya gap yang lebar antara narasi besar yang disampaikan oleh pemerintah dengan implementasi di lapangan.

Misalnya, banyak janji besar terkait pemberantasan korupsi dan pencapaian besar lainnya, namun dari sisi teknikalitas dan integritas, belum terlihat banyak perubahan yang signifikan.

Tag:  #hari #pemerintahan #prabowo #gibran #catatan #dari #ekonom