Keputusan Final Pelaksanaan Kenaikan PPN 12% di Presiden Prabowo

 – Isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) memanas menjelang implementasinya pada awal 2025. Karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencari aspirasi dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur (Jatim).

Mereka juga menegaskan bahwa keputusan final, jadi tidaknya penerapan tarif PPN 12 persen, ada di kabinet pemerintahan yang baru.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, kenaikan PPN merupakan implementasi undang-undang yang sudah digodok legislator. Namun, dia juga tak menampik bahwa banyak pengusaha yang mengeluhkan kebijakan tersebut.

’’Yang harus kami pertegas lagi adalah kebijakan baru PPN itu tidak akan berlaku untuk bahan pokok, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Jadi, saat dibuat pun, sudah ada pertimbangannya,’’ tuturnya setelah rapat kunker di Grahadi, Surabaya, kemarin (28/11).

Dia mengatakan, semua opini dari pelaku bisnis serta masyarakat bakal didengar dan dipertimbangkan. Namun, Wihadi menegaskan bahwa saat ini bola panas ada di pemerintahan pusat.

’’Soal apakah akan ditunda atau ada bansos dulu, nanti keputusan presiden yang punya kewenangan eksekutif. Kami sebagai legislator hanya menunggu keputusan itu,” bebernya.

Rabu (27/11), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan kenaikan PPN menjadi 12 persen akan ditunda. Sebab, pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Yaitu, bantuan sosial ke kelas menengah.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan opini dari pengusaha mengenai PPN. Beberapa pelaku usaha menerangkan bahwa kondisi ekonomi saat ini berbeda jika dibandingkan saat yang diperkirakan selama penggodokan UU.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Sigit Danang Joyo menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan dari pusat soal jadi atau tidaknya penerapan PPN baru.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga menjadi landasan dari APBN 2025. Karena itu, jika memang harus direvisi atau ditunda, banyak yang bakal berubah. (bil/c7/dio)

Tag:  #keputusan #final #pelaksanaan #kenaikan #presiden #prabowo