Pemerintah Sepakat Gunakan Data Tunggal BPS untuk Entaskan Kemiskinan di Indonesia

- Pemerintah sepakat untuk menggunakan data tunggal milik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Data ini ditargetkan bisa rampung sebelum tahun 2025.   “Targetnya kalau bisa tahun Inilah. Tahun depan bisa jadi buat pedoman,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, baru-baru ini.   Ia menjelaskan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam hal ini akan menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.   Ia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.   "Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," jelasnya.   Pada kesempatan yang sama, Plt. Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. Dari analisis data yang masih berjalan, ia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.   "Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," ujarnya.   Ia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.   "Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut," jelas Amalia.   Sementara itu, pembuatan data tunggal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada di 27 kementerian/lembaga dan mengintegrasikannya menjadi satu data besar (big data).   Dengan begitu, data tunggal tersebut dapat digunakan kembali oleh K/L terkait dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).   Perlu diketahui, saat ini ada data kemiskinan makro dan mikro yang terdapat di BPS. Kemudian, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Kementerian Sosial menggunakan data yang dirilisnya sendiri, yakni DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pun dengan data penerima subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdapat di PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Tag:  #pemerintah #sepakat #gunakan #data #tunggal #untuk #entaskan #kemiskinan #indonesia