Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,5 Persen pada 2026

Perekonomian global menghadapi guncangan besar baru di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, tekanan inflasi, serta ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dikutip pada Jumat (12/6/2026), Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,5 persen pada 2026, turun dari 2,9 persen pada 2025.

Laju tersebut menjadi yang terendah sejak pandemi Covid-19.

Baca juga: Purbaya Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2027 Jadi Batu Loncatan ke 8 Persen

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya prospek negara-negara yang bergantung pada impor energi serta negara yang terdampak langsung oleh konflik.

Meski demikian, aktivitas ekonomi global diperkirakan mulai menguat kembali pada periode 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi, berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter, dan penguatan perdagangan global.

Negara berkembang ikut melambat

Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan pasar berkembang (emerging market and developing economies atau EMDEs) akan melambat menjadi 3,6 persen pada tahun ini.

Di seluruh kawasan EMDE, pertumbuhan ekonomi pada 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025.

Baca juga: Rupiah Masih Tertekan, Usai OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026

Pada saat yang sama, pertumbuhan pendapatan per kapita di kelompok negara tersebut diperkirakan turun ke level terlemah sejak pandemi.

Menurut laporan itu, tingkat pendapatan per kapita EMDE di luar China dan India relatif terhadap negara maju diperkirakan belum akan kembali ke tingkat sebelum pandemi hingga setelah 2028.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut mengindikasikan hampir satu dekade hilangnya proses konvergensi pendapatan antara negara berkembang dan negara maju.

Risiko masih mengarah ke pelemahan

Prospek ekonomi global masih dibayangi berbagai risiko yang cenderung mengarah pada pelemahan.

Baca juga: OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,7 Persen pada 2026

Bank Dunia menyebut, eskalasi konflik yang kembali meningkat atau gangguan yang lebih berkepanjangan terhadap arus komoditas dapat mendorong kenaikan harga komoditas lebih lanjut, memperparah tekanan inflasi dan kerawanan pangan, memicu tekanan di sektor keuangan, serta menekan pertumbuhan ekonomi.

Jika gangguan pasokan energi terbukti lebih parah dari asumsi dasar dan disertai tekanan keuangan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi global bahkan dapat turun hingga hanya 1,3 persen pada 2026.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan berbagai guncangan terkait cuaca juga masih menjadi risiko material bagi perekonomian global.

Di sisi lain, Bank Dunia mencatat investasi yang lebih luas dan adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi global.

Baca juga: Di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Ada Tekanan pada Rupiah dan Daya Beli

Tantangan kebijakan

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank Dunia menekankan pentingnya langkah kebijakan yang terkoordinasi.

Kerja sama global dinilai diperlukan untuk menjaga ketahanan energi dan pangan, memperkuat sistem perdagangan internasional, serta mendorong transisi energi.

Sementara itu, di tingkat domestik, para pembuat kebijakan perlu menyeimbangkan upaya pengendalian inflasi dengan dukungan terhadap aktivitas ekonomi, memperkuat keberlanjutan fiskal, dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bank Dunia juga mengingatkan, prospek pertumbuhan yang lebih lambat berpotensi mengurangi investasi, membatasi perekrutan tenaga kerja, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Menatap Optimis Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027

Kondisi tersebut semakin memperberat tantangan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang yang memiliki angkatan kerja terus bertambah, terutama di tengah perubahan besar yang berpotensi dipicu oleh perkembangan AI.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Dunia menilai diperlukan agenda yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja melalui investasi pada modal fisik, modal manusia, dan infrastruktur digital, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, serta mobilisasi investasi swasta.

Utang pemerintah dan kenaikan suku bunga

Selain memuat proyeksi ekonomi global dan regional, Bank Dunia laporan Global Economic Prospects juga menyajikan dua kajian analitis.

Kajian pertama membahas dampak utang pemerintah terhadap suku bunga di negara berkembang dan pasar berkembang.

Baca juga: APBN 2027 Fokus Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Ditargetkan Tembus 6,5 Persen

Menurut lembaga tersebut, meningkatnya utang pemerintah menjadi tantangan utama bagi EMDE karena menyebabkan kenaikan suku bunga, pembayaran bunga utang yang lebih tinggi, dan meningkatnya risiko tekanan utang (debt distress).

Tingkat utang yang lebih tinggi diketahui berkorelasi positif dengan kenaikan spread obligasi pemerintah berdenominasi dollar AS maupun imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang domestik.

Hubungan tersebut juga bersifat nonlinier, yang berarti kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) akan memicu kenaikan spread maupun imbal hasil yang semakin besar ketika rasio utang sudah berada pada level tinggi.

Bank Dunia mencatat, peningkatan rasio utang terhadap PDB di EMDE sejak 2010 berkaitan dengan kenaikan sovereign spread sekitar 110 basis poin dan kenaikan imbal hasil obligasi domestik sekitar 30 basis poin.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 vs 2025, Apa Bedanya?

Kenaikan utang di negara maju juga turut mendorong peningkatan suku bunga di EMDE karena memicu kenaikan imbal hasil di negara-negara maju tersebut.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi utang.

Dengan posisi utang pemerintah EMDE yang saat ini berada pada tingkat tertinggi secara historis, tambahan pinjaman baru berpotensi menimbulkan kenaikan suku bunga yang semakin besar.

Dampak kenaikan utang terhadap suku bunga disebut lebih besar pada negara yang memiliki riwayat gagal bayar, peringkat kredit rendah, berstatus frontier market, memiliki ketergantungan tinggi pada utang jangka pendek, serta tata kelola yang lemah.

Penguatan fiskal dinilai penting

Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan posisi fiskal di negara berkembang.

Baca juga: Membaca Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Bukan Sekadar Musiman

Bank Dunia menyebut langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan mobilisasi penerimaan domestik, efisiensi belanja publik, perbaikan pengelolaan utang, dukungan terhadap pengembangan pasar utang domestik, serta skema pertukaran utang untuk pembangunan (debt-for-development swaps) jika diperlukan.

Menurut Bank Dunia, berbagai langkah tersebut dapat membantu menahan biaya pinjaman dan menjaga ruang fiskal pemerintah.

Pada saat yang sama, langkah itu juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta investasi swasta yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja.

Negara eksportir komoditas hadapi tantangan fiskal

Kajian kedua dalam laporan membahas tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi negara-negara berkembang eksportir komoditas.

Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Saat Rupiah Melemah

Gangguan besar di pasar komoditas, yang terbaru dipicu oleh konflik di Timur Tengah, kembali menyoroti tantangan fiskal yang telah lama dihadapi kelompok negara tersebut.

Sejak 2000, posisi fiskal negara berkembang eksportir komoditas secara umum lebih lemah dibandingkan negara berkembang lainnya karena pendapatan yang lebih rendah dan lebih berfluktuasi, gejolak harga komoditas, serta terbatasnya akumulasi cadangan pada masa kondisi ekonomi baik.

SHUTTERSTOCK/BILLION PHOTOS Ilustrasi utang.

Utang pemerintah di seluruh EMDE memang meningkat sejak krisis keuangan global, namun negara eksportir komoditas disebut memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi.

Bank Dunia menyatakan, kenaikan harga komoditas sebesar 1 persen meningkatkan pendapatan pemerintah dan belanja primer negara eksportir komoditas sekitar 0,4 persen dalam periode lima tahun.

Baca juga: Rupiah Sentuh Rp 17.529 per Dollar AS, Imbas Pertumbuhan Ekonomi RI Diragukan

Temuan ini menunjukkan, tambahan pendapatan dari kenaikan harga komoditas cenderung dibelanjakan secara bertahap dibandingkan disimpan.

Dinamika fiskal juga berbeda antarjenis eksportir komoditas. Pada negara pengekspor energi dan logam, saldo primer membaik saat harga komoditas meningkat dan memburuk ketika harga turun, terutama akibat perubahan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja primer relatif tetap terkendali, sehingga rasio utang cenderung turun saat periode boom dan naik saat periode lesu.

Sebaliknya, negara pengekspor komoditas pertanian cenderung meningkatkan belanja ketika harga komoditas naik.

Baca juga: INDEF: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Terasa di Kehidupan Masyarakat

Kondisi ini mengimbangi kenaikan penerimaan negara dan berujung pada akumulasi utang yang lebih bertahan lama.

Bank Dunia menambahkan, dana kekayaan negara (sovereign wealth funds/SWFs) dan aturan fiskal memang membantu menstabilkan belanja pemerintah di beberapa negara selama siklus harga komoditas.

Namun, instrumen tersebut dinilai hanya memberikan perlindungan terbatas ketika tekanan belanja meningkat setelah terjadi guncangan harga komoditas.

Karena itu, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti pentingnya pendekatan terpadu yang mencakup aturan fiskal yang kredibel, pengelolaan SWF yang baik, dewan fiskal independen, penguatan manajemen utang, diversifikasi sumber penerimaan, serta institusi yang kuat untuk meningkatkan ketahanan fiskal dan mengurangi volatilitas ekonomi.

Tag:  #bank #dunia #pangkas #proyeksi #pertumbuhan #ekonomi #global #jadi #persen #pada #2026