Kenaikan BI Rate Sinyal Positif Independensi BI

SECARA mengejutkan, Rapat Dewan Gubernur BI (RDGBI) bulan Mei 2026 memutuskan menaikkan BI Rate 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen.

Ada dua kejutan dari kenaikan BI Rate ini. Pertama, kenaikan ini dilakukan setelah BI Rate 4,75 persen dipertahankan cukup lama, yaitu sejak November 2026 atau 6 bulan. Kedua, tingkat kenaikannya yang cukup tinggi, yaitu 50 basis poin.

Langkah kebijakan menaikkan BI Rate memang sudah lama ditunggu karena depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi.

Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjelang diumumkannya hasil RDGBI bulan Mei sempat menyentuh Rp 17.700.

Penyebab terus terdepresiasinya rupiah adalah faktor eksternal (global) dan internal (domestik).

Faktor global berupa perang Amerika dan Israel versus Iran yang belum ada tanda-tanda berakhir.

Sedangkan faktor domestik adalah defisit fiskal yang terus membengkak akibat digelontorkannya pengeluaran pemerintah untuk program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, sementara di sisi penerimaan tidak bisa dipacu untuk mengimbangi pengeluaran.

Baca juga: BI Rate Naik ke 5,25 Persen: Harga Kepercayaan Makin Mahal

Selain itu, tampaknya problem komunikasi kebijakan pemerintah juga sering menjadi penyebab ketidakpercayaan para pemegang uang (investor) sehingga mereka memutuskan melarikan dananya ke luar negeri. Dampaknya rupiah melemah.

Salah satu contoh komunikasi yang kurang baik dari pemerintah adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak masalah rupiah melemah karena orang desa tak memakai dolar AS. Orang kota dan orang kaya saja yang pegang dolar AS.

Sinyal Positif

Diharapkan dengan kenaikan BI Rate ke 5,2 persen, maka depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan tertahan, bahkan rupiah akan segera mengalami apresiasi terhadap dolar AS.

Namun, kebijakan BI menaikkan BI Rate sesungguhnya bisa dibaca sebagai sinyal positif bahwa BI ingin kembali menegakkan independensinya.

Sejak kebijakan berbagi beban (burden sharing) ketika Pandemi Covid-19 dan diteruskan sampai saat ini, serta disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPSK), independensi BI banyak disorot.

Khusus di UUPSK disebutkan bahwa tugas BI tidak sekadar menjaga kestabilan nilai rupiah (tercermin dari nilai tukar rupiah yang wajar dan stabil serta tingkat inflasi yang terjaga di target yang ditetapkan), tetapi juga ada tambahan kalimat “untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan”.

Padahal, antara stabilitas nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi bisa bertentangan. Artinya, kalau ingin pertumbuhan tinggi, maka stabilitas nilai rupiah yang antara lain dicerminkan oleh nilai tukar yang wajar dan stabil, harus sedikit dikorbankan, dan sebaliknya.

Baca juga: Rakyat Desa Memang Tak Pakai Dollar AS, tapi...

Dan hal inilah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 5,61 persen di triwulan pertama 2026 tampaknya harus dibayar dengan terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi.

Banyak pihak sebelumnya mendesak BI rate dinaikkan ketika depresiasi rupiah. Namun, BI tidak segera melakukannya karena tetap ingin ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Syukurlah, akhirnya BI menunjukkan bahwa tugas utamanya mempertahankan stabilitas nilai rupiah dengan menaikkan BI Rate.

Keputusan itu merupakan langkah tepat untuk menahan depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Semoga independensi ini bisa dipertahankan oleh BI ke depannya.

Tentu agar rupiah menguat, kenaikan BI Rate saja tidak cukup. Ia harus dibarengi dengan pembenahan, terutama di kebijakan fiskal yang banyak mendapat sorotan kurang baik dari berbagai lembaga internasional dan ditengarai sebagai salah satu penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Tag:  #kenaikan #rate #sinyal #positif #independensi