Orkestra Ekonomi 8 Persen, Siapa Memainkan Nadanya?

KETIKA pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, pertanyaan publik sebenarnya sederhana: siapa yang akan menggerakkan mesin sebesar itu?

Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan, sektor swasta akan menjadi tumpuan utama untuk mengejar pertumbuhan tinggi Indonesia. 

Pernyataan itu realistis. Sebab dalam struktur ekonomi Indonesia hari ini, kemampuan APBN sebenarnya terbatas.

Konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 6–7 persen.

Baca juga: Diplomasi Bebek Lumpuh Trump ke Beijing

Sementara denyut terbesar ekonomi justru bergerak melalui konsumsi masyarakat, investasi swasta, industri, perdagangan, dan UMKM.

Masalahnya, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar urusan menaikkan angka statistik.

Ia membutuhkan “orkestra ekonomi” yang bekerja serempak.

Jika salah satu pemain fals, seluruh nada pembangunan bisa terdengar sumbang. Indonesia tidak kekurangan pemain ekonomi. Yang sering kurang adalah harmoni.

Negara Tidak Bisa Bermain Sendiri

Selama bertahun-tahun, publik terlalu sering berharap negara menjadi “superman ekonomi”.

Ketika rupiah melemah, pemerintah diminta turun tangan. Ketika harga naik, negara diminta menyelesaikan.

Ketika lapangan kerja seret, pemerintah dianggap satu-satunya penanggung jawab.

Padahal dalam ekonomi modern, negara bukan pemain tunggal. Negara adalah dirigen.

Tugas negara adalah menjaga irama ekonomi nasional agar tetap stabil. Inflasi harus terkendali supaya daya beli masyarakat tidak runtuh.

Rupiah harus dijaga agar dunia usaha tidak takut mengambil keputusan investasi. Kepastian hukum harus ditegakkan agar investor tidak merasa berjalan di ruang penuh ketidakpastian.

Pada saat yang sama, perizinan perlu dipercepat dan kebijakan ekonomi tidak boleh berubah-ubah mengikuti tekanan sesaat.

Jika dirigen kehilangan ritme, para pemain ekonomi akan ragu memainkan alat musiknya masing-masing.

Karena itu target 8 persen tidak mungkin dicapai hanya lewat belanja APBN.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Bahkan jika pemerintah memperbesar subsidi atau proyek infrastruktur sekalipun, kemampuan fiskal Indonesia tetap terbatas.

Ruang gerak APBN harus berbagi dengan beban utang, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Di titik inilah sektor swasta menjadi penting.

Swasta memiliki modal, kecepatan, teknologi, efisiensi, dan keberanian mengambil risiko bisnis.

Pabrik baru, kawasan industri, penghiliran mineral, pusat logistik, ekonomi digital, hingga ekspor manufaktur sebagian besar bergerak dari dunia usaha.

Tetapi ada syaratnya: swasta hanya akan bermain jika panggung ekonominya terasa aman.

UMKM Jangan Hanya Jadi Penonton

Namun pertumbuhan tinggi juga bisa berbahaya jika hanya dimainkan pemain besar.

Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM. Mereka menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan menjadi denyut ekonomi rakyat sehari-hari.

Dari warung kecil, pengrajin tempe, pedagang gorengan, penjahit rumahan, hingga usaha kuliner digital, semuanya sebenarnya adalah “alat musik rakyat” dalam orkestra ekonomi nasional.

Ironisnya, sebagian besar UMKM masih hidup dalam mode bertahan, bukan bertumbuh.

Ketika rupiah melemah, harga bahan baku naik. Ketika BBM naik, biaya distribusi meningkat.

Ketika daya beli turun, pelanggan menghilang. UMKM menjadi kelompok pertama yang merasakan efek rambatan ekonomi.

Karena itu pertumbuhan 8 persen tidak boleh hanya diukur dari jumlah investasi besar, gedung pencakar langit, atau nilai ekspor semata.

Pertumbuhan harus terasa sampai ke dapur rakyat. Jika ekonomi tumbuh tinggi tetapi pedagang kecil tetap tertekan, maka yang tumbuh hanyalah angka, bukan kesejahteraan.

Di sinilah kesalahan lama Indonesia sering terulang. UMKM diberi kredit, tetapi tidak diberi pasar.

Baca juga: Ironi Dominasi Kebenaran dalam Lomba Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan

Diberi pinjaman, tetapi tidak didampingi. Didorong digitalisasi, tetapi tidak dibantu masuk rantai pasok industri besar.

Akibatnya banyak UMKM hanya bertambah utang tanpa benar-benar naik kelas.

Padahal UMKM membutuhkan lebih dari sekadar modal. Mereka memerlukan pendampingan usaha, kepastian distribusi, akses bahan baku, pelatihan manajemen sederhana, dukungan teknologi, hingga kepastian pembeli.

Tanpa itu semua, UMKM hanya akan menjadi penonton pertumbuhan, bukan pemain utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Membangun Harmoni Pertumbuhan

Karena itu Indonesia sebenarnya membutuhkan “orkestra ekonomi nasional”.

Negara harus menjadi dirigen yang menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.

Perbankan harus memainkan peran sebagai penguat ritme pembiayaan produktif, bukan sekadar penyalur kredit konsumtif. 

Swasta besar perlu menjadi motor investasi, industrialisasi, dan ekspansi ekspor.

Pemerintah daerah harus berubah menjadi panggung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan komoditas unggulan, koperasi, dan UMKM daerah.

Sementara UMKM sendiri menjadi denyut ekonomi rakyat yang menjaga perputaran ekonomi sehari-hari.

Jika semua bergerak sendiri-sendiri, pertumbuhan hanya akan menghasilkan kebisingan. Tetapi jika semua bergerak harmonis, ekonomi Indonesia bisa menghasilkan lompatan besar.

Masalahnya, membangun harmoni jauh lebih sulit daripada sekadar membuat target angka.

Pertumbuhan 8 persen membutuhkan keberanian memperbaiki birokrasi, menurunkan ekonomi biaya tinggi, mempercepat logistik, memperkuat pendidikan vokasi, serta menciptakan rasa percaya diri dunia usaha.

Karena sesungguhnya ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan.

Ekonomi adalah soal rasa percaya. Dan sebuah orkestra tidak pernah menghasilkan musik besar hanya karena dirigennya bersemangat, melainkan karena seluruh pemain percaya pada nada yang sama.

Tag:  #orkestra #ekonomi #persen #siapa #memainkan #nadanya