Dari Dapur MBG ke Kopdes, Pemerintah Klaim Ekonomi Bergerak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diklaim mulai memberi dampak terhadap perekonomian nasional, mulai dari sektor konstruksi, pertanian, hingga penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi dua program tersebut ikut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen secara year-on-year (yoy) pada kuartal I 2026.

“Secara garis besar ini membangkitkan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara halalbihalal purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Jakarta, Selasa (29/4/2026) lalu.

Menurut Prabowo, kehadiran program MBG membuat hasil pertanian yang sebelumnya kerap tidak terserap pasar kini mulai dibeli oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Ia menjelaskan, satu dapur MBG setidaknya mempekerjakan 50 orang. Jika jumlah dapur MBG mencapai 30.000 unit, maka tenaga kerja yang terserap mencapai 1,5 juta orang.

Selain itu, pemerintah juga tengah membangun 81.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara bertahap.

“Nantinya, setiap koperasi itu akan menyerap 18 tenaga kerja,” kata Prabowo.

“Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat,” tegas dia.

Prabowo juga mengatakan, saat ini banyak negara datang ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan program MBG.

Ia menilai program tersebut berjalan dalam skala besar karena menyediakan makanan bagi jutaan penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Mungkin China, tapi China kita tahu dia sudah take-off lebih dulu dari kita,” kata Prabowo.

Baca juga: Zulhas Telepon Kepala BGN Minta MBG Pakai Telur 2 Kali Seminggu

Konstruksi dan Pertanian Tumbuh

BPS menyebut kontribusi program MBG dan KDKMP tercermin dari pertumbuhan sektor konstruksi dan pertanian pada kuartal I 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen secara tahunan, salah satunya didorong pembangunan SPPG dan KDKMP di berbagai daerah.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan terdapat 27.427 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per 5 Mei 2026. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan Maret 2025 yang masih sekitar 900 unit.

Sementara itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini.

“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi,” kata Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, sektor konstruksi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.

Pada kuartal I 2026, sektor konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadi kontributor terbesar keempat.

Baca juga: MBG dan Kopdes Merah Putih Diklaim Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026

Selain konstruksi, program MBG juga disebut ikut mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Menurut Amalia, sektor pertanian tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan menyumbang 12,57 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026.

“Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik,” ujar Amalia.

“Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadhan dan Idul Fitri dan juga program MBG,” tutup dia.

Seiring perluasan program MBG di berbagai daerah, pelibatan pelaku usaha lokal juga dinilai mulai menciptakan efek ekonomi baru di tingkat akar rumput. Namun, di tengah perluasan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan pemenuhan standar keamanan pangan nasional.

Baca juga: Prabowo Mau Teruskan MBG Sampai Selesai, Dongkrak Ekonomi

UMKM dan Standar Pangan Jadi Sorotan

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menilai program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan.

“Berdasarkan survei nasional Indikator, sebanyak 88,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony dalam siaran pers, Selasa (10/2/2026).

“Angka ini menunjukkan program MBG mendapat kepercayaan publik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjut dia.

Menurut Alven, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan bahan pangan dinilai dapat memperluas rantai pasok sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat bawah.

Alven menambahkan, dengan skema pengadaan bahan pangan yang melibatkan pelaku usaha lokal, MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Baca juga: Prabowo: Uang Negara Digelontorkan untuk Rakyat Lewat MBG dan Kopdes

Di sisi lain, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Ermiati Sofi Yessi mengatakan, penguatan sistem keamanan pangan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBG.

“Hingga kini, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai sekitar 40 persen secara nasional,” kata Yessi.

Ia menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi persyaratan SLHS agar operasional tetap berjalan sesuai standar dan memperoleh insentif program.

“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program,” ujar dia.

Menurut Yessi, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga pusat edukasi gizi, pelayanan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan lokal.

Karena itu, kepala SPPG akan mendapatkan pelatihan guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah dapur MBG akan memperbesar kebutuhan bahan pangan. Oleh sebab itu, pengadaan bahan pangan diharapkan mengutamakan petani, UMKM, dan pemasok lokal.

Baca juga: Nilai Bisnis Sayuran RI Diperkirakan Capai Rp120 Triliun, Sistem Pangan Jadi Tantangan Utama

MBG Dinilai Bentuk Ekosistem Baru Tenaga Kerja

Di sisi lain, pemerhati jaminan sosial Teguh Purwanto menilai program MBG bukan hanya program pemenuhan gizi nasional, tetapi juga dapat membentuk ekosistem perlindungan tenaga kerja yang lebih luas.

“MBG bukan sekadar bicara makanan bergizi gratis. Ada ekosistem besar di dalamnya, mulai dari tenaga kerja, distribusi, pengelolaan dapur umum, hingga keberlanjutan perlindungan jaminan sosialnya,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang terlibat di SPPG menjadi bagian penting untuk menjaga keberhasilan program tersebut.

Teguh menyebut program MBG diproyeksikan melibatkan lebih dari 25.000 SPPG dengan total lebih dari 1,2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Ia menilai, program tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat, tetapi juga sektor ketenagakerjaan nasional.

“Kalau ekosistem pekerjanya terlindungi dengan baik, maka kualitas layanan MBG juga akan semakin baik,” kata Teguh.

“Pekerja akan merasa aman, nyaman, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas dan keberhasilan program,” lanjut dia.

Menurut Teguh, perlindungan sosial pekerja SPPG dapat mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, Jaminan Hari Tua, jaminan kematian, bahkan hingga program pensiun.

“Ketika pekerja merasa terlindungi dari risiko sosial, mereka akan memberikan kualitas kerja terbaiknya atas kualitas MBG,” ujar Teguh.

“Itu penting karena mereka merupakan bagian dari sistem yang menopang kualitas gizi generasi anak bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tambah dia.

Ia juga menilai MBG menjadi investasi strategis dalam jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“MBG adalah langkah awal membangun SDM berkualitas dan unggul Indonesia,” kata Teguh.

“Ini bukan hanya program jangka pendek, tetapi investasi besar bangsa berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Tag:  #dari #dapur #kopdes #pemerintah #klaim #ekonomi #bergerak