Tarif Baru Minerba dan Keadilan Energi

DI TENGAH meningkatnya perebutan mineral strategis dunia, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kekayaan tambang nasional benar-benar telah memberi manfaat optimal bagi negara dan rakyat?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika pemerintah berencana merevisi tarif royalti sektor mineral dan batu bara (minerba) yang ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Respons pasar muncul cepat terhadap rencana kenaikan tarif baru minerba. Sejumlah saham pertambangan mengalami tekanan, sementara sebagian pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban industri dan mengurangi daya tarik investasi.

Namun, melihat kebijakan ini semata-mata dari perspektif sentimen pasar tentu terlalu sempit. Di balik rencana penyesuaian tarif minerba, sesungguhnya terdapat upaya yang lebih besar, yaitu menata ulang asas keadilan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan mineral terbesar di dunia. Nikel, tembaga, bauksit, timah, hingga batu bara menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok energi dan industri global.

Dalam era transisi energi menuju kendaraan listrik dan energi baru terbarukan, posisi strategis tersebut bahkan semakin kuat.

Baca juga: Ormas Tambang dan Kampus SPPG, dari Kontrol Sosial ke Mitra Kekuasaan

Badan Energi Internasional (IEA) bahkan memproyeksikan permintaan mineral kritis dunia akan meningkat tajam seiring percepatan transisi energi global.

Ironisnya, di tengah limpahan kekayaan alam itu, pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi masih terus muncul.

Ketika harga komoditas dunia melonjak dan keuntungan perusahaan tambang meningkat tajam, penerimaan negara sering kali tidak tumbuh secara proporsional.

Negara memperoleh pemasukan melalui royalti, pajak, dan berbagai pungutan lain, tetapi nilai tambah terbesar tidak selalu kembali kepada publik secara optimal.

Di titik inilah gagasan revisi tarif royalti minerba menjadi penting. Negara ingin memastikan bahwa ketika sumber daya alam memberikan keuntungan besar, maka rakyat sebagai pemilik sah kekayaan tersebut juga memperoleh manfaat yang lebih adil.

Langkah itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Makna “dikuasai negara” tentu tidak cukup dipahami sekadar sebagai kewenangan menerbitkan izin usaha dan menarik pajak administratif.

Negara harus memiliki posisi strategis dalam memastikan arah pengelolaan sumber daya alam tetap berpihak pada kepentingan nasional.

Karena itu, wacana yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kemungkinan perubahan pola pengelolaan minerba menuju pendekatan bagi hasil layak dicermati secara serius.

Selama ini, sektor minerba lebih banyak bertumpu pada rezim izin usaha pertambangan (IUP dan IUPK). Negara memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi, sementara penerimaan diperoleh melalui royalti, pajak, dan iuran lainnya.

Dalam praktiknya, setelah izin diberikan, kontrol operasional sebagian besar berada di tangan perusahaan. Padahal, negara tidak boleh hanya menjadi penjaga loket izin tambang.

Dalam model bagi hasil seperti yang dikenal di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), negara tetap menjadi pemilik sumber daya alam, sedangkan perusahaan bertindak sebagai mitra pelaksana dengan pembagian hasil tertentu.

Baca juga: TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Siapa yang Merasa Terancam?

Negara bukan sekadar regulator administratif, melainkan ikut memiliki kontrol strategis terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Jika konsep serupa diterapkan secara hati-hati di sektor minerba, Indonesia memiliki peluang memperkuat kedaulatan energi dan sumber daya alamnya.

Negara tidak lagi hanya menerima royalti tetap, tetapi juga dapat menikmati kenaikan keuntungan ketika harga komoditas meningkat.

Momentum ini menjadi penting karena dunia saat ini sedang memasuki era perebutan mineral strategis. Negara-negara besar berlomba mengamankan pasokan nikel, kobalt, dan tembaga untuk kepentingan industri baterai, kendaraan listrik, serta teknologi energi masa depan.

Dalam situasi seperti itu, sumber daya minerba tidak lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi instrumen geopolitik global.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah di tengah persaingan tersebut. Karena itu, kebijakan tarif minerba perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar memperkuat hilirisasi nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya membangun rantai industri dari hulu hingga hilir agar nilai tambah mineral tidak seluruhnya dinikmati negara lain.

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah, pembangunan smelter, hingga pengembangan industri baterai merupakan bagian dari arah tersebut.

Dalam konteks itu, peningkatan penerimaan negara dari sektor minerba dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat industrialisasi nasional.

Dana yang diperoleh negara seharusnya tidak berhenti sebagai penerimaan fiskal semata, tetapi dikonversi menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan industri, energi, pendidikan, dan penguatan kapasitas teknologi nasional.

Data Kementerian ESDM menunjukkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba pada 2026 mencapai Rp134 triliun, naik dibanding target 2025 sebesar Rp124,5 triliun. Angka tersebut menunjukkan betapa strategisnya sektor minerba bagi ketahanan fiskal nasional.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal dan Ujian Berat Kapolda Baru Sumbar

Meski demikian, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepastian investasi. Dunia usaha membutuhkan regulasi yang stabil, transparan, dan tidak berubah secara mendadak.

Reformasi tata kelola minerba harus dilakukan secara bertahap dan berbasis dialog agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di pasar.

Namun, kepentingan jangka pendek pasar juga tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi kebijakan negara.

Dalam jangka panjang, negara perlu memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi fondasi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, reformasi sektor minerba juga harus diiringi penguatan aspek keberlanjutan lingkungan.

Eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang kuat hanya akan meninggalkan kerusakan ekologis, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi di daerah penghasil tambang.

Negara harus memastikan bahwa peningkatan penerimaan sektor minerba berjalan seiring dengan penguatan reklamasi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

Pada akhirnya, rencana revisi tarif minerba merupakan momentum penting untuk menata ulang relasi antara negara, pasar, dan sumber daya alam.

Negara tentu tidak antiinvestasi. Namun, investasi yang sehat adalah investasi yang tetap menempatkan kepentingan nasional dan keadilan sosial sebagai orientasi utama.

Indonesia terlalu kaya untuk hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber daya alamnya sendiri.

Sudah saatnya kekayaan minerba benar-benar menjadi fondasi kedaulatan energi, penguatan industri nasional, dan kemakmuran rakyat secara lebih adil dan berkelanjutan.

Tag:  #tarif #baru #minerba #keadilan #energi