Industri Petrokimia RI Tertekan Serbuan Produk China

- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut, selama tiga tahun terakhir industri petrokimia dalam negeri tertekan gempuran impor.

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai, mengatakan gempuran produk impor itu terjadi di sektor hulu (bahan baku) maupun hilir atau produk jadi.

Edi menjelaskan, arus produk petrokimia impor itu begitu besar akibat banyak negara di dunia seperti China, Timur Tengah, dan Asia Tenggara mengalami produksi berlebih.

Hal itu Edi sampaikan dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

Baca juga: Inaplas Sebut Tidak Ada PHK di Industri Petrokimia dan Plastik

“Memang situasi petrokimia di Indonesia ini secara umum menjadi tekanan secara global karena dampak dari over capacity global yang sangat besar sehingga akhirnya produk-produk tersebut mengalir deras ke Indonesia,” ujar Edi di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Adapun produk petrokimia di hulu antara lain, etilena, propilena, dan benzena.

Sementara, produk petrokimia di sektor hilir berupa plastik, resin, dan pelarut.

Menurut Edi, dibandingkan negara lain, impor yang paling menekan industri dalam negeri berasal dari China. Tekanan terasa di sektor upstream (hulu) maupun downstream (hilir) karena produk yang diimpor berupa bahan baku dan produk jadi.

“Khususnya yang paling saat ini yang paling menekan kita baik dari upstream maupun downstream dalam hal ini yaitu dari petrokimia dan barang jadi dari China,” tutur Edi.

Sementara itu, Indonesia tergolong negara net importir atau lebih banyak impor daripada ekspor dengan investasi yang lambat.

Meskipun terdapat produsen resin, Polytama Propindo dan produsen ethylene dichloride (EDC) serta soda api, PT Chandra Asri Alkali meningkatkan kapasitas produksi untuk mengurangi ketergantungan impor, industri dalam negeri tetap tertekan.

“Itu tidak cukup untuk dapat mengimbangi kapasitas global yang cukup besar dari negara-negara yang saya sebutkan di awal. Jadi karena itu kita itu sudah menerima tekanan dari luar itu sudah cukup hampir tiga tahun terakhir ini,” ujar Edi.

Senada dengan Edi, Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakan, kondisi oversupply produk petrokimia mendorong timbulnya praktik dumping. Adapun dumping dilakukan dengan menjual suatu produk di luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga dalam negeri.

Hal itu membuat industri dalam negeri tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang masuk menggunakan dumping.

“Jadi Inaplas mulai 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah mulai menggagas untuk bisa mengajukan yang namanya trade remedies yaitu berupa anti dumping dan safeguard. Namun sampai saat ini belum bisa dipenuhi sudah terkena krisis ini,” ungkap Suhat.

Inaplas telah melaporkan dugaan antidumping ke Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan.

Setelah diselidiki, ternyata produk petrokimia berupa kopolimer tersebut terbukti masuk menggunakan dumping. “Itu lebih rendah antara 5 sampai 20 persen bahkan ada yang 30 persen ada satu produsen itu,” kata Suhat.

Saat ini, persoalan tersebut sedang menunggu Peraturan Kementerian Keuangan guna ditetapkan tarif antidumping. Namun, hingga perang meletus di Timur Tengah dan mengganggu pasokan produk petrokimia di pasar global, PMK itu belum juga terbit.

“Tapi sudah terbukti bahwa memang harga yang mereka jual ke Indonesia itu betul-betul harga dumping dan itu berkisar antara 5 sampai 20 persen,” tutur Suhat.

Baca juga: Industri Otomotif Berubah, Teknologi dan AI Jadi Kunci Persaingan

Tag:  #industri #petrokimia #tertekan #serbuan #produk #china