Membongkar Kerak Inefisiensi Ekonomi

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia di level 6,5 bukan merupakan keluhan statistik, melainkan alarm kegawatdaruratan struktur ekonomi nasional.

Angka tersebut mendedahkan realitas pahit bahwa mesin ekonomi kita bekerja sangat boros: dibutuhkan Rp 6,5 modal guna menghasilkan Rp1 tambahan output.

Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga di ASEAN seperti Vietnam dan Thailand mampu berlari lebih kencang dengan beban modal jauh lebih ringan, rata-rata di kisaran 4 hingga 5.

Ketimpangan tersebut menjelaskan alasan pertumbuhan ekonomi nasional seolah tertahan di angka 5 persen meskipun investasi asing terus dipacu masuk.

Masalah ICOR bukan persoalan teknis di atas kertas para eksekutif, melainkan cerminan inefisiensi sistemik yang berakar pada perilaku birokrasi dan ekosistem usaha.

Baca juga: Lampu Kuning Fiskal Indonesia

Ketika modal masuk tidak berbanding lurus dengan hasil, terjadi "kebocoran" masif di tengah jalan.

Fenomena tersebut bermanifestasi dalam bentuk biaya logistik mahal, ketidakpastian regulasi, hingga praktik perburuan rente yang membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal jangka panjang.

Tanpa keberanian membedah akar masalah, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah akan tetap menjadi fatamorgana akibat mesin ekonomi terlalu berat untuk berlari.

Logika ekonomi sederhana menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci daya saing. Namun, di Indonesia, inefisiensi telah menjadi struktur yang mengeras.

Menurunkan ICOR berarti melakukan operasi besar-besaran pada jalur distribusi modal, mulai dari perizinan tingkat pusat hingga eksekusi di pelosok daerah.

Isu tersebut mendesak untuk diangkat karena menyangkut marwah bangsa dalam kancah persaingan global.

Jika tetap mempertahankan level inefisiensi saat ini, kita tidak hanya tertinggal dari tetangga, tetapi juga terjebak selamanya dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap) karena modal yang tersedia habis terserap oleh ego sektoral dan perilaku koruptif.

Bedah Kerak Birokrasi

Birokrasi sering kali menjadi kambing hitam utama, namun dalam konteks ICOR, tudingan Presiden Prabowo menemukan basis argumentasi kuat.

Masalahnya bukan terletak pada ketiadaan sistem digital seperti Online Single Submission (OSS), melainkan pada mentalitas "digitalisasi birokrasi" yang hanya memindahkan meja manual ke layar komputer tanpa memangkas rantai komando panjang.

Seperti sering dikritisi oleh beberapa ekonom, inefisiensi berhulu pada tingginya biaya melakukan bisnis (cost of doing business).

Aparatur Sipil Negara di garis depan pelayanan kerap terjebak dalam strict formalism, di mana aturan administratif kecil lebih diagungkan daripada substansi kemajuan ekonomi, yang pada gilirannya membuka celah praktik "negosiasi" biaya tambahan.

Hambatan investasi yang paling nyata justru kerap terjadi di tingkat daerah melalui sinkronisasi aturan cacat antara pusat dan daerah.

Dinas Penanaman Modal di daerah sering kali memiliki diskresi yang tidak sejalan dengan visi nasional demi kepentingan politik lokal atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat jangka pendek.

Kondisi tersebut diperparah keberadaan "birokrasi bayangan" atau para perantara yang hidup dari rumitnya prosedur resmi.

Investor dipaksa mengeluarkan biaya ekstra guna mitigasi risiko hukum dan koordinasi antarinstansi yang saling mengunci.

Selama silo mentality atau ketidakinginan antarlembaga berbagi data masih dominan, modal investasi akan selalu terserap biaya-biaya non-produktif yang melambungkan angka ICOR.

Selain faktor birokrasi, tingginya biaya logistik dan rendahnya produktivitas sumber daya manusia menjadi kontributor signifikan.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, biaya logistik Indonesia mencakup hampir 24 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di kawasan.

Inefisiensi di pelabuhan dan jalur distribusi menciptakan dwelling time lama, yang secara teknis merupakan pemborosan modal masif.

Modal terhenti dalam bentuk barang yang tak bergerak, sementara bunga bank dan biaya operasional terus berjalan.

Faktor itulah yang membuat rasio modal terhadap output menjadi tidak sehat, karena modal yang ditanamkan tidak segera berputar menjadi nilai tambah ekonomi produktif.

Restorasi Hukum Berintegritas

Menyelesaikan persoalan ICOR tidak dapat hanya mengandalkan perbaikan teknis administratif; ia membutuhkan penegakan hukum radikal sebagai langkah hilir darurat.

Perbaikan harus dilakukan secara holistik, dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, pembangunan SDM berintegritas melalui pendidikan karakter sejak dini adalah investasi jangka panjang agar negara tidak lagi mencetak birokrat bermental pemburu rente.

Namun, karena hasil pendidikan karakter membutuhkan waktu satu generasi, instrumen penegakan hukum harus menjadi "pedang" jangka pendek guna memaksa terciptanya efisiensi.

Presiden perlu memastikan setiap hambatan investasi bersifat artifisial dan koruptif ditindak tanpa pandang bulu agar muncul efek jera nyata.

Kepastian hukum adalah pangkal efisiensi modal.

Sering kali, investasi mangkrak bertahun-tahun bukan karena kekurangan dana, melainkan akibat sengketa lahan atau tumpang tindih regulasi yang dipermainkan oknum penegak hukum.

Investasi macet adalah investasi dengan output nol, yang secara matematis langsung melonjakkan ICOR.

Oleh karena itu, sistem peradilan bersih dan cepat dalam memutus sengketa bisnis menjadi keharusan.

Seperti dinukil dari berbagai jurnal hukum ekonomi, negara dengan perlindungan hak properti dan kontrak kuat cenderung memiliki angka ICOR rendah karena risiko ketidakpastian tinggi telah dieliminasi oleh sistem hukum berkeadilan.

Langkah strategis yang harus diambil adalah mengintegrasikan penegakan hukum dengan transparansi sistem digital.

Pemerintah harus berani menerapkan audit investigatif terhadap proyek-proyek strategis nasional guna memastikan tidak ada modal menguap menjadi komisi ilegal.

Selain itu, reformasi pembiayaan melalui efisiensi perbankan—mengingat Net Interest Margin perbankan Indonesia sangat tinggi—perlu dilakukan guna menekan biaya modal.

Jika biaya menjadi curang dibuat jauh lebih mahal dan berisiko daripada biaya menjadi jujur, para pelaku ekonomi akan dipaksa bergerak menuju efisiensi.

Strategi tersebut merupakan jalan keluar logis guna melandaikan angka ICOR Indonesia menuju level kompetitif.

Pada akhirnya, angka ICOR 6,5 adalah cermin retak pengelolaan negara yang masih dipenuhi beban masa lalu.

Presiden Prabowo memiliki mandat politik kuat untuk memecahkan cermin tersebut dan membangun sistem baru yang lebih ramping.

Kunci keberhasilan bukan terletak pada seberapa banyak investasi masuk, melainkan pada seberapa bersih dan produktif modal dikelola.

Dengan mengombinasikan pendidikan karakter di hulu dan penegakan hukum tegas di hilir, Indonesia memiliki peluang nyata menurunkan beban ekonominya.

Hanya melalui cara tersebut, mesin ekonomi nasional dapat berlari kencang tanpa terbebani karat birokrasi dan kebocoran modal yang selama menghambat kemajuan bangsa.

Tag: #membongkar #kerak #inefisiensi #ekonomi