AS Sanksi Senator Kamboja, Terkait Penipuan Kripto dan Perdagangan Manusia

— Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Senator Kamboja Kok An bersama 28 individu dan entitas lain.

Mereka dituding terlibat dalam jaringan penipuan kripto yang menyasar warga Amerika Serikat.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Kok An memanfaatkan koneksi politik untuk melindungi operasi tersebut. Modus yang digunakan berupa pendekatan hubungan personal atau romantis untuk meyakinkan korban mentransfer aset digital dengan janji imbal hasil tinggi.

Dana yang telah dikirim langsung dikuasai pelaku.

Kok An diketahui memiliki sejumlah bisnis, termasuk Crown Resorts. Properti tersebut diduga menjadi lokasi operasional jaringan penipuan.

Departemen Keuangan juga mengungkap praktik perdagangan manusia dalam kasus ini.

Korban dilaporkan dibawa ke kompleks tertentu dan dipaksa menjalankan penipuan dengan ancaman kekerasan.

“Menghilangkan penipuan adalah prioritas utama bagi pemerintahan Trump,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

“Departemen Keuangan akan terus menargetkan para penipu dan pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang bekerja keras, di mana pun mereka beroperasi atau seberapa kuat koneksi mereka,” sambungnya.

Penindakan lintas negara

Langkah ini diikuti tindakan hukum lain. Satuan Tugas Antarlembaga untuk Pusat Penipuan mengajukan dakwaan terhadap dua warga negara China terkait operasi penipuan kripto di Myanmar.

Kedua tersangka ditangkap di Thailand pada 2026 atas pelanggaran imigrasi.

Satuan tugas tersebut melibatkan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI), serta Dinas Rahasia Amerika Serikat.

Pembekuan dana dan penyitaan aset

Beberapa jam setelah pengumuman sanksi, penerbit stablecoin Tether membekukan lebih dari 344 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,93 triliun dalam bentuk USDT.

Dana tersebut diduga terkait penghindaran sanksi atau aktivitas ilegal lain.

Tether menyatakan telah bekerja sama dengan Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (Office of Foreign Assets Control/OFAC) serta aparat penegak hukum.

Satuan tugas juga menyita aplikasi pesan yang digunakan untuk merekrut korban perdagangan manusia. Selain itu, sebanyak 503 domain situs palsu yang digunakan dalam penipuan investasi kripto turut disita.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 10 juta dollar AS atau sekitar Rp 172,52 miliar bagi informasi yang membantu penyitaan atau pemulihan dana dari jaringan penipuan lain di Myanmar.