Bank untuk Negara atau Negara untuk Bank?

KETIKA pemerintah “mengundang” perbankan untuk mendukung program prioritas—dari perumahan hingga pangan—respons publik langsung terbelah. Sebagian melihat ini sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan.

Sebagian lain mulai gelisah: apakah dana bank—yang notabene dana masyarakat—akan menjadi perpanjangan tangan negara?

Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba meredakan: tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan. Bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian.

Namun di balik kalimat yang menenangkan itu, sesungguhnya sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih besar: pergeseran arah sistem perbankan Indonesia. Bukan perubahan yang gaduh. Justru sunyi. Tapi dampaknya bisa sistemik.

Dari Intermediasi ke Instrumen Pembangunan

Selama ini, bank diposisikan sebagai lembaga intermediasi: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit berdasarkan kalkulasi risiko dan keuntungan.

Prinsipnya jelas: pasar yang menentukan arah kredit. Namun kini, perlahan, arah itu mulai “dituntun”.

Melalui penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB), OJK mendorong bank untuk memasukkan pembiayaan program pemerintah sebagai bagian dari perencanaan.

Baca juga: Jalan Menuju Kurs Rupiah Berdaulat

Tidak wajib, tetapi “diharapkan”. Tidak dipaksa, tetapi “diarahkan”.

Di sinilah perubahan dimulai. Bank tidak lagi sekadar entitas bisnis, tetapi mulai berperan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

Kredit tidak hanya berbicara tentang profitabilitas, tetapi juga tentang prioritas nasional: rumah rakyat, ketahanan pangan, UMKM. Bahasa halusnya: alignment. Bahasa jujurnya: pengarahan kredit.

Mengapa ini terjadi sekarang? Jawabannya sederhana, tetapi krusial: kapasitas fiskal terbatas, kebutuhan pembangunan membesar.

Program 3 juta rumah, penguatan pangan, pembiayaan UMKM—semuanya membutuhkan dana dalam skala besar.  Sementara APBN tidak bisa terus-menerus menjadi satu-satunya sumber pembiayaan.

Di titik inilah perbankan masuk. Negara tidak lagi hanya mengandalkan pajak dan utang, tetapi mulai memobilisasi likuiditas perbankan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Bank menjadi semacam “fiskal bayangan”—bukan secara formal, tetapi secara fungsi. 

Ini bukan hal baru di dunia. Korea Selatan, Jepang, bahkan China, pernah melakukannya dalam fase pembangunan mereka. Namun pertanyaannya: apakah Indonesia sedang menuju ke arah yang sama?

Ilusi “Tidak Wajib”

Secara formal, OJK benar: tidak ada kewajiban bagi bank untuk menyalurkan kredit ke program pemerintah. Tidak ada angka yang dipatok. Tidak ada sanksi eksplisit.

Tetapi dalam praktik kebijakan publik, kita mengenal satu konsep penting: soft pressure.

Ketika regulator: meminta program dimasukkan dalam RBB, menekankan prioritas nasional, dan secara simultan menargetkan pertumbuhan kredit 10–12 persen, maka bank tidak lagi sepenuhnya bebas.

Mereka memang tidak dipaksa. Tetapi juga tidak sepenuhnya memilih. Di sinilah letak paradoksnya: tidak wajib, tetapi sulit dihindari.

Kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi. Pertama, risiko kualitas kredit. Jika kredit diarahkan ke sektor tertentu, bukan semata berdasarkan kelayakan bisnis, potensi kredit bermasalah (NPL) bisa meningkat.

Sejarah perbankan menunjukkan: kredit yang terlalu “didikte” sering kali berujung pada masalah kualitas.

Kedua, moral hazard kebijakan. Jika proyek yang didanai memiliki nuansa “program pemerintah”, muncul persepsi implisit bahwa risiko akan ditanggung bersama. Ini berbahaya bagi disiplin pasar.

Ketiga, kepercayaan publik. Yang paling sensitif. Masyarakat bisa bertanya: apakah dana saya di bank digunakan untuk proyek yang bukan pilihan saya?

Sekali kepercayaan terganggu, sistem perbankan bisa goyah—bukan karena fundamental, tetapi karena persepsi.

Kita tidak bisa melihat ini secara hitam-putih. Di satu sisi, negara memang perlu hadir untuk mengarahkan pembangunan.

Pasar tidak selalu mampu membiayai sektor-sektor strategis yang berisiko tinggi tetapi berdampak besar, seperti perumahan rakyat atau ketahanan pangan.

Di sisi lain, perbankan membutuhkan independensi. Tanpa disiplin risiko, bank bukan lagi institusi keuangan, melainkan alat kebijakan yang rentan disalahgunakan.

Maka, persoalan utamanya bukan pada “boleh atau tidak”, tetapi pada batas yang harus dijaga.

Seberapa jauh negara boleh mengarahkan kredit? Seberapa kuat bank boleh mempertahankan independensinya?

Baca juga: Kartini dan Etika Rasa yang Terlupakan

Arah kebijakan ini mengindikasikan satu hal: bank di Indonesia akan semakin menjadi entitas hybrid. Bukan sepenuhnya market-driven. Bukan sepenuhnya state-driven. Tetapi kombinasi keduanya.

Bank akan tetap mengejar profit, tetapi dalam koridor prioritas negara.

Bank akan tetap mengelola risiko, tetapi dengan sensitivitas terhadap agenda pembangunan. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini adalah pilihan model pembangunan.

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar soal perbankan. Ini adalah soal siapa yang mengendalikan arah ekonomi.

Apakah kredit akan tetap mengikuti logika pasar—mengalir ke sektor paling menguntungkan? Atau akan diarahkan oleh negara—menuju sektor yang dianggap strategis?

Indonesia tampaknya sedang mencari titik tengah. Namun sejarah mengajarkan: titik tengah itu tidak pernah benar-benar netral.

Selalu ada yang lebih dominan. Dan di tengah semua itu, satu hal yang harus dijaga adalah kepercayaan: bahwa bank tetap aman, bahwa risiko tetap terukur, dan bahwa pembangunan tidak mengorbankan stabilitas.

Karena ketika bank mulai terlalu dekat dengan negara, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal kebijakan. Tetapi soal yang lebih mendasar: bank bekerja untuk siapa?

Tag:  #bank #untuk #negara #atau #negara #untuk #bank