PHK Massal di Silicon Valley karena AI?

SELASA, 31 Maret 2026. Ribuan karyawan Oracle di seluruh dunia menerima email — dikirim pukul enam pagi.

Isinya singkat: kontrak mereka berakhir. Tidak ada peringatan. Tidak ada rapat. Saham perusahaan, ironisnya, naik 4-6 persen di hari yang sama.

Itulah wajah transformasi digital di era AI. Bukan wajah yang ramah. Angka-angkanya menggiurkan sekaligus mengkhawatirkan.

Oracle memangkas antara 20.000 hingga 30.000 karyawan — sekitar 18 persen dari 162.000 tenaga kerjanya.

Unit yang paling terdampak adalah Revenue and Health Sciences, SaaS and Virtual Operations Services, serta NetSuite India Development Centre.

Posisi yang hilang mencakup software engineer, account executive, program manager, cloud engineer, solution consultant, dan masih banyak lagi. Bukan hanya karyawan level bawah, tetapi juga termasuk tulang punggung operasional perusahaan.

Tiga Dalil yang Bersilang

Mengapa PHK ini terjadi? Sedikitnya ada tiga narasi yang beredar, dan ketiganya mengandung kebenaran dengan kadar berbeda.

Narasi pertama: AI menggantikan pekerja secara langsung. Bloomberg mengkonfirmasi bahwa sebagian posisi yang dihapus memang termasuk kategori pekerjaan yang diperkirakan tidak lagi dibutuhkan akibat AI.

Baca juga: Dari Nikotin ke Narkotika: Evolusi Sunyi Vape

Oracle telah mengintegrasikan AI ke dalam produk-produk enterprise-nya. Layanan cloud, database management, dan SaaS kini semakin ditenagai oleh otomasi.

Narasi kedua: PHK adalah cara mendanai infrastruktur AI. Oracle sedang membangun data center raksasa. Ia menandatangani kontrak 300 miliar dollar AS dengan OpenAI dan menjadi mitra utama proyek Stargate senilai 500 miliar dollar AS bersama SoftBank dan beberapa partner teknologi seperti Microsoft, dan NVIDIA.

Memangkas gaji operasional bisa menghasilkan penghematan arus kas 8–10 miliar dollar AS per tahun, demikian estimasi analis TD Cowen.

Narasi ketiga: Sebagian analis melihat Oracle sedang membuang beban warisan pandemi Covid-19. Seperti banyak perusahaan teknologi lain, Oracle sempat menggembungkan jumlah karyawan selama 2020–2022. Sebagian PHK kini mungkin merupakan koreksi atas over recruitment tersebut.

Ketiga narasi ini tidak saling eksklusif. Mereka bekerja bersama, saling memperkuat.

Oracle bukanlah anomali. Ia adalah bagian dari gelombang besar yang sudah berlangsung sejak 2025 dan kini mencapai puncaknya.

Microsoft memangkas sekitar 15.000 karyawan sepanjang 2025. Amazon melakukan PHK terhadap 16.000 karyawan korporat pada Januari 2026, sambil terus mengalirkan lebih dari 80 miliar dollar AS untuk investasi AI.

Meta memangkas ribuan karyawan bertahap sejak 2025, dan kini bersiap melakukan pengurangan yang bisa menyentuh 20 persen dari 78.000 karyawannya, demi mendanai capex AI sebesar 135 miliar dollar AS di 2026.

Block, perusahaan di balik Square dan Cash App, memangkas 4.000 karyawan, hampir 40 persen dari seluruh tenaga kerjanya.

CEO Jack Dorsey berterus terang: bukan karena kesulitan finansial, melainkan karena kemampuan AI yang terus berkembang untuk melakukan lebih banyak tugas.

Secara global, hampir 60.000 pekerja teknologi kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan pertama 2026 atau setara dengan sekitar 700 orang per hari, di industri yang di saat bersamaan sedang membukukan rekor pendapatan.

Jika tren ini bertahan, total PHK bisa mencapai 265.000 orang sepanjang tahun ini, melampaui angka 245.953 orang dari seluruh tahun 2025.

Paradoks Kinerja Vs PHK

Yang membuat fenomena ini berbeda dari PHK era sebelumnya adalah paradoks yang mencolok: perusahaan-perusahaan ini tidak sedang sekarat.

Oracle mencatat laba bersih 6,13 miliar dollar AS pada kuartal terakhir, naik 95 dollar AS. Amazon mencatat pendapatan 716,9 miliar dollar AS di 2025, merupakan rekor sepanjang masa.

Meta membukukan sekitar 200 miliar dollar AS pendapatan di 2025. Sementara itu, seperti telah disebutkan di atas, Block melakukan PHK bukan karena rugi, melainkan karena yakin tim yang lebih kecil dengan bantuan AI akan lebih produktif.

Baca juga: Rupiah Melemah, Inflasi Meninggi: Saatnya Bertahan atau Berubah?

Inilah yang membedakan gelombang PHK ini dari resesi biasa. Ini bukan krisis. Ini redistribusi: modal dialihkan dari gaji manusia ke chip, data center, dan infrastruktur AI.

Fenomena ini telah memantik kekhawatiran dari para pemikir paling berpengaruh di dunia.
Daron Acemoglu, ekonom MIT penerima Nobel Ekonomi 2024, telah memperingatkan: “Saat ini kita memiliki arah pengembangan AI yang salah. Kita terlalu banyak menggunakan AI untuk otomasi, alih-alih untuk memberikan keahlian dan informasi yang memberdayakan pekerja. Melihat paradigma yang berlaku di industri teknologi saat ini, Kita tidak bisa mengesampingkan skenario terburuk dari semua kemungkinan: tidak ada satupun potensi transformatif AI yang benar-benar terwujud, sementara seluruh dampak buruknya, seperti perpindahan tenaga kerja, disinformasi, dan manipulasi, justru terjadi sepenuhnya.” (MIT Economics, 2024; Project Syndicate, 2024).

Ia juga menyebut konsep so-so automation, yaitu otomasi yang memotong biaya tenaga kerja tanpa meningkatkan produktivitas secara nyata.

Sementara itu, studi terkait MIT menemukan 95 persen proyek pilot AI korporasi tidak menghasilkan peningkatan produktivitas terukur.

Sementara itu, sejak 2019 dan kembali ditegaskan pada 2025 yang lalu, Shoshana Zuboff, profesor emerita Harvard Business School dan penulis The Age of Surveillance Capitalism, menilai bahwa perkembangan AI kontemporer/saat ini merepresentasikan fase paling ambisius dari kapitalisme pengawasan: sistem yang mengakumulasi nilai melalui ekstraksi dan monetisasi data perilaku dalam skala global.

Meredith Whittaker, Presiden Signal Foundation dan mantan peneliti Google AI, membuat pernyataan lebih lugas di Web Summit Lisbon, November 2025:

“Kita tidak perlu menunggu AI yang akan membunuh kita semua dalam sepuluh tahun ke depan untuk menyadari bahwa AI sudah membunuh kita hari ini, melalui pengangguran, pengawasan, disinformasi, dan konsentrasi kekuasaan. Bahaya sesungguhnya tidak terletak di masa depan; bahaya itu ada di masa kini, dan sudah berada di tangan segelintir perusahaan.”

Larry Fink, CEO BlackRock — manajer aset terbesar dunia dengan 10 triliun dollar AS dana kelolaan — membuka forum Davos 2026 dengan peringatan yang jarang datang dari pusat kapital global: “Keuntungan awal mengalir ke tangan pemilik model, pemilik data, dan pemilik infrastruktur. Pertanyaan yang masih menggantung: bagaimana nasib yang lainnya? Jika AI memberikan dampak pada pekerja kantoran seperti halnya globalisasi memberikan dampak pada pekerja buruh, kita harus menghadapi hal itu sekarang juga, secara langsung.”

Apakah AI Benar-benar ‘Biang Keladinya’?

Perlu kehati-hatian dalam membaca narasi ini. Dalam laporannya tahun 2026 ini, Forrester mencatat bahwa banyak PHK berlabel “didorong AI” sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor finansial, dengan perusahaan cenderung melebihkan peran AI dalam keputusan pengurangan tenaga kerja.

Dalam wawancara di gelaran AI Summit di India (Februari 2026), Sam Altman menyatakan bahwa terdapat praktik ‘AI washing’ di mana orang menyalahkan AI atas PHK yang sebenarnya akan mereka lakukan, dan ada juga penggantian nyata oleh AI terhadap berbagai jenis pekerjaan.

Baca juga: MBG Akhirnya Diperbaiki: Dari Ambisi Besar ke Kebijakan Tepat Sasaran

Sementara itu, semakin banyak CEO yang terang-terangan. Jack Dorsey (dari Block) menyebut AI sebagai faktor utama di balik pemutusan hubungan kerja terhadap 40 persen karyawan perusahaannya.

Namun, faktor-faktor lain seperti melemahnya pasar kripto, kelebihan tenaga kerja, dan penurunan harga saham mungkin juga menjadi alasan di balik langkah tersebut.

Selain itu, Atlassian Corp. berencana memangkas 1.600 karyawan atau sepersepuluh dari total tenaga kerjanya di seluruh dunia.

Cannon-Brookes (CEO Atlassian) juga menyatakan bahwa “Akan tidak jujur jika berpura-pura bahwa AI tidak mengubah komposisi keterampilan yang kita butuhkan atau jumlah peran yang diperlukan di bidang-bidang tertentu.”

Perusahaan-perusahaan seperti Atlassian menghadapi skeptisisme bahwa mereka memanfaatkan ketakutan terhadap AI untuk menyamarkan pemotongan biaya konvensional sebagai futurisme teknologi.

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang fundamental sedang berubah. Laporan dari Challenger, Gray & Christmas (lembaga riset ketenagakerjaan terkemuka di AS) menyatakan bahwa pada tahun 2025, perusahaan-perusahaan mengutip AI sebagai alasan dalam 54.836 rencana PHK yang diumumkan, atau 5 persen dari total pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun tersebut.

Proporsi itu kemudian meningkat signifikan pada tahun 2026, dimana AI menjadi faktor dalam 25 persen dari seluruh PHK pada periode Maret, menjadikannya alasan nomor satu untuk pertama kalinya.

Regulasi Dunia: Menahan Laju AI Pemangkas Kerja

Apakah dunia diam saja? Tidak sepenuhnya. Sejumlah negara mulai mengambil langkah, meski dengan kecepatan dan kedalaman berbeda-beda.

Uni Eropa adalah yang paling ambisius. EU AI Act mulai berlaku 1 Agustus 2024, dan akan diberlakukan sepenuhnya pada Agustus 2026.

Regulasi ini mengklasifikasikan penggunaan AI dalam rekrutmen, seleksi, evaluasi kinerja, dan keputusan pemutusan hubungan kerja sebagai “sistem AI berisiko tinggi” (high-risk AI systems), yang wajib menjalani asesmen risiko, dokumentasi teknis, uji bias, pengawasan manusia, dan notifikasi kepada pekerja. Denda bagi pelanggar bisa mencapai 15 juta euro atau 3 persen dari omset global tahunan.

Sejak Februari 2025, EU AI Act melarang penggunaan AI untuk mengenali emosi karyawan melalui webcam atau pengenalan suara di tempat kerja.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, sebagai bagian dari praktik AI yang dilarang, dapat dikenai sanksi berat, dengan denda hingga 7 persen dari pendapatan global perusahaan.

Lebih jauh, GDPR Pasal 22 yang berlaku sejak 2018, memberikan hak kepada individu untuk tidak dikenai keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk keputusan seperti PHK, yang memiliki dampak hukum atau dampak signifikan lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan jaminan perlindungan yang memadai.

Di Amerika Serikat, meski pemerintah federal di bawah Trump mendorong "minimal regulation" framework, negara-negara bagian justru bergerak lebih cepat.

Baca juga: Menjaga Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026

New York City memberlakukan Local Law 144 yang mewajibkan audit bias tahunan untuk semua alat pengambilan keputusan berbasis AI dalam rekrutmen dan promosi, dengan hasil audit yang harus dipublikasikan secara terbuka.

Illinois memberlakukan H.B. 3773 yang mewajibkan perusahaan memberitahu pekerja setiap kali AI diintegrasikan ke dalam keputusan rekrutmen, pemecatan, atau disiplin.

Colorado memberlakukan S.B. 24-205 yang mewajibkan impact assessment, hak banding pekerja atas keputusan AI, dan pernyataan publik tentang sistem AI yang digunakan. Peraturan ini akan efektif Juni 2026.

Di Kongres AS, No Robot Bosses Act of 2025 yang diajukan Desember 2025, akan mewajibkan audit AI, pengawasan manusia independen, dan transparansi penuh kepada karyawan terkait penggunaan AI dalam keputusan kerja.

Di tingkat global, Korea Selatan telah memberlakukan Basic AI Act, sementara Vietnam mengesahkan undang-undang AI pertamanya. Keduanya mulai berlaku pada 2026 dan memuat aturan untuk melindungi pekerja dari keputusan yang sepenuhnya diambil oleh sistem otomatis.

Sementara itu, European Trade Union Confederation (ETUC) mengingatkan bahwa tanpa aturan jelas, mereka yang terdampak keputusan berbasis AI, baik melalui pemecatan tidak adil maupun algoritma perekrutan yang bias, akan menghadapi kesulitan besar dalam mencari perlindungan hukum.

Pelajaran untuk Indonesia

Indonesia turut berada dalam arus perubahan ini. Data resmi menunjukkan bahwa dampaknya mulai terlihat di dalam negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 26.455 kasus PHK hingga Mei 2025, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi tertinggi (10.695 kasus), diikuti Jakarta (6.279 kasus), dan Riau (3.570 kasus).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan kasus PHK yang telah inkrah, yakni telah disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan angka yang lebih tinggi, yaitu 73.992 kasus PHK sepanjang Januari hingga Maret 2025, berdasarkan data peserta yang tidak lagi terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan selama periode tersebut.

Selain itu, dalam laporannya, McKinsey Global Institute (2019) memperkirakan sekitar 23 juta pekerja di Indonesia berpotensi terdampak otomatisasi pada tahun 2030, proyeksi yang mencerminkan skala perubahan besar dalam lanskap ketenagakerjaan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti mengingatkan dimensi yang sering luput dari perdebatan: “Teknologi bisa membuat orang cerdas, tapi juga bisa membuat orang culas. Teknologi bisa mempercepat pekerjaan, tapi juga bisa mengurangi kemanusiaan. AI bisa sangat cerdas, tetapi ia tidak memiliki hati dan kesadaran moral.” (Seminar Nasional FITK UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang AI tidak hanya soal teknologi. Di level kebijakan tertinggi, terlihat adanya kesadaran bahwa adopsi AI tanpa tata kelola yang kuat akan menggerus dimensi kemanusiaan dari dunia kerja.

Posisi-posisi yang paling rentan bukan hanya pekerjaan kasar atau entry-level. Oracle memangkas sejumlah pekerjaan kantoran berpendidikan tinggi, seperti software developer, program manager, dan system analyst.

Dalam wawancara dengan Axios pada 2025, CEO Anthropic Dario Amodei memperingatkan bahwa AI dapat menghapus 50 persen dari seluruh pekerjaan kantoran tingkat pemula dalam lima tahun ke depan.

Ada sejumlah pelajaran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia. Salah satunya adalah pentingnya mendorong kerangka regulasi AI yang lebih komprehensif. Bukan untuk menghambat inovasi, tetapi untuk memastikan transisi yang lebih adil bagi tenaga kerja.

Model EU AI Act, dengan pendekatannya yang berbasis risiko dan mewajibkan adanya pengawasan manusia untuk keputusan ketenagakerjaan, layak dijadikan referensi.

Di sisi lain, perlindungan bagi pekerja juga perlu diperkuat. PP No. 6/2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang memberikan 60 persen upah selama enam bulan adalah langkah awal yang baik, tetapi belum cukup untuk menghadapi potensi hilangnya pekerjaan akibat AI yang bisa terjadi dalam skala besar.

Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi juga menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi. Bukan hanya dengan menambahkan mata kuliah AI, tetapi juga meninjau kembali bagaimana peran manusia diposisikan dalam ekosistem AI.

Bukan Kiamat, tetapi Transformasi yang Menyakitkan

Oracle meraup untung besar. Sahamnya naik 4 persen di hari ia memecat 30.000 orang. Ini bukan keanehan. Inilah cara kerja dunia bisnis modern, dengan logika kapital yang dingin dan konsisten.

AI adalah teknologi yang luar biasa. Namun, ketika digunakan tanpa aturan yang melindungi masyarakat, dapat mempercepat ketimpangan dan menghasilkan kerusakan struktural di pasar tenaga kerja.

Yang sedang kita saksikan bukan kehancuran ekonomi. Yang sedang terjadi adalah redistribusi besar-besaran: dari manusia ke mesin, dari gaji ke modal, dari pekerjaan rutin ke infrastruktur.

Seperti kata Meredith Whittaker yang menyatakan bahwa bahaya tidak datang dari masa depan. Ia sudah ada di sini, hari ini, dan sudah berada di tangan segelintir orang.

Pertanyaannya bukan apakah ini terjadi. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan menentukan aturan mainnya?

Dan apakah Indonesia siap untuk mengambil posisi ikut serta dalam menentukan aturan main itu — sebelum email pukul enam pagi itu mendarat di kotak masuk kita.

Saya yakin, pemerintah dan masyarakat negeri yang berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini tentu akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Regulasi dan pengaturan untuk membatasi AI dalam menggeser manusia dalam pekerjaan sudah merupakan hal yang urgen.

Mari kita bangun AI yang membangun dengan menghindari penggunaan AI yang merusak!

Tag:  #massal #silicon #valley #karena