Krisis Energi dan Pelajaran dari Pandemi Covid-19

PENGALAMAN pemerintah yang lalu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RPJMN 2020–2024 pada akhirnya harus direvisi secara de facto ketika pandemi Covid-19 melanda.

Berbagai proyek prioritas strategis tersendat, bahkan sebagian tidak terlaksana, karena pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran secara besar-besaran.

Pandemi yang datang tiba-tiba merupakan guncangan luar biasa yang memaksa pemerintah mengalihkan prioritas dari pembangunan jangka menengah menuju penyelamatan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 1.600 triliun sepanjang 2020–2022, bahkan mendekati Rp 1.900 triliun jika memasukkan belanja kesehatan secara keseluruhan.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas fiskal dan keberanian mengoreksi prioritas menjadi kunci untuk keluar dari krisis.

Kondisi serupa kini mulai terlihat, tapi dalam konteks berbeda. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu distribusi energi global, telah berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global.

Ketegangan tersebut pada akhirnya menekan harga energi domestik, inflasi, dan daya beli masyarakat. Seperti halnya pandemi, dinamika ini sulit diprediksi kapan akan berakhir.

Baca juga: Ironi WFH ASN: Kritik Jusuf Kalla dan Miskalkulasi Efisiensi BBM

Oleh karena itu, pemerintah perlu belajar dari pengalaman pandemi Covid-19. Refocusing dan realokasi anggaran mestilah kembali menjadi instrumen penting, dan bukan sebagai indikasi kegagalan perencanaan, melainkan sebagai instrumen adaptasi terhadap situasi global.

Program-program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (KDMP) tetap penting, tapi perlu didesain ulang agar lebih tepat sasaran, berbasis lokal, serta efisien secara birokrasi.

Penyesuaian ini penting agar ruang fiskal tetap tersedia sebagai bantalan ketika terjadi lonjakan harga energi.

Dalam kolom Kompas.com sebelumnya, penulis mengusulkan agar pemerintah melakukan reprioritasi anggaran MBG dan KDMP (Kompas.com, 13/3/2026), serta mendesain MBG yang lebih tepat sasaran, lokal, dan kecil biaya birokrasi (Kompas.com, 27/3/2026).

Semua itu diarahkan untuk menjadi bantalan (shock absorber) saat krisis harga energi, yang bisa berdampak pada inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Tidak ada yang mampu memprediksi secara pasti kapan perang akan selesai. Namun, kesiapan fiskal dan ketahanan ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama.

Upaya melakukan soft diplomacy dengan Iran serta mengevaluasi keberadaan Indonesia di Board of Peace (BOP) juga menjadi skema diplomatik untuk memastikan stok BBM dalam negeri tetap tersedia dari pemasok negara-negara Timur Tengah.

Selain itu, pemerintah mesti mencari sumber pemasok lainnya, seperti Rusia dan China. 

Baca juga: Dilema Harga BBM dan Konsekuensi Pilihan

Dalam perspektif teori pilihan kebijakan, keputusan pemerintah dalam situasi krisis merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif yang sama-sama tidak ideal.

Dalam literatur kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai trade-off, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi biaya dan manfaat yang berbeda.

Pendekatan rasional klasik sebagaimana dikemukakan dalam model rational choice mengandaikan bahwa pemerintah akan memilih kebijakan yang memaksimalkan manfaat dengan biaya paling efisien.

Namun, dalam praktiknya, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi maupun potensi krisis energi, pemerintah berada dalam kerangka bounded rationality (Herbert Simon), di mana keterbatasan informasi, waktu, dan tekanan politik membuat keputusan diambil dalam kondisi serba tidak sempurna.

Dinamika konflik di Timur Tengah sangat kompleks dan sulit diprediksi. Informasi mengenai eskalasi maupun deeskalasi tidak sepenuhnya dapat diakses secara utuh.

Dalam kondisi ini, pemerintah berada dalam situasi keterbatasan rasionalitas dalam mengambil keputusan, yang menempatkan pemerintah dalam situasi bounded rationality dalam pengambilan keputusan mengatasi dampak konflik Timur Tengah.

Pengalaman refocusing anggaran pada masa pandemi menunjukkan bahwa pemerintah tidak benar-benar memilih kebijakan terbaik secara ideal, melainkan kebijakan yang paling mungkin dilakukan dalam keterbatasan yang ada. Hal yang sama berpotensi terjadi dalam menghadapi krisis energi saat ini.

Di sisi lain, teori incrementalism yang diperkenalkan Charles Lindblom menjelaskan bahwa kebijakan publik cenderung tidak berubah secara radikal, melainkan melalui penyesuaian bertahap (muddling through).

Dalam konteks ini, penyesuaian terhadap program seperti MBG dan KDMP tidak harus dilakukan secara drastis, melainkan melalui redesign bertahap agar lebih efisien dan adaptif terhadap tekanan fiskal.

Situasi krisis telah menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar inkremental. Di sinilah pentingnya apa yang disebut sebagai policy window (Kingdon), yaitu momentum ketika masalah, solusi, dan kehendak politik bertemu.

Baca juga: Dosa Sejarah Amerika Berulang, Kekeliruan Trump di Perang Iran

Krisis energi dapat menjadi jendela kebijakan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi struktural terhadap arah belanja negara, termasuk memperkuat ketahanan energi dan memperbaiki kualitas belanja sosial.

Dalam kerangka tersebut, refocusing anggaran bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan pilihan strategis yang mencerminkan prioritas negara.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan program dengan kebutuhan fiskal besar atau mengalihkan sebagian sumber daya untuk menjaga stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Pilihan ini tentu tidak mudah. Namun, pengalaman pandemi menunjukkan bahwa keberanian melakukan penyesuaian kebijakan justru menjadi faktor kunci dalam meredam dampak krisis.

Arah kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membaca situasi, menimbang berbagai alternatif kebijakan, serta menetapkan prioritas secara tepat di tengah tekanan global yang semakin kompleks.

Untuk itu, langkah kebijakan yang diambil pemerintah perlu segera diterjemahkan dalam agenda konkret dan terukur, dengan pembagian tahapan yang jelas.

Dalam jangka satu bulan ke depan, fokus utama adalah stabilisasi. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap terjaga di seluruh wilayah, termasuk dengan memperkuat cadangan dan pengendalian konsumsi BBM agar tidak terjadi kelangkaan.

Cadangan BBM diperkuat dengan membuka pemasok baru selain negara Timur Tengah serta melakukan negosiasi dengan pihak Iran untuk memberikan akses bagi tanker Pertamina melewati Selat Hormuz.

Pengendalian konsumsi BBM dilakukan dengan penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM harian, dan prioritas BBM untuk angkutan umum.

Dalam jangka dua bulan ke depan, refocusing anggaran perlu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan yang lebih tepat sasaran, apabila harga BBM tidak dapat ditahan lagi kenaikannya.

Program makan bergizi gratis (MBG) dapat diprioritaskan pada wilayah rentan dan berbasis suplai lokal agar menekan biaya distribusi, sementara belanja non-prioritas perlu ditahan untuk menjaga ruang fiskal menghadapi tekanan subsidi harga energi.

Dalam jangka tiga sampai enam bulan ke depan, fokus bergeser pada penguatan ketahanan. Pemerintah perlu memperluas sumber pasokan energi melalui diversifikasi pemasok dan skema kontrak yang lebih fleksibel, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu kawasan, yakni Timur Tengah.

Reformulasi subsidi energi menjadi krusial agar lebih tepat sasaran dan tidak menggerus fiskal.

Baca juga: Seberapa Tahan Ekonomi Indonesia dari Guncangan Global?

Dalam jangka menengah dan panjang, fokus diarahkan pada transformasi struktural. Pemerintah perlu mempercepat transisi energi melalui peningkatan investasi pada energi terbarukan, penguatan kapasitas produksi energi domestik, serta perbaikan tata kelola kebijakan energi agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

Ketergantungan terhadap energi impor harus dikurangi secara bertahap, dengan mendorong substitusi energi berbasis sumber daya dalam negeri.

Refocusing dan realokasi anggaran program prioritas digunakan untuk membiayai kebijakan ketahanan energi di setiap tahapan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya merespons krisis energi secara jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam jangka menengah dan panjang.

Tag:  #krisis #energi #pelajaran #dari #pandemi #covid