Pertumbuhan Ekonomi Pelit Lapangan Kerja

SURVEI terbaru dari LPEM FEB UI (Semester I-2026) baru saja melempar kenyataan pahit ke meja para pengambil kebijakan.

Angkanya bicara telanjang: mayoritas ekonom menilai kebijakan fiskal dan sektor keuangan kita saat ini "tidak efektif" dalam memperbaiki pasar tenaga kerja.

Bahkan, skor efektivitas kebijakan fiskal anjlok ke titik -0,62. Ini bukan sekadar angka statistik; ini adalah sinyal bahwa ada yang patah dalam mesin ekonomi kita.

Kita sedang terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai "Ekonomi Gincu". Wajah makroekonomi kita dipoles sedemikian rupa agar terlihat cantik di mata investor global.

Inflasi terjaga, kurs rupiah stabil (meski tertatih), dan pertumbuhan PDB diklaim masih di angka aman.

Namun, di balik riasan itu, tubuh ekonomi kita sebenarnya sedang menderita anemia kronis di sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan ternyata "pelit" dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Mengapa kebijakan fiskal dan moneter kita seolah menembak ke arah yang salah?

Baca juga: Kini Roh Ali Khamenei Menghantui Jantung Trumponomics

Masalahnya berakar pada obsesi stabilitas berlebihan. Kebijakan moneter kita memang membaik secara persepsi, tapi sifatnya defensif—hanya menjaga agar kapal tidak tenggelam dari badai global.

Sementara itu, kebijakan fiskal kita terjebak dalam rutinitas birokratis yang gagal melakukan trickle-down atau tetesan ke bawah.

Anggaran habis untuk proyek mercusuar dan subsidi yang seringkali salah sasaran, sementara sektor padat karya dibiarkan megap-megap bertarung dengan regulasi kaku dan biaya logistik yang mencekik.

Pasar tenaga kerja kita saat ini bukan sekadar butuh "bedak" berupa pelatihan kerja atau job fair seremonial. Kita butuh operasi besar.

Jika kita terus menggunakan resep lama—insentif pajak untuk investasi besar yang padat modal—maka yang tumbuh hanyalah barisan robot dan mesin, bukan manusia. Inilah titik di mana kita harus berani berpikir out of the box.

Pertama, kita harus mengubah total logika insentif fiskal. Selama ini, negara memberikan karpet merah (tax holiday) berdasarkan besaran modal yang ditanamkan. Ini logika usang.

Sudah saatnya kita menerapkan Employment-Linked Tax Incentive (ELTI). Sederhananya: negara hanya akan memberikan diskon pajak bagi perusahaan yang mampu membuktikan penambahan jumlah karyawan lokal secara signifikan dan permanen.

Jangan beri diskon pajak pada pabrik otomatis yang hanya mempekerjakan sepuluh operator. Berikan diskon itu pada industri yang menghidupi ribuan kepala keluarga.

Baca juga: Pulang ke Desa: Menenangkan Diri atau Sekadar Sembunyi?

Pajak harus menjadi instrumen "hadiah" atas keberhasilan swasta mengurangi beban pengangguran negara, bukan sekadar pungutan paksa.

Kedua, pemerintah harus berani mengambil peran sebagai penjamin kerja (Job Guarantee). Di tengah skeptisisme terhadap sektor keuangan, negara bisa mengaktivasi BUMD dan BUMN untuk tidak hanya mengejar profit, tapi menjadi penyerap tenaga kerja strategis melalui proyek regenerasi lingkungan atau infrastruktur digital di pedesaan.

Jangan biarkan rakyat menganggur sambil menerima bansos yang habis dalam semalam. Beri martabat dengan "membeli" jam kerja mereka untuk membangun aset bangsa.

Ini adalah redistribusi kesejahteraan yang jauh lebih beradab daripada sekadar membagi-bagikan sembako di pinggir jalan.

Ketiga, kita harus menyadari bahwa pasar kerja masa depan tidak lagi dibatasi oleh dinding pabrik.

Indonesia memiliki potensi luar biasa menjadi Global Remote Work Hub. Daripada terus-menerus meratap karena pabrik sepatu pindah ke negara tetangga, mengapa kita tidak membangun infrastruktur digital super cepat hingga ke pelosok?

Jadikan anak muda kita pemain global yang digaji dolar, tapi membelanjakan uangnya di pasar tradisional kita.

Inilah cara kita melakukan arbitrase tenaga kerja tanpa harus mengekspor keringat sebagai buruh migran yang rentan eksploitasi.

Keempat, ini yang paling krusial bagi kepastian hukum kita: setiap kebijakan ekonomi wajib melalui Labor Impact Assessment (LIA).

Secara konstitusional, mandat ini bukan sekadar urusan perut, melainkan amanat luhur Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sinilah LIA menjadi instrumen hukum yang vital.

Baca juga: Pemotongan Gaji Pejabat: Serius atau Sekadar Gimik?

LIA berfungsi sebagai alat penguji apakah sebuah regulasi ekonomi—seperti UU Cipta Kerja atau skema insentif fiskal—bersifat inkonstitusional secara bersyarat jika dalam implementasinya justru memicu PHK massal atau degradasi kualitas kerja.

Negara tidak boleh hanya berlindung di balik angka pertumbuhan PDB, sementara hak konstitusional warga negara terabaikan.

Dengan menjadikan LIA sebagai syarat formil pembentukan kebijakan, kita memberikan kekuatan bagi publik untuk melakukan judicial review terhadap kebijakan fiskal yang "mandul" dalam menciptakan lapangan kerja.

Kepastian hukum tidak boleh hanya bermakna kepastian bagi modal, tetapi harus mencakup kepastian bagi manusia untuk mendapatkan hak hidup yang bermartabat melalui pekerjaan yang nyata.

Survei LPEM UI adalah alarm keras. Jika para pengambil kebijakan masih keras kepala bertahan dengan gaya "bisnis seperti biasa", maka pertumbuhan ekonomi kita hanya akan menjadi angka-angka kosong yang dirayakan di hotel berbintang, sementara di gang-gang sempit, kecemasan akan masa depan terus membakar amarah.

Kita tidak butuh lebih banyak pidato optimisme yang mengawang-awang. Kita butuh kebijakan berani, radikal, dan berpihak pada manusia, bukan hanya pada angka di layar bursa.

Saatnya menghentikan obsesi pada gincu dan mulai menyembuhkan anemia di jantung pasar kerja kita. Sebelum semuanya terlambat.

Tag:  #pertumbuhan #ekonomi #pelit #lapangan #kerja