Disinggung Prabowo, Pemprov Kaltim Selesaikan Pengembalian Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

– Sorotan Presiden RI Prabowo Subianto terkait anggaran mobil dinas hingga Rp 8 miliar mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Pemprov Kaltim memastikan pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas'ud senilai Rp 8,5 miliar telah rampung secara administratif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, proses pengadaan tersebut dinyatakan tuntas secara hitungan dan administrasi karena kendaraan belum pernah digunakan.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Faisal di Samarinda, Jumat (20/3/2026) seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Disentil Prabowo soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Gubernur Kaltim: Mohon Maaf Kalau Kurang Berkenan

Ia menjelaskan, dari total nilai pembelian Rp 8,5 miliar, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sekitar Rp 7,5 miliar.

Selisih hampir Rp 1 miliar merupakan potongan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetorkan ke kas negara.

Seiring pembatalan pembelian, Pemprov Kaltim kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak tersebut. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.

Faisal menegaskan, nilai Rp 8,5 miliar mencakup berbagai komponen, seperti pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan penyedia.

Baca juga: Prabowo: Mohon Maaf Lahir Batin, Semoga Tahun yang Baik untuk Kita Semua

Pengadaan kendaraan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah karena hanya terdapat satu distributor di Jakarta.

Menurut dia, penyelesaian administrasi serta upaya penarikan kembali dana pajak dilakukan secara transparan sebagai bentuk komitmen mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai masih banyak pejabat pemerintah yang belum efisien dalam menggunakan anggaran. Ia mencontohkan adanya pemerintah daerah yang menganggarkan hingga Rp 8 miliar untuk mobil dinas gubernur.

Prabowo membandingkan dengan kendaraan dinas presiden berupa Maung produksi dalam negeri yang nilainya sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar untuk versi antipeluru.

“Mungkin karena ini Presiden ada anti peluru, jadi harganya Rp 1 miliar, tetapi tidak Rp 8 miliar,” kata Prabowo.

Baca juga: 7 Fakta Penggeledahan Kantor ESDM Kaltim, Kejati Usut Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara

Selain itu, Prabowo juga menyoroti berbagai pos belanja daerah yang dinilai berlebihan, seperti kunjungan kerja, rapat di luar kota, hingga pengeluaran untuk kegiatan seremonial, percetakan, cenderamata, dan alat tulis kantor.

Ia meminta kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun pada tahap awal pemerintahannya.

Menurut dia, masih banyak ruang penghematan yang dapat dilakukan, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Tag:  #disinggung #prabowo #pemprov #kaltim #selesaikan #pengembalian #mobil #dinas #miliar