Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Asia Diliputi Ketidakpastian

– Negara-negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) di Asia mulai menghitung dampak terbaru kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif besar yang selama ini menjadi dasar perang dagang global.

Dikutip dari Reuters, Minggu (22/2/2026), putusan tersebut menganulir sejumlah tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap negara-negara eksportir utama Asia, mulai dari China, Korea Selatan, Jepang, hingga Taiwan.

Taiwan sendiri merupakan produsen chip terbesar di dunia sekaligus pemain penting dalam rantai pasok teknologi global.

Baca juga: Baru Sehari 10 Persen, Trump Naikkan Tarif Dagang AS Jadi 15 Persen

Namun, situasi belum sepenuhnya mereda. Hanya beberapa jam setelah putusan itu, Trump menyatakan akan mengenakan bea masuk baru sebesar 10 persen terhadap seluruh impor AS dari semua negara.

Kebijakan tarif global Trump tersebut akan berlaku mulai Selasa selama 150 hari awal dan didasarkan pada undang-undang yang berbeda.

Analis menilai langkah ini berpotensi memicu kebijakan lanjutan dan memperpanjang ketidakpastian bagi pelaku usaha serta investor.

Respons Jepang dan China

Menanggapi perkembangan tersebut, Jepang menyatakan akan berhati-hati. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Tokyo akan “mencermati dengan saksama isi putusan ini dan respons pemerintahan Trump, serta merespons secara tepat.”

Baca juga: Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen, Kritik Putusan Mahkamah Agung AS

Sementara itu, China yang tengah bersiap menjadi tuan rumah kunjungan Trump pada akhir Maret, belum menyampaikan komentar resmi maupun langkah balasan. Hal ini karena negara tersebut sedang menjalani masa libur panjang.

Meski demikian, seorang pejabat senior keuangan di Hong Kong yang diperintah China menggambarkan situasi di AS sebagai “kekacauan”.

Hong Kong Soroti Stabilitas Kebijakan

Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menilai tarif baru Trump justru menegaskan “keunggulan perdagangan unik” Hong Kong.

“Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami ... ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas,” ujar Hui dalam konferensi pers pada Sabtu saat ditanya mengenai dampak tarif baru AS terhadap ekonomi kota tersebut.

Baca juga: Mengurai Tarif Resiprokal Trump untuk Indonesia, dari Pengumuman hingga Pembatalan Mahkamah Agung AS

Hong Kong berstatus sebagai wilayah pabean terpisah dari China daratan. Status ini melindunginya dari paparan langsung tarif AS yang menyasar barang-barang asal China.

Ketika Washington mengenakan tarif pada ekspor China daratan, produk buatan Hong Kong umumnya dikenakan tarif lebih rendah. Kondisi ini memungkinkan Hong Kong menjaga arus perdagangan meski ketegangan AS-China meningkat.

Dampak pada Rata-rata Tarif AS

Sebelum putusan Mahkamah Agung, kebijakan tarif Trump telah menekan hubungan diplomatik Washington dengan berbagai negara Asia, terutama ekonomi yang bergantung pada ekspor dan terintegrasi dalam rantai pasok menuju pasar AS.

Perlu dicatat, putusan pada Jumat itu hanya menyasar tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA), yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Baca juga: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Ribuan Perusahaan Ajukan Refund

Pemantau kebijakan perdagangan Global Trade Alert memperkirakan putusan tersebut memangkas rata-rata tarif tertimbang perdagangan AS hampir setengahnya, dari 15,4 persen menjadi 8,3 persen.

Bagi negara dengan tarif tinggi, dampaknya bahkan lebih signifikan. Untuk China, Brasil, dan India, pemangkasan mencapai dua digit persentase, meskipun level tarifnya masih tergolong tinggi.

Taiwan Pantau Implementasi Kesepakatan

Di Taiwan, pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan terbaru. Pemerintah AS disebut belum menentukan secara penuh mekanisme implementasi kesepakatan dagang dengan sejumlah negara.

“Meski dampak awal terhadap Taiwan tampak terbatas, pemerintah akan terus memantau perkembangan dan menjaga komunikasi erat dengan AS untuk memahami rincian implementasi serta merespons secara tepat,” demikian pernyataan kabinet.

Taiwan sebelumnya telah menandatangani dua kesepakatan terbaru dengan AS. Pertama, Nota Kesepahaman bulan lalu yang berkomitmen pada investasi sebesar 250 miliar dollar AS. Kedua, kesepakatan yang diteken bulan ini untuk menurunkan tarif timbal balik.

Baca juga: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Ini Alasannya

Potensi Kebingungan Baru bagi Dunia Usaha

Meski putusan Mahkamah Agung membatalkan sebagian tarif agresif Trump, analis menilai dampaknya terhadap ekonomi global mungkin terbatas.

Mereka memperingatkan kemungkinan munculnya kebingungan baru apabila Trump mencari dasar hukum lain untuk tetap memberlakukan tarif.

Di Thailand, Kepala Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Nantapong Chiralerspong menilai situasi ini bahkan bisa menguntungkan ekspor negaranya.

Ketidakpastian mendorong gelombang baru “front loading”, yakni percepatan pengiriman barang ke AS karena kekhawatiran tarif akan kembali naik.

Sementara itu, dalam laporan korporasi, perusahaan-perusahaan di kawasan Asia-Pasifik melaporkan tekanan keuangan, pergeseran rantai pasok, hingga penarikan bisnis seiring eskalasi tarif sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Tag:  #mahkamah #agung #batalkan #tarif #trump #asia #diliputi #ketidakpastian