Menunggu Dirut Baru Pelindo
TULISAN ini dikarang setelah beberapa grup perpesanan yang penulis ikuti mengangkat isu pergantian direktur utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.
Dialognya lumayan gencar sehingga sayang bila tidak dipantulkan ke khalayak yang lebih luas cakupannya dibanding grup Whatsapp.
Ihwal diangkatnya pergantian pucuk pimpinan perusahaan pengelola pelabuhan komersial tersebut bukan karena hendak mendukung calon atau kandidat pengganti tertentu. Dan tidak pula ingin mendiskreditkan pejabat petahana. Sepenuhnya unbiased.
Ada beberapa alasan mengapa pergantian Dirut Pelindo menarik disimak oleh masyarakat keseluruhan.
Yang pertama khusus untuk penulis. Saya ingin mencoba mengarus-utamakan isu-isu kemaritiman agar mendapat perhatian yang cukup dari publik, bukan hanya ketika ada tragedi/kecelakaan kapal yang merenggut jiwa.
Jujur saja, sebagai negara yang dikeliling oleh air (laut), bangsa ini lebih memperhatikan isu-isu yang relatif jauh dari kondisi geografis yang ada.
Kita baru memusatkan konsentrasinya manakala terjadi peristiwa besar di laut seperti kapal terbakar, tenggelam dan lain sebagainya.
Kedua, ini untuk para pembaca. Pelindo termasuk perusahaan pelat merah yang besar. Namun, jelas tidak sebesar seperti BUMN perbankan, telekomunikasi dan energi, misalnya.
Bila ukuran besarnya perusahaan milik negara itu didasarkan pada laba, laba Pelindo masih seputar satu digit-an.
Media melaporkan, empat tahun setelah merger (2025) laba bersih Pelindo sekitar Rp 4,1 triliun.
Sementara sebelum merger, ketika Pelindo terdiri dari Pelindo I, II, III dan IV, total laba gabungan mereka pada 2018 mencapai Rp 5,5 triliun.
Jadi, pencapaian laba Pelindo selama 2025 hanya sekira 75 persen dibanding premerger. Bandingkan dengan laba BUMN perbankan, telekomunikasi dan energi yang sudah dua digit, bahkan lebih.
Karena Pelindo merupakan korporasi besar, setiap gerak-geriknya sudah sewajarnya mendapat perhatian, termasuk pergantian jajaran direksinya.
Perhatian ini, baik dalam bentuk profiling kandidat, rekam jejaknya, dll, bisa menjadi masukan bagi Danantara atau Presiden Prabowo Subianto dalam memilih Dirut Pelindo baru. Sehingga terhindar praktik “beli kucing dalam karung”.
Maklumlah, baik Danantara dan presiden bukan pemerhati industri kepelabuhanan yang saksama. Jika para pengendali bisnis pelabuhan ini salah memilih eksekutif puncak Pelindo, apa yang sudah diraih oleh perusahaan bisa-bisa ambyar.
Di tengah bisnis kepelabuhanan, paling tidak di kawasan Asia Tenggara, yang makin kompetitif, sosok direktur utama Pelindo baru haruslah primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat atau terbaik di antara yang baik.
Dengan karakteristik ini, dia akan mampu mengimbangi, umpamanya, Malaysia, yang ambisinya menjadi maritime hub di kawasan makin moncer saja.
Sebelum menutup 2025, tepatnya pada akhir November 2025, sejumlah media memberitakan, negeri jiran itu telah meresmikan pelabuhan khusus (dedicated port/terminal) bagi minyak dan berbagai jenis energi lainnya.
Pelabuhan ini dinamai Pelabuhan Bebas Energi Maharani atau Maharani Energy Freeport yang berlokasi di Negeri Johor.
Pelabuhan Maharani merupakan contoh kesekian dari pencapaian Malaysia di bidang kepelabuhanan (baca: maritim) dalam satu dekade terakhir.
Dalam catatan penulis, pada sekitar 2024, negeri jiran ini membangun Pelabuhan Kuala Linggi yang karakteristiknya sama dengan Pelabuhan Maharani, yaitu menangani energi -LPG dan LNG.
Disediakan pula galangan kapal, tempat pabrikasi industri berat, area penanganan kargo, dermaga dan fasilitas pergudangan.
Pelabuhan Kuala Linggi berada di bawah manajemen Kuala Linggi Internasional Port (KLIP). Pembangunan KLIP menelan biaya senilai 3,2 miliar dolar AS atau setara Rp 49 triliun lebih.
Selain Pelabuhan Maharani yang baru dioperasikan, saat ini Negeri Tanah Melayu tengah membangun Pulau Carey (Carey Island). Proyek ini ditaksir akan menelan biaya sebesar RM 28 miliar atau sekitar Rp 90 triliun lebih.
Carey Island akan dikembangkan dengan fasilitas kepelabuhanan, terminal peti kemas dan konvensional, dari nol alias greenfield. Diperkirakan pada 2030 pembangunannya selesai.
Dari sisi kapasitas terminal, rencananya terminal-terminal yang akan dibangun di Pelabuhan Carey Island akan memilik kapasitas terpasang sebesar 30 juta twenty foot equivalent unit atau TEU untuk terminal peti kemas.
Dan 20 juta ton untuk terminal konvensional –terminal yang melayani bongkar muat komoditas curah kering (dry bulk), barang dalam kemasan kantong, karung atau bag dan lain sebagainya.
Pelabuhan Carey Island lokasinya masih berada di kawasan Pelabuhan Klang yang di dalamnya terdapat terminal Northport, Westport dan Southport.
Pembangunan dermaga Carey akan menggabungkan seluruh dermaga di ketiga terminal yang disebutkan tadi dan itu artinya akan ada lebih kurang 15 km total panjang dermaga.
Lain Malaysia, lain pula Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, di Pelindo hanya ada tambahan 1 terminal peti kemas (NPCT1). Itupun bukan untuk pengembangan pelabuhan dalam rangka mengantisipasi market ke depan.
Terminal ini dibangun hanya untuk menampung overflow yang ada di Tanjung Priok.
Kembali ke topik karangan ini. Pertanyaannya, siapakah calon direktur utama Pelindo yang akan memimpin perusahaan ini ke depannya?
Sekali lagi, saya tidak dalam kapasitas mengusulkan nama dan juga tidak mau melakukan hal itu.
Dari diskusi yang berkembang, Dirut Pelindo yang akan ditetapkan nantinya bisa saja berasal dari tiga kluster: kluster internal, kluster BUMN lain (perbankan, energi atau lainnya) dan kluster TNI/Polri.
Merujuk dari praktik Presiden Prabowo dalam memilih pimpinan instansi dan BUMN, sepertinya mereka yang berasal dari kluster terakhir berpeluang menjadi orang nomor satu di Pelindo.
Lihatlah bagaimana sang presiden menunjuk Glenny Kairupan, pensiunan jenderal Angkatan Darat yang juga kebetulan temannya, menjadi Dirut Garuda Indonesia.
Siapa pun berpeluang dipilih menjadi Dirut Pelindo. Dengan satu catatan, ia harus mampu menjadikan perusahaan holding Pelindo lebih solid, berorientasi pengembangan bisnis kemaritiman/kepelabuhan.
Ia harus pula dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang belum teratasi pascamerger seperti corporate culture perusahaan holding yang masih terasa kental kultur Pelindo I-IV, standar kompetensi pegawai dan standar remunerasi pascamerger.
Barangkali hal-hal inilah yang menjadi salah satu sebab capaian laba yang rendah. Bahkan sangat rendah jika dilihat dari return on asset atau RoA-nya.
Singkat cerita, sosok Dirut Pelindo ke depan adalah yang berpengalaman dalam mengelola perusahaan holding dan perlu punya wawasan yang luas dalam orientasi bisnis. Semoga.