Temuan Purbaya: Baja dan Sawit RI Laris, tapi Pajaknya Bocor Bertahun-tahun...

— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara bernilai besar.

Modus yang banyak ditemukan antara lain under invoicing serta aktivitas industri yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

Purbaya menyebut sektor baja, kelapa sawit, dan bahan bangunan sebagai contoh usaha yang selama ini luput dari pengawasan, termasuk yang dijalankan oleh perusahaan asing.

“Kalau Anda tahu, pajak itu juga banyak industri liar yang enggak kena pajak. Yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien, cash based, enggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sindiran Presiden Prabowo dan Awal Pembenahan DJP

Purbaya mengungkapkan, perhatian terhadap kebocoran pajak ini juga mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Prabowo menyindir kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena masih adanya praktik penghindaran pajak yang berlangsung lama tanpa terdeteksi.

“Dia (Prabowo) bilang, ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh orang pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya tapi deg ke sini,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, penguatan sistem analitik dan pemanfaatan data mulai membuka praktik-praktik yang sebelumnya tersembunyi, termasuk di sektor ekspor sawit.

Potensi Pajak Triliunan Rupiah dan Evaluasi Aparat

Purbaya menegaskan, potensi penerimaan pajak dari penertiban perusahaan yang selama ini menghindari kewajiban sangat besar. Dari satu kelompok wajib pajak yang mulai patuh, penerimaan negara dapat bertambah lebih dari Rp 4 triliun per tahun.

“Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih. Jadi besar. Dan ini bukan satu-dua perusahaan,” ujar dia.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat terhadap perusahaan asing yang beroperasi secara terbuka namun diduga melakukan pelanggaran. Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kalau enggak bisa dibetulin setahun, ya betul-betul dirumahkan. Saya mau selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita rumahkan,” kata Purbaya.

Selain industri baja dan bahan bangunan, Purbaya juga mengungkap temuan awal praktik under invoicing di sektor sawit. Sejumlah perusahaan besar diduga hanya melaporkan sebagian nilai ekspor sebenarnya.

“Itu kita lihat kapal per kapal. Saya baru dapat 10 perusahaan besar. Kira-kira 50 persen ekspor mereka yang diakui, enggak sampai separuhnya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan segera menertibkan praktik tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang selama ini patuh membayar pajak.

Tag:  #temuan #purbaya #baja #sawit #laris #tapi #pajaknya #bocor #bertahun #tahun