Risiko PHK dan Turunnya Kelas Menengah Uji Konsumsi 2026

Tekanan terhadap kelas menengah dan berlanjutnya pemutusan hubungan kerja berisiko menahan laju konsumsi rumah tangga pada 2026. Risiko tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan pasar tenaga kerja sepanjang 2025.

Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 10 juta penduduk kelas menengah turun kelas hingga akhir 2024. Perubahan ini berdampak langsung pada pola belanja rumah tangga.

Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah PHK pada Januari hingga November 2025 mencapai 79.302 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 77.965 orang.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance Muhammad Rizal Taufikurahman menilai, penyusutan kelas menengah dan meningkatnya PHK berpotensi menekan konsumsi rumah tangga ke depan.

Penyusutan sekitar 10 juta penduduk dari kelas menengah ke kelas bawah, menurut Rizal, menggeser struktur konsumsi ke kebutuhan dasar. Belanja nonesensial yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ikut melemah.

“Kondisi ini membuat konsumsi semakin sensitif terhadap dinamika pasar kerja dan pendapatan,” ujar Rizal, Kamis (25/12/2025).

Dalam jangka pendek, bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk menjaga konsumsi kelompok rentan. Bantuan tersebut dinilai penting agar penurunan konsumsi tidak semakin dalam.

Namun, Rizal menilai bansos belum cukup untuk mendorong ekspansi konsumsi agregat secara berkelanjutan jika tekanan terhadap kelas menengah terus berlanjut.

“Bansos pada dasarnya hanya menjaga batas bawah konsumsi, bukan mendorong ekspansi konsumsi agregat secara berkelanjutan jika kelas menengah terus tertekan,” katanya.

Risiko PHK berlanjut pada 2026, menurut Rizal, masih terbuka. Pelemahan permintaan, tekanan biaya usaha, dan strategi efisiensi perusahaan berpotensi berlanjut.

PHK tidak selalu muncul dalam bentuk gelombang besar. Prosesnya bisa terjadi bertahap melalui pengurangan jam kerja, kontrak kerja yang tidak diperpanjang, hingga pembekuan rekrutmen.

Rizal menilai pemerintah perlu memitigasi risiko sejak dini. Penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibutuhkan agar jeda pendapatan pasca-PHK tidak terlalu panjang.

Langkah lain mencakup dorongan skema retensi tenaga kerja di sektor padat karya serta upaya menjaga stabilitas biaya produksi dan iklim usaha.

Untuk mendorong konsumsi rumah tangga pada 2026, Rizal menilai insentif fiskal paling efektif menyasar kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Kelompok ini memiliki kecenderungan belanja lebih tinggi.

Salah satu opsi yang dinilai tepat adalah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

“Dalam konteks ini, menaikkan PTKP relatif lebih tepat dibanding penurunan PPN, karena dampaknya lebih terarah dan multiplier ke konsumsi biasanya lebih besar,” ujarnya.

Dampak kenaikan PTKP dinilai lebih fokus dan memiliki efek pengganda yang lebih kuat terhadap konsumsi. Sebaliknya, penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai cenderung menyebar dan lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan atas.

Efisiensi fiskal dari penurunan PPN dinilai lebih rendah dibanding kebijakan yang langsung menyasar pendapatan rumah tangga menengah ke bawah.

Meski demikian, Rizal menekankan kebijakan kenaikan PTKP perlu disertai bantuan sosial yang lebih presisi serta kebijakan pasar kerja yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Dorongan konsumsi, menurutnya, perlu ditopang perbaikan pendapatan dan meningkatnya rasa aman rumah tangga agar tidak bersifat sementara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelemahan konsumsi dan lonjakan PHK berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang menekan permintaan.

“PHK terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi 10 bulan awal, sembilan bulan pertama tahun lalu. Tahun ini 10 bulan pertama ekonomi juga slow,” ujar Purbaya, Selasa (23/12/2025).

Meski demikian, Purbaya tetap optimistis kondisi ekonomi pada 2026 membaik seiring kebijakan fiskal dan moneter yang lebih selaras.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Tekanan Kelas Menengah dan PHK Berisiko Lemahkan Konsumsi Rumah Tangga pada 2026

Tag:  #risiko #turunnya #kelas #menengah #konsumsi #2026