Program Makan Gratis Dapat Rp 121 Triliun, Hashim: Jangan Jadi Lahan Korupsi

— Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, meminta pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Hashim menilai anggaran besar dalam program ini rawan disalahgunakan. Pemerintah mengalokasikan Rp 121 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pelaksanaan program tersebut.

"Kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi itu sudah kita wanti-wanti, Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal makanan bergizi gratis," kata Hashim saat meresmikan Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta Theatre XXI, Jakarta, Senin (30/6/2025). Hashim adalah adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Belakangan ini muncul kekhawatiran program MBG akan menjadi lahan korupsi. Meski belum terbukti, Hashim mengaku menerima laporan setiap hari.

"Setiap hari saya pribadi terima info mengenai korupsi di Badan Gizi Nasional. Kalau ada korupsi saya langsung hubungi pimpinan BGN, minta diperiksa, minta dikaji apa benar atau tidak," ujarnya.

Hashim juga meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan indikasi penyelewengan.

"Saya berharap dari ibu-ibu bapak-bapak juga demikian. Jangan terlalu ragu, kalau melihat ada kejadian-kejadian korupsi, itu harus kita laporkan dan kita periksa dan kita harus tanggulangi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut korupsi menjadi kekhawatiran terbesar terkait program MBG.

"Jadi, ada hal yang paling ditakutkan oleh semua orang adalah korupsi atau penyalahgunakan anggaran," kata Dadan dalam tayangan Youtube BGN, Senin (2/6/2025).

Dadan menyatakan telah menghentikan sistem reimburse sejak Mei 2025. Ia menganggap skema tersebut membuka celah penyalahgunaan.

"Anggaran sekarang pembiayaannya sejak bulan Mei sudah tidak lagi menggunakan sistem reimburse," ujar Dadan.

Sebelumnya, mitra MBG diminta menggunakan dana pribadi lebih dulu. Penggantian dilakukan 10–15 hari setelahnya. Dadan menilai sistem ini memberi ruang bagi mitra untuk menentukan harga sendiri dan mengatur pembelian.

“Kita melihat karena uang mitra dulu yang digunakan, saya punya penilaian kadang-kadang ada mitra yang semena-mena menentukan harga, kemudian mendikte pembelian,” kata Dadan. “Kenapa? Karena uang mereka. Nah, BGN tidak ingin itu terjadi.”

Dalam sistem baru, kegiatan hanya bisa dimulai setelah dana masuk ke virtual account. Dana untuk 10 hari kegiatan dikirim langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menurut Dadan, sistem ini memberi ruang pengawasan sejak awal. Potensi korupsi bisa ditekan lebih awal.

Tag:  #program #makan #gratis #dapat #triliun #hashim #jangan #jadi #lahan #korupsi