Disebut Tidak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Rosan Pastikan Danantara Tidak Kebal Hukum

- CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap harus patuh pada ketentuan hukum di Indonesia.

Hal ini merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut Danantara tidak dapat diperiksa atau diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang atau UU BUMN.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Terlebih, Danantara akan diawasi oleh banyak pihak;

bahkan, kata Rosan, Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi.

Tidak hanya itu, Rosan dan seluruh jajaran BPI Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Presiden tentu akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan badan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ucapnya.

Saat meluncurkan Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pihak yang meragukan keberhasilan Danantara.

Menurutnya, keraguan itu wajar mengingat ini pertama kalinya Indonesia memiliki badan pengelola investasi dengan nilai besar.

Transparansi pengelolaan tentu akan menjadi perhatian utama.

"Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo, Senin (24/2/2025).

Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun.

Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.

Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran pemerintah.

Prabowo menegaskan BPI Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan diawasi secara ketat.

Danantara tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"(Danantara) harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang menyatakan Danantara tidak diperiksa KPK dan BPK ialah Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter menuturkan, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

Tag:  #disebut #tidak #bisa #diaudit #rosan #pastikan #danantara #tidak #kebal #hukum