Pemerintah Siap Implementasikan Aturan Revisi DHE SDA Mulai 1 Maret 2025

- Pemerintah telah merampungkan penyusunan aturan turunan untuk devisa hasil ekspor (DHE).

Aturan ini untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang telah diterbitkan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, pemerintah siap menerapkan kebijakan baru penempatan DHE sumber daya alam (SDA) mulai 1 Maret 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan teknis DHE tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

"DHE tetap berlaku per 1 Maret. Sudah tidak ada masalah. PP sudah, PBI sudah oke, PMK perubahan oke, surat OJK ke perbankan sudah oke semuanya. Tinggal siap jalan kita," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025)

Susi menambahkan, mulai pekan depan pemerintah akan menggencarkan sosialisasi terkait aturan revisi DHE SDA ini ke para pengusaha maupun perbankan.

"Nanti kita sosialisasi maraton mulai hari Senin. Mungkin Senin baru internal dengan perbankan, karena kan kita harus duduk dulu karena frontline-nya kan dia. Selasa Rabu itu semua sektor nanti kita undang," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam aturan baru yang akan berlaku Maret nanti, terdapat perubahan ketentuan terkait jangka waktu dan persentase penempatan DHE SDA.

Dalam aturan lama, DHE SDA wajib ditempatkan paling sedikit 30 persen di dalam rekening khusus (reksus) valuta asing selama minimal tiga bulan. Kini, seluruh DHE SDA harus ditempatkan 100 persen di dalam negeri selama satu tahun.

Adapun ketentuan DHE SDA ini berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

PIXABAY/PETER LINDENAU Ilustrasi ekspor impor, kegiatan ekspor dan impor. Namun khusus untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi (migas), masih berlaku aturan yang lama, yakni penempatan DHE SDA sebesar 30 persen untuk jangka waktu minimal 3 bulan.

Selain itu, kewajiban ini berlaku untuk eksportir SDA dengan nilai ekspor minimal 250.000 dollar AS.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, aturan baru DHE SDA akan menambah devisa Indonesia sebanyak 80 miliar dollar AS karena diterapkan mulai 1 Maret 2025 alias tidak setahun penuh.

Sementara jika diterapkan selama setahun penuh, diperkirakan devisa bakal bertambah lebih dari 100 miliar dollar AS per tahunnya.

"Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar AS," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Tag:  #pemerintah #siap #implementasikan #aturan #revisi #mulai #maret #2025