BKN Akan Terapkan WFA Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan skema work from anywhere (WFA) secara bertahap di internalnya.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, WFA di BKN akan diikuti pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk mengevaluasi apakan target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Ia menjelaskan, layanan BKN dalam pengelolaan manajemen ASN telah berbasis digital melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Ini dilakukan mulai dari proses pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan kenaikan pangkat, status, mutasi, penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek), hingga pensiun.

Apabila instansi lain memerlukan layanan BKN, lanjut dia, tidak perlu repot datang langsung ke BKN karena seluruh layanan BKN termasuk komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan secara digital.

"Pendekatannya harus diikuti dengan efektivitas, untuk itu kami ajak juga instansi lain komunikasi ke BKN via daring," kata Zudan dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

Menurut dia, unit-unit yang melayani pengelolaan manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah menerapkan sistem WFA.

BKN mulai WFA pekan depan

Zudan menuturkan, BKN rencananya baru akan memulai penerapan WFA secara bertahap mulai pekan depan, diikuti dengan evaluasi secara berkala.

"Penerapan WFA untuk pegawai BKN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diterapkan WFA satu hari dan tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama," paparnya.

"Jadi ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, tidak ada komplain," lanjut dia.

Ia menegaskan, skema penerapan WFA secara bertahap ini dimaksud berlaku untuk internal BKN, mulai dari BKN pusat sampai dengan seluruh kantor regionel dan UPT BKN se-Indonesia.

Sementara itu, untuk para ASN di luar BKN akan diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut.

Disebutkan bahwa skema WFA merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

Diatur oleh masing-masing instansi

Zudan memaparkan, penerapan skema WFA diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut.

Hal ini dikarenakan setiap instansi mempunyai karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

"Layanan-layanan publik yang membutuhkan on site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA," tegas Zudan.

"Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, sulit kalau harus WFA karena sifatnya harus dilayani secara langsung," tambah dia.

Menurutnya, penerapan WFA di BKN secara bertahap juga berdampak positif karena bisa menjadi acuan untuk menguji keandalan sistem dan digitalisasi birokrasi yang ada di BKN.

"Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif justru dapat direplikasi di instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA," pungkas Zudan.

Tag:  #akan #terapkan #secara #bertahap #mulai #pekan #depan