Menaker Belum Putuskan WFA untuk Pekerja Swasta Jelang Lebaran, Kenapa?

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, saat ini bagaimana realisasi usulan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk karyawan swasta menjelang Idul Fitri 2025 belum diputuskan.

Menurut Yassierli, dibutuhkan pembahasan lebih mendalam soal kebijakan tersebut jika ingin diterapkan untuk perusahaan swasta.

"Belum (belum diputuskan akan WFA atau tidak), masih ada waktu ya (untuk pembahasan)," ujar Yassirerli di Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Yassierli menjelaskan, kondisi kerja di sektor swasta berbeda dengan pemerintahan.

Misalnya pada industri, ada teknis kerja dan sistem produksi yang mengharuskan karyawan bekerja dari lokasi.

Sehingga perlu kajian sebelum penerapan kebijakan WFA.

"Kalau di swasta kan agak beda kondisinya. Tidak semua industri itu sama. Jadi memang tidak semudah kalau tipikal pekerjaan kantor. Kalau swasta kan banyak pekerjaan di lapangan, di pabrik. Jadi artinya kalau itu mau kita terapkan kita perlu kajian sendiri lah," ungkap Yassierli.

Meski begitu, Kemenaker saat ini sudah berkomunikasi dengan para pengusaha.

Dari pertemuan itu, pengusaha meminta agar kebijakan WFA memperhatikan kondisi industri.

"Kalau kita sudah bicara dengan teman-teman pengusaha ya mereka minta itu, diperhatikan. Jadi tidak bisa diberlakukan sama semua. Itu gambarannya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, kebijakan WFA bertujuan mengurai kemacetan pada periode Nyepi dan Lebaran yang berdekatan.

"Kami mengusulkan WFA pada 24-27 Maret. Pegawai kementerian lain dapat diimbau bekerja dari mana saja," ujar Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa penerapan WFA untuk pekerja swasta masih akan dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pelaku usaha.

Menurut Dudy, potensi kemacetan tinggi diperkirakan terjadi di titik-titik transportasi seperti penyeberangan dan bandara.

"Kami rekomendasikan WFA untuk mengurai kemacetan angkutan Lebaran 2025," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan WFA ini akan memberatkan dunia usaha jika diwajibkan.

Menurut Hariyadi, sejumlah sektor seperti kesehatan dan perhotelan harus tetap beroperasi selama periode liburan.

Sektor manufaktur juga akan terdampak karena proses produksi terhambat.

"Kalau dipaksakan, dunia usaha merugi. Kita kehilangan produktivitas," ujar Hariyadi dilansir pada Jumat, pekan lalu.

Ia menambahkan, WFA sebaiknya hanya berupa imbauan, bukan regulasi yang memaksa seluruh pekerja untuk menerapkannya.

Dengan imbauan, setiap pelaku usaha dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Imbauan boleh, tapi jangan jadi regulasi yang memaksa," tegasnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, juga menilai kebijakan WFA sulit diterapkan di sektor jasa dan manufaktur.

Ia menyarankan pemerintah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pengusaha sebelum mengambil keputusan.

"Pabrik dan layanan yang membutuhkan kehadiran langsung sulit menerapkan WFA. Namun, sektor lain silakan disepakati bersama," ujar Bob.

Tag:  #menaker #belum #putuskan #untuk #pekerja #swasta #jelang #lebaran #kenapa