Ancaman Nuklir Semenanjung Korea dan Peran Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Dunia

Ketegangan di Semenanjung Korea jadi salah satu perhatian utama keamanan global selama beberapa dekade terakhir. Konflik antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) tidak hanya menciptakan ketidakstabilan regional tetapi juga ancaman yang lebih luas bagi perdamaian dunia.

Perang nuklir yang pecah akibat ketegangan kedua negara dapat memicu konsekuensi bencana, yang menuntut perhatian serius dari komunitas internasional, termasuk Indonesia.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), tidak bisa menutup mata terhadap potensi dampak perang nuklir terhadap 812 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Semenanjung Korea dan sekitarnya.

Jumlah itu berasal dari WNI yang saat ini berada di Korea Selatan, Jepang, China, Taiwan dan Korea Utara berdasarkan data dari Kemlu RI pada 2022-2023.

Baca Juga: Muncul Permintaan Penyelidikan Peran Selandia Baru dalam Perang di Gaza

Perang Semenanjung Korea merujuk dari berbagai literasi bermula pada sejak Perang Korea (1950-1953) yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang berarti kedua negara masih secara teknis berada dalam keadaan perang.

Gambar yang diambil pada tanggal 30 Mei 2024 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara melalui KNS pada tanggal 31 Mei 2024 menunjukkan uji coba salvo artileri roket super besar 600mm, di lokasi yang belum dikonfirmasi di Korea Utara. [KCNA VIA KNS/AFP]

Korut, di bawah kepemimpinan dinasti Kim, konsisten dalam program pengembangan senjata nuklir yang masuk strategi pertahanan mereka. Menurut laporan dari Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Korut telah mengembangkan persenjataan nuklir dan peluru kendali balistik yang mampu mencapai sasaran di luar Semenanjung Korea, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.

Laporan dari Arms Control Association menyebut, Korea Utara saat ini diperkirakan memiliki 50 hulu ledak nklir, data ini didapatkan per Januari 2024. Selain itu, negara yang dekat dengan Cina itu memiliki cadangan bahan fisi untuk sekitar 70-90 senjata nuklir.

Saat ini, Korut diperkirakan memiliki 60-80 kilogram plutonium dan 280-1.500 kilogram uranium yang diperkaya tinggi.

Pengamat pertahanan dan geopolitik Bruce W. Bennett bahkan dalam laporannya menyebutkan bahwa Korut sudah mengembangkan teknologi rudal jarak menengah yang dilengkapi dengan "hulu ledak luncur hipersonik". Rudal ini diperkirakan dapat terbang sangat cepat, manuver lebih rendah, dan akurasi tinggi untuk melawan sistem pertahanan militer Korsel.

Baca Juga: Amerika Serikat Danai Israel Untuk Bombardir Gaza, Sanders: Jangan Beri Mesin Perang Netanyahu

Ancaman ini tidak hanya terbatas pada kemampuan militer semata, tetapi juga menimbulkan risiko eskalasi yang lebih luas. Sementara, menurut Bruce Klingner, seorang pengamat dan peneliti di The Heritage Foundation, jika Korut meluncurkan serangan nuklir, reaksi dari Korsel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, bisa memicu perang skala penuh yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer tetapi juga menimbulkan dampak global yang mengerikan.

Gambar yang diambil pada tanggal 30 Mei 2024 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara melalui KNS pada tanggal 31 Mei 2024 menunjukkan uji coba salvo artileri roket super besar 600mm, di lokasi yang belum dikonfirmasi di Korea Utara. [KCNA VIA KNS/AFP]

Potensi konflik nuklir di Semenanjung Korea adalah ancaman signifikan bagi perdamaian dunia. Dalam sejarahnya, penggunaan senjata nuklir hanya terjadi dua kali, yakni di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945.

Sejak saat itu, komunitas internasional berupaya keras untuk mencegah penggunaan senjata nuklir. Sejarawan Margaret MacMillan menyoroti bahwa konflik nuklir tidak hanya akan menyebabkan korban jiwa yang masif, tetapi juga menimbulkan efek lingkungan berkepanjangan, menghancurkan ekosistem, dan merusak struktur sosial.

Keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia dalam konflik ini juga berpotensi memperumit situasi dan meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Persaingan geopolitik antara negara-negara besar ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengarah pada perang dunia ketiga yang bersifat nuklir. Karena itu, ancaman nuklir di Semenanjung Korea tidak bisa dianggap remeh.

Kebijakan luar negeri Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika geopolitik ini dan mengambil sikap yang seimbang antara kepentingan nasional dan komitmen internasional terhadap perdamaian.

Sebagai catatan, ketiganya adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir, selain Prancis, Inggris Raya, Pakistan, India dan Israel.

Gambar yang diambil pada tanggal 30 Mei 2024 dan dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara melalui KNS pada tanggal 31 Mei 2024 menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kedua kiri) saat menghadiri uji coba salvo artileri roket super besar 600mm, di lokasi yang belum dikonfirmasi di Korea Utara. [KCNA VIA KNS/AFP]

Relevansi Bagi Indonesia dan Asia Tenggara

Dampak dari pengembangan senjata nuklir secara masif yang dlakukan negara pimpinan Kim Jong-un itu menjadi masalah serius yang dapat memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan regional hingga skala yang lebih besar.

Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara bisa dikatakan berada dalam jangkauan beberapa rudal balistik Korea Utara yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Meskipun saat ini Korea Utara mungkin lebih fokus pada target-target yang lebih dekat, seperti Korea Selatan, Jepang, atau pangkalan militer AS di kawasan ini, eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak yang meluas dan tak terduga.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Journal of Strategic and International Studies (2023), eskalasi konflik nuklir di Semenanjung Korea dapat meningkatkan kekhawatiran keamanan di seluruh Asia, termasuk Asia Tenggara.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara di ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah pertahanan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman nuklir potensial, seperti memperkuat sistem pertahanan udara dan misil serta memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara sekutu. ASEAN juga dihadapkan pada dilema mengenai kebijakan pertahanan kolektif dan perlindungan terhadap ancaman nuklir.

Meski Indonesia adalah salah satu negara non-nuklir dan salah satu penandatangan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) yang berkomitmen menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Namun, ancaman nuklir dari Korea Utara memerlukan penilaian ulang atas postur pertahanan dan kebijakan strategis Indonesia.

Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memperkuat Sistem Pertahanan Anti-Rudal. Apalagi, saat ini Indonesia hanya memiliki sistem pertahanan rudal jarak pendek seperti Mistral dan Starstreak, ancaman nuklir dari rudal balistik jarak menengah dan jauh membutuhkan sistem pertahanan yang lebih canggih. Menurut analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) (2024), negara-negara Asia Tenggara perlu mempertimbangkan modernisasi pertahanan mereka, termasuk kemungkinan pembelian sistem pertahanan udara yang lebih canggih seperti THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) atau S-400.

Presiden Korea Utara Kim Jong Un. (Korean Friendship Association)

Selanjutnya, Indonesia bisa meningkatkan diplomasi pertahanan dan kerjasama internasional dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bahkan Korea Utara sendiri guna meminimalisir ancaman. Partisipasi dalam latihan militer gabungan seperti RIMPAC dan Garuda Shield menjadi lebih penting dalam meningkatkan interoperabilitas militer dan kesiapan menghadapi ancaman nuklir. Selain itu, diplomasi Indonesia di ASEAN juga harus diperkuat untuk memastikan respons kolektif dan koordinasi dalam menghadapi ancaman nuklir.

Untuk respon ancaman nuklir, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas pertahanan nuklir seperti pengembangan sistem peringatan dini, deteksi radiasi, dan fasilitas perlindungan sipil. Laporan dari Institute of Defence and Strategic Studies (2023) menjelaskan, langkah-langkah perlindungan sipil, termasuk pelatihan evakuasi dan penanganan darurat, perlu ditingkatkan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Indonesia memiliki tantangan dalam menyeimbangkan modernisasi militer dan kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi. Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan dan membeli sistem pertahanan anti-rudal dan memperkuat diplomasi pertahanan mungkin memerlukan alokasi sumber daya yang lebih besar. Namun, ini harus dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan domestik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan perlu terus mendorong zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara melalui SEANWFZ dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti Konferensi Pelucutan Senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan stabilitas regional dan global. Global Security Review (2024) memaparkan, Indonesia bisa memilih diplomasi yang efektif untuk mengurangi ancaman nuklir dan memastikan keamanan jangka panjang.

Selaku negara anggota ASEAN dan Non-Blok, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong dialog dan de-eskalasi di tingkat internasional. Posisi ini bisa semakin kuat jika Kemlu meningkatkan diplomasi multilateral melalui forum-forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) untuk mempromosikan dialog damai dan pencegahan eskalasi konflik di Semenanjung Korea .

Konflik perang nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan harus diakui sebagai ancaman serius bagi perdamaian dunia dan kepentingan Indonesia. Indonesia harus terus mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang proaktif dan pertahanan yang kuat untuk melindungi WNI dan berperan dalam upaya global menjaga perdamaian dan stabilitas. Dalam menghadapi ancaman ini, kuncinya adalah pendekatan diplomasi multilateral dan kesiapsiagaan pertahanan yang lebih baik.

Tag:  #ancaman #nuklir #semenanjung #korea #peran #indonesia #dalam #menjaga #stabilitas #dunia