Pariwisata Butuh Lompatan Besar

TIDAK ada yang bisa membantah bahwa pariwisata Indonesia tumbuh. Tahun 2025 lalu, penerimaan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Indonesia tumbuh 10,80 persen dibandingkan 2024.

Realisasi investasi pariwisata bahkan lumayan naik 56,05 persen dari Rp 47,14 triliun menjadi Rp 73,56 triliun tahun 2025.

Tak hanya Wisman, tapi wisatawan nusantara (Wisnus) juga melonjak 17,55 persen menjadi 1,2 miliar perjalanan tahun 2025.

Namun, masalahnya dengan posisi awal yang penerimaan Wisman Indonesia lebih kecil, growth kita ternyata jauh lebih rendah daripada negara-negara tetangga.

Sebut contoh Malaysia sudah 42,2 juta kunjungan, Thailand 32,9 juta kunjungan. Sedangkan Indonesia masih 15,3 juta kunjungan.

Begitupun pertumbuhannya, tahun lalu Malaysia bisa tumbuh 11,2 persen, sedangkan kita 10,8 persen.

Saya bukan ahli matematika. Namun, dengan pertumbuhan 15 persen per tahun dan negara tetangga katakanlah hanya tumbuh 5 persen, maka Indonesia butuh satu dekade untuk bisa mengejar angka mereka.

Kalau katakanlah negara tetangga tumbuh lebih 5 persen, maka makin jauh lagi kita bisa mengejar, bahkan mungkin tak terkejar.

Karena itu, perlu shock growth yang bahasa saya adalah ”lompatan besar” untuk beberapa tahun awal ini, yang tentunya perlu didukung program-program atau kebijakan yang juga ”lompatan besar”, bukan yang ala kadarnya.

Sayangnya, Kementerian Pariwisata sudah mematok target kunjungan Wisman sebesar 16 juta hingga 17,6 juta tahun 2026 atau naik 4 persen hingga 14,4 persen.

Target itu, menurut saya, bukan ”lompatan besar”, tapi terlalu bermain aman karena ”range” terlalu jauh atau takut disebut gagal.

Harusnya jika kita inginkan shock growth, maka angka 20 persen atau lebih tinggi jadi motivasi. Tidak sedikit yang berharap tahun 2026, kita bisa melompat melebihi 18,47 juta kunjungan Wisman dan tahun 2029 bisa ke angka 32 juta!

Tentu itu sangat tidak mudah. Sekali lagi ini bukan soal angka-angka, ini lebih pada tantangan sejauh mana sebenarnya kita ingin melakukan kemajuan bagi pariwisata Indonesia. Kalau biasa-biasa saja kita akan tertinggal terus. Kita perlu lompatan luar biasa.

Namun, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya?

Pertama, penambahan Wisman secara signifikan akan berjalan jika ada lonjakan kapasitas penerbangan internasional.

Penambahan 3 juta Wisman per tahun berarti ada penambahan 50–100 flight internasional per hari, misalnya, dengan Airbus A320. Dalam hal ini, dibutuhkan penambahan pesawat, crew, maintenance. Jika maskapai tak ekspansif, slot itu tidak akan terisi.

Terobosan yang sangat dibutuhkan adalah pembukaan rute penerbangan strategis, baik meningkatkan frekuensi domestik maupun membuka rute internasional langsung (direct flight) ke destinasi super prioritas ataupun antar-destinasi super prioritas, termasuk dari hub Bali ke destinasi super prioritas.

Bila perlu diterapkan subsidi silang untuk destinasi yang belum ramai. Kalau ini lemah, wisatawan tidak menyebar.

Selain itu, dibutuhkan dukungan hard infrastructure, modernisasi sistem navigasi, dan peningkatan kapasitas bandara, juga dukungan relaksasi kebijakan udara dan bilateral agreement terhadap persoalan yang seringkali memicu bottleneck seperti Air Service Agreement (ASA) antar-negara maupun hak trafik dan lainnya.

Karena itu, upaya meningkatkan kunjungan Wisman tidak sekadar urusan Kemenpar, tapi juga kementerian lain, khususnya yang terkait dengan perhubungan dan BUMN terkait.

Lahirnya Holding Aviasi dan Pariwisata (InJourney) punya cita-cita untuk mengintegrasikan ekosistem aviasi dan pariwisata di Indonesia.

Kedua, perlu kemudahan masuk atau visa. Bagi banyak pelaku perjalanan masih ada persoalan ”malas urus visa”. Visa on Arrival (VoA) memang memudahkan, tapi tetap harus bayar dan antre. Aspek ketidakpastian (uncertainty) juga masih ada.

Karena itu, perlu ada kelonggaran dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan, tidak untuk semua negara, tapi hanya untuk beberapa negara saja yang diproyeksikan punya kontribusi besar mendatangkan Wisman ke Indonesia.

Kemenpar belum lama ini sudah menyebut tujuh negara, yaitu Australia, Selandia Baru, China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Pemegang Permanent Residence (PR) Singapura yang telah menerima BVK ke Kepri menjadi ke semua destinasi.

Saya sependapat dengan usul ini. Namun, sewaktu-waktu bisa ditinjau kembali, dengan perubahan 1-2 negara.

Hanya saja kita berharap rencana ini jangan hanya jadi wacana semata, tapi segera dipastikan ke kementerian/lembaga terkait sehingga bisa menjadi kebijakan yang diambil segera.

Atau sebaiknya diberlakukan bersamaan dengan pelaksanaan program atau kegiatan yang sifatnya nasional. Atau bisa juga diuji coba untuk tahun 2026 ini, untuk penerapannya lebih full maupun lebih luas di tahun 2027.

Ketiga, kita butuh lompatan besar dengan mempersiapkan program tahun kunjungan yang besar, yang sifatnya demand creation. Yang nanti juga berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa.

Ada beberapa gagasan yang diusulkan. Misalnya, dengan penyelenggaraan kegiatan Tahun Kunjungan Wisata (Indonesia Visit Year) 2027 untuk kampanye pariwisata secara umum.

Harapan ini sudah sejak lama, apalagi kalau kita ingat kampanye Visit Year di awal 1990-an sebenarnya adalah titik awal strategi pariwisata modern di Asia Tenggara yang berlanjut sampai saat ini.

Saat Malaysia melakukan kampanye Visit Malaysia Year 1990, jumlah Wisman menjadi 7,4 juta, naik drastis dari 4,8 juta tahun 1989. Indonesia yang mengadakan program yang sama tahun 1990 juga mengalami kenaikan menjadi 2,6 juta dari 2 juta tahun 1990.

Malaysia mengalami kenaikan hingga 54,2persen, tapi Indonesia yang menyelenggarakan kampanye Visit Year setelah Malaysia hanya mengalami kenaikan 30 persen.

Artinya, kalaupun kita menyelenggarakan kampanye yang sama ke depan, harus ada koreksi atas strategi yang kita buat.

Atau selain Visit Year, beberapa kampanye baru bisa diusulkan, misalnya, MeetIndonesia 2027 atau Meet in Indonesia 2027 atau “Meetings Made in Indonesia” yang secara khusus dibuat untuk kampanye MICE Indonesia secara global.

Kegiatan ini penting sebagai momentum untuk memastikan transformasi dan upaya lompatan besar sedang berlangsung di Indonesia, dan sekaligus menguji sejauh mana koordinasi pariwisata kita lintas-kementerian/lembaga.

Namun, karena program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka perlu dipersiapkan jauh-jauh hari dengan dukungan DPR-RI dan semua pihak terkait, dan menjadi momentum dimana semua stakeholder pariwisata bisa ”rukun” untuk memajukan pariwisata Indonesia.

Keempat, lompatan besar dalam pengembangan destinasi. Destinasi Super Prioritas kita Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulut), plus dua destinasi lain Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Kita perlu pendekatan baru untuk destinasi ke pengembangan ekosistem pariwisata terintegrasi.

Harus ada upaya membagi wisatawan dari Bali ke destinasi super prioritas dengan pendekatan penerbangan.

Wisawatan dengan high value atau wisatawan "high spender" (berbelanja tinggi) harus diarahkan ke Bali dan Jakarta, sedang yang lainnya membangun karakter destinasi yang memberi nilai tambah dibandingkan destinasi lain.

Daripada menunggu investasi yang belum pasti, kita berharap pemerintah memberdayakan pengusaha pariwisata lokal dalam konteks penguatan bisnis rintisannya melalui program renovasi melibatkan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sementara itu, untuk memperkuat pariwisata antar-daerah, Kemenpar dan Kemendagri sudah saatnya berani mengevalusasi kebijakan kepala daerah yang sengaja proteksionis terhadap warganya untuk tidak melakukan wisata ke daerah lain, misalnya melalui kebijakan pendidikan.

Hal itu tidak fair dan berpotensi dibalas oleh daerah lain sehingga pada ujungnya akan merugikan sektor pariwisata.

Kelima, lompatan besar dalam pengembangan pemasaran. Sebagaimana diusulkan kalangan asosiasi dan pengusaha pariwisata, Indonesia perlu menghidupkan badan promosi pariwisata.

Karena dalam pembahasan RUU Kepariwisataan beberapa waktu lalu, keberadaan promotion board tidak diakomodasi.

Namun, kita masih berharap kepada Kemenpar untuk menghidupkan kembali BPPI yang masih eksis setelah pengesahan UU itu. Sebab, bagaimanapun tidak mungkin lembaga itu hanya jadi pajangan saja.

Struktur dan personalianya mungkin bisa ditransformasikan meskipun tanpa menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Begitu juga dengan anggarannya harus ada kepastiannya. Berikan mereka kesempatan untuk mengabdikan diri, tanpa harus merasa jadi ”saingan” Kemenpar. BPPI memang berada di bawah Kemenpar, kesuksesan BPPI juga kesuksesan Kemenpar.

Keenam, perlu lompatan besar dalam politik anggaran. Sejak pandemi Covid-19, anggaran untuk Kementerian Pariwisata makin mengecil karena kebijakan efisiensi.

Ketujuh, perlu lompatan besar terhadap cara pandang atau melihat ujung tombak pariwisata, yaitu para pelaku bisnis dan para pekerja wisata yang ada di bawah.

Hampir semua kegiatan Wisman menempatkan private sector sebagai yang terdepan sekaligus sebagai ”tulang punggung” operasional pariwisata di lapangan karena langsung berinteraksi dengan wisatawan, mengelola fasilitas, dan menciptakan pengalaman perjalanan.

Kedelapan, perlu lompatan besar dalam meningkatkan kualitas layanan atau customer experience dan keramahtamahan, melalui pendidikan pelatihan yang menjangkau lebih banyak SDM pariwisata, dan lainnya.

Para wisatawan biasanya selalu ingat apakah staf hotel ramah, apakah pemandu wisata kompeten, atau apakah makanan di restoran enak dan bersih.

Jika kesannya sebaliknya, maka memorinya akan melarang untuk melakukan kunjungan wisata berikutnya.

Intinya, kita butuh lompatan besar, sebab tetangga kita sudah jauh meninggalkan kita.

Tag:  #pariwisata #butuh #lompatan #besar