Bos Smartphone Kenamaan Ini Jadi Buronan Pemerintah Taiwan

Rangkuman:

• CEO OnePlus, Pete Lau, menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah Kejaksaan Distrik Shilin menerbitkan surat perintah penangkapan atas dugaan perekrutan ilegal tenaga kerja asal Taiwan, yang dinilai melanggar Undang-undang Cross-Strait Act.
• OnePlus diduga merekrut lebih dari 70 teknisi Taiwan secara ilegal dengan bantuan dua warga lokal, Lin dan Cheng, melalui skema perusahaan “samaran” di Hong Kong serta aliran dana yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan.

- Sosok penting di balik salah satu merek smartphone ternama dunia baru-baru ini terseret masalah hukum serius. CEO OnePlus, Pete Lau, resmi menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah otoritas setempat mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Surat penangkapan tersebut diterbitkan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Selasa (13/1/2026) waktu setempat. Kejaksaan menilai bos OnePlus itu terlibat dalam perekrutan tenaga kerja asal Taiwan secara ilegal.

Dugaan rekrutmen ilegal pekerja Taiwan di OnePlus

Pete Lau diduga bekerja sama dengan warga negara Taiwan untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dan kompeten yang kemudian akan dipekerjakan di OnePlus. Praktik ini dianggap melanggar Undang-undang Cross-Straict Act (Undang-undang Lintas Selat).

Regulasi itu dibuat untuk mengatur hubungan Taiwan dan China demi melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam undang-undang ini, perusahaan China meminta izin dulu kepada pemerintah Taiwan jika ingin mempekerjakan warga lokalnya.

Kantor Kejaksaan juga mendakwa dua warga negara Taiwan yang diduga bekerja sama dengan Lau untuk merekrut lebih dari 70 teknisi (engineer) dari Taiwan secara ilegal untuk bekerja di OnePlus.

Dua warga negara Taiwan ini adalah seorang pria bernama “Lin” dan seorang wanita bernama “Cheng”. Keduanya diduga menyalurkan sejumlah dana untuk mendukung praktik merekrut karyawan ilegal Taiwan ke China.

Bikin nama samaran perusahaan di Hongkong

Taiwan sendiri saat ini tengah berupaya menghentikan perusahaan-perusahaan asal China merekrut pekerja asal Taiwan. Para pekerja dari Taiwan ini kerap "diincar" perusahaan China karena pengetahuan dan pengalaman teknis mereka.

Pemerintah Taiwan memberlakukan pembatasan tersebut karena praktik perekrutan ini khususnya untuk sektor semikonduktor dan operasi teknologi lainnya, dapat membahayakan keamanan nasional.

Kantor Kejaksaan sendiri mengatakan sudah mengendus praktik kecurangan ini sejak lama. OnePlus bahkan dilaporkan mendirikan perusahaan di Hong Kong dengan nama yang berbeda pada 2014. Lin dan Cheng diduga menjadi sosok di balik proses pergantian nama ini.

Menurut sejumlah laporan media, Lin dan Cheng merupakan pihak yang mendaftarkan “OnePlus” pada Maret 2014 sebagai nama perusahaan. Lalu, setahun setelahnya, Cheng sebagai perwakilan hukum mengganti nama perusahaan menjadi “Sonar”.

Alirkan dana buat rekrut karyawan di Taiwan

Selain itu, ada juga dugaan aliran dana yang dilakukan terjadi antara Agustus 2015 dan Januari 2021. Perusahaan ini dilaporkan menyalurkan lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan (Rp 1,2 triliun) ke cabang di Taiwan melalui perusahaan perdagangan Hong Kong.

Transaksi ini dilakukan untuk menggambarkan dana “pendapatan dari penelitian dan pengembangan (RnD) yang dialokasikan, serta hasil penjualan aset RnD”. Nyatanya, dana ini buat merekrut karyawan di Taiwan, membayar gaji, hingga pembelian peralatan.

Namun, Cheng mengaku bahwa dirinya hanya sebagai perwakilan hukum yang bertanggung jawab menangani perencanaan pajak. Ia tidak mengetahui operasionalisasi di balik perusahaan dan tidak menerima gaji.

Cheng mengatakan satu-satunya cabang bisnis Taiwan adalah melakukan penelitian dan pengembangan smartphone OnePlus.

Sementara itu, Lin yang diangkat oleh Pete Lau menjabat sebagai direktur RnD dan bertanggung jawab untuk mewawancarai, serta memimpin tim.

Lin mengaku “OnePlus” cabang Taiwan tidak pernah mengembangkan kliennya sendiri dan seluruh keputusan operasionalisasi diambil oleh Lau, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Taiwan News.

OnePlus belum memberi tanggapan

OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait surat perintah penangkapan Pete Lau maupun tudingan perekrutan ilegal. Taiwan selama ini menjadi sasaran empuk perusahaan China dalam rekrutmen karyawan ilegal.

Sebab, keduanya menggunakan bahasa yang sama, ditambah Taiwan juga memiliki keunggulan dari aspek ketenagakerjaan. Sebagian besar karyawan asal Taiwan disebut-sebut andal dalam menguasai teknologi terbaik di dunia.

Sebagai catatan, pada Maret 2025, biro investigasi Taiwan melaporkan telah melakukan lebih dari 100 penyelidikan terhadap perusahaan China yang diduga beroperasi secara ilegal sejak 2020.

Bahkan, tahun lalu mereka menggerebek 34 lokasi dalam penyelidikan terhadap 11 perusahaan teknologi China, termasuk SMIC yang mendirikan cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai entitas Samoa, untuk merekrut talenta lokal.

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno. Caranya klik link https://whatsapp.com/channel/0029VaCVYKk89ine5YSjZh1a. Anda harus install aplikasi WhatsApp terlebih dulu di ponsel.

Tag:  #smartphone #kenamaan #jadi #buronan #pemerintah #taiwan