Berita dan Informasi Agtas Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Daftar Barang yang Alami Kenaikan Harga Imbas Perang Dagang Trump

Persiapan Porprov Jawa Timur 2025 Sudah 90 Persen, Kota Batu Siap Jadi Tuan Rumah 15 Cabor

Hasil Parma Vs Inter 2-2: Gol Unik Thuram, Nerazzurri Gagal Menang

TOK, TOK, TOK, Palu 'Inskontitusional' Dewan Pertimbangan Agung Siap Diketok?

TOK, TOK, TOK, Palu 'Inskontitusional' Dewan Pertimbangan Agung Siap Diketok?

DPR Mau Ubah Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Begini Respons Jokowi

DPR Mau Ubah Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Begini Respons Jokowi

Pembahasan Kilat Revisi UU Wantimpres: Selasa Dibahas, Kamis Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR

Pembahasan Kilat Revisi UU Wantimpres: Selasa Dibahas, Kamis Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR Mau Ubah Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Begini Respons Airlangga Golkar

DPR Mau Ubah Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Begini Respons Airlangga Golkar

DPA Pengganti Wantimpres Pernah Ada Era Soeharto, Wewenang Prabowo Makin Besar?

DPA Pengganti Wantimpres Pernah Ada Era Soeharto, Wewenang Prabowo Makin Besar?

DPR Bakal Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung, karena Ada Permintaan dari Prabowo?

DPR Bakal Ubah Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung, karena Ada Permintaan dari Prabowo?

Tentara Bisa Isi Jabatan Sipil di Revisi UU TNI Menjadi Polemik, Panglima: Kementerian Membutuhkan Adanya Kesatuan TNI

Tentara Bisa Isi Jabatan Sipil di Revisi UU TNI Menjadi Polemik, Panglima: Kementerian Membutuhkan Adanya Kesatuan TNI

Pimpinan DPR Targetkan Revisi UU Kementerian Rampung sebelum Prabowo Dilantik

Pimpinan DPR Targetkan Revisi UU Kementerian Rampung sebelum Prabowo Dilantik

Kritik Revisi UU Kementerian Negara, Perludem: Elitis untuk Menjamin Bagi-bagi Kue Gerbong Pilpres

Kritik Revisi UU Kementerian Negara, Perludem: Elitis untuk Menjamin Bagi-bagi Kue Gerbong Pilpres

Tak Satupun Fraksi di DPR Tolak Jumlah Kementerian Negara Tidak Dibatasi, PDIP juga Setuju

Tak Satupun Fraksi di DPR Tolak Jumlah Kementerian Negara Tidak Dibatasi, PDIP juga Setuju

Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah Kementerian

Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah Kementerian

Demokrat Sebut Revisi UU Bertepatan Dengan Keinginan Prabowo Tambah Pos Kementerian Jadi 40: Timingnya Pas

Demokrat Sebut Revisi UU Bertepatan Dengan Keinginan Prabowo Tambah Pos Kementerian Jadi 40: Timingnya Pas

Anggota DPR Ini Anggap Usulan Revisi UU Kementerian Negara dengan Isu Prabowo Tambah Kursi Menteri Kebetulan

Anggota DPR Ini Anggap Usulan Revisi UU Kementerian Negara dengan Isu Prabowo Tambah Kursi Menteri Kebetulan

Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan Presiden

Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan Presiden

Puan Maharani Kembali akan Menjabat Ketua DPR RI Periode 2024-2029

Puan Maharani Kembali akan Menjabat Ketua DPR RI Periode 2024-2029

Anggota Baleg Ungkap Ada Peluang Pembahasan RUU MD3 Dilanjutkan Jika Disepakati Mayoritas Fraksi

Anggota Baleg Ungkap Ada Peluang Pembahasan RUU MD3 Dilanjutkan Jika Disepakati Mayoritas Fraksi

Revisi UU MD3 Dipastikan Batal PDIP Tetap Dapat Jatah Kursi Ketua DPR RI

Revisi UU MD3 Dipastikan Batal PDIP Tetap Dapat Jatah Kursi Ketua DPR RI

Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus Meski Ibu Kota RI Pindah ke Nusantara

Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus Meski Ibu Kota RI Pindah ke Nusantara

26 Poin Perubahan Dalam Revisi UU Desa yang Disahkan DPR RI, Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun

26 Poin Perubahan Dalam Revisi UU Desa yang Disahkan DPR RI, Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun

Revisi UU Desa Disahkan DPR, Jabatan Kepala Desa Kini Jadi 8 Tahun

Revisi UU Desa Disahkan DPR, Jabatan Kepala Desa Kini Jadi 8 Tahun

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Masih Dipilih Langsung Warganya dan Tetap Menjabat 5 Tahun

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Masih Dipilih Langsung Warganya dan Tetap Menjabat 5 Tahun

UU DKJ Disahkan, Jakarta Bukan Lagi DKI

UU DKJ Disahkan, Jakarta Bukan Lagi DKI

Ditolak PKS, DPR Tetap Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang

Ditolak PKS, DPR Tetap Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades jadi 8 Tahun untuk 2 Periode

DPR Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades jadi 8 Tahun untuk 2 Periode

TOK! DPR RI Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Bisa Terpilih Dua Kali

TOK! DPR RI Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Bisa Terpilih Dua Kali

BREAKING NEWS DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang Undang

BREAKING NEWS DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang Undang

Pengamat Kritisi Aturan Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran: Baiknya Sistem Dibuat Satu Ragam

Pengamat Kritisi Aturan Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran: Baiknya Sistem Dibuat Satu Ragam

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

DPR Tak Mau Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Parlemen

Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang

Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang

Meski Sendirian Fraksi PKS Tegas Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural!

Meski Sendirian Fraksi PKS Tegas Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural!

DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna, Hanya PKS yang Menolak, Apa Alasannya?

DPR Sepakati RUU DKJ Dibawa ke Sidang Paripurna, Hanya PKS yang Menolak, Apa Alasannya?

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Berubah Lagi, Kini DPR dan Pemerintah Sepakati Pilkada Jakarta Seperti Pilpres: Pemenangnya Suara 50+1

Bye-bye Penunjukan! Gubernur Jakarta Tetap Suara Rakyat

Bye-bye Penunjukan! Gubernur Jakarta Tetap Suara Rakyat

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Aset GBK hingga Monas

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Aset GBK hingga Monas

Pemerintah dan DPR Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

Pemerintah dan DPR Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

DPD RI Pertanyakan Alasan Monas dan GBK Tak Diserahkan ke Pemerintah DKJ

DPD RI Pertanyakan Alasan Monas dan GBK Tak Diserahkan ke Pemerintah DKJ

Pembahasan Peralihan Aset Pemerintah Pusat Ditunda, Ini Alasan Panja RUU DKJ

Pembahasan Peralihan Aset Pemerintah Pusat Ditunda, Ini Alasan Panja RUU DKJ

Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek

Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

Kejutan Baru! Presiden Berhak Pilih Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

Kejutan Baru! Presiden Berhak Pilih Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung Presiden