Catatan Kritis PKS terhadap Isu Ketenagakerjaan 2024: Implementasi UU Ciptaker & Dampak PHK Massal

- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budi Setiadi menyampaikan sejumlah catatan kritis PKS terhadap isu ketenagakerjaan pada tahun 2024, terutama terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, seperti fleksibilitas kontrak kerja, pengurangan pesangon, dan kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, khususnya buruh kontrak dan buruh migran. 

"Hal ini berpotensi memperburuk kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang," ujar Budi dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 Bidang Ketenagakerjaan, Harapan dan Tantangan”, dikutip Selasa (31/12/2024). 

PKS juga menyoroti dampak PHK massal yang terjadi sepanjang tahun 2024. 

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan akibat efisiensi, restrukturisasi, dan kondisi ekonomi yang memburuk.

Jumlah ini meningkat 23,4 persen dibanding tahun 2023 yang mencatat 64.855 kasus PHK.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja kita masih rapuh terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja, sekaligus memberikan solusi bagi perusahaan agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian global," tambah Budi.

Namun, PKS mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 yang mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini dan mencabut UU Ciptaker. Kebijakan pro-investasi harus tetap mengutamakan keseimbangan dengan perlindungan hak-hak pekerja," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, turut memberikan pandangannya terkait langkah yang harus diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang ketenagakerjaan.

"Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya menegaskan komitmennya untuk tidak menyusahkan rakyat. Kami mendorong agar visi ini diterjemahkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja, sehingga menjadi legasi yang positif bagi pemerintahan saat ini," kata Netty.

Dia berharap, pada 2025, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada peningkatan investasi, tetapi juga mampu menciptakan kebahagiaan bagi kelompok pekerja dan dunia usaha. 

"Kesejahteraan pekerja adalah fondasi utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

Talkshow ini juga menjadi ajang diskusi antara berbagai pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. 

Ketua Umum DPP SPSI LEM KSPSI, Arif Minardi, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.

"Kolaborasi yang harmonis antara semua pihak sangat diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi yang lain," ujar Arif.

PKS berharap, refleksi akhir tahun ini dapat menjadi pijakan untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik di masa depan, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan buruh sebagai prioritas utama.

Tag:  #catatan #kritis #terhadap #ketenagakerjaan #2024 #implementasi #ciptaker #dampak #massal