Hari HAM Sedunia, Sorotan Indeks HAM di Era Jokowi dan Harapan untuk Prabowo

Hari ini, Selasa 12 Desember 2024, merupakan hari Hak Asasi Sedunia (HAM) Sedunia.

Terkait hal itu, SETARA Institute menyoroti soal soal indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2024 di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI diharapkan bisa mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontributif terhadap pemajuan HAM.

Hal ini enilik indeks HAM dalam perjalanan satu dekade era Presiden Jokowi tercatat tak pernah menyentuh angka moderat.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menjelaskan upaya pemajuan HAM di era Jokowi tercatat tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7. 

Dia mengatakan di akhir kepemimpinan periode pertama, indeks HAM yang mencatat kinerja Jokowi selama 2014-2019 hanya mencapai skor 3,2.

Lalu angka itu menurun menjadi 2,9 di era pandemi 2020. 

"Beranjak di angka 3 pada tahun 2021, lalu 3,3 di tahun 2022, turun menjadi 3,2 pada 2023, dan ditutup pada angka 3,1 di akhir jabatannya pada tahun 2024," kata Halili, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Dia menyampaikan rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan.

Hal itu baik dalam Nawacita pertama maupun Nawacita kedua. 

Halili juga menyoroti kebebasan beragama yang dalam kondisi stagnasi menuju regresi.

Ia merujuk dalam skor indikator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sebesar 3,2 pada Indeks HAM 2024.

"Ini menunjukkan tidak bergesernya angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB yang cukup tinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi," tuturnya.

Lebih lanjut, Halili menuturkan sepanjang dekade Jokowi dari 2014-2023, pelanggaran terhadap KBB terjadi dengan 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan. 

Contohnya seperti gangguan tempat ibadah yang masih terus mengalami kenaikan signifikan dalam pemerintahan Jokowi.

"Yaitu 65 gangguan tempat ibadah di tahun 2023, 50 tempat ibadah pada tahun 2022, 44 tempat ibadah di tahun 2021, 24 tempat ibadah pada 2020, 31 di tahun 2019, 20 pada tahun 2018, dan 16 tempat ibadah di tahun 2017," jelas Halili.

Dia juga menyinggung regresi hak turut serta dalam pemerintahan sebagai refleksi  rendahnya kualitas demokrasi. 

Kata dia itu terlihat dalam dinamika segala proses jelang hingga pelaksanaan pesta elektoral Pilpres maupun Pilkada 2024.

"Menggambarkan bagaimana rendahnya kualitas demokrasi saat ini. Partisipasi pemilu serentak 2024 tidak menyentuh 70 persen, sarana prasarana pemilu yang tidak inklusif," tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti adanya upaya kriminalisasi berbasis UU ITE.

Lalu represifitas atas penyampaian pendapat, pembubaran diskusi publik, hingga pengerdilan terhadap kebebasan akademik.

"Rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," ujarnya. 

Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo

Maka itu, SETARA Institute merekomendasikan beberapa hal untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR selaku pihak legislatif.

Ia menaruh harapan agar Prabowo dan DPR bisa mengakselerasi agenda beberapa RUU yang bisa berkontribusi terhadap pemajuan HAM.

"Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang," ujarnya.

Selain itu, kata dia, penting melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang kontra-produktif terhadap pemajuan HAM seperti RUU Penyiaran.

Lalu, upaya pelemahan checks and balances seperti RUU Mahkamah Konstitusi. 

Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan penghentian atau evaluasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan.

Ia menyampaikan itu untuk mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat maupun aktivis lingkungan dan memberikan hak restitusi terhadap korban akibat PSN. 

"Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance) sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman,"  ujar dia.

 

 

Tag:  #hari #sedunia #sorotan #indeks #jokowi #harapan #untuk #prabowo