Merawat Demokrasi yang Sehat dari Kampus

- Kampus memiliki peran penting dalam menjaga marwah demokrasi bangsa. Di tengah era disrupsi saat ini, peran kampus harus bisa merawat demokrasi yang sehat lewat jalan pemilu yang adil dan terbuka.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito di sela acara wisuda mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta pada Selasa (23/4).

Heddy Lugito menuturkan, dalam berbagai perkara yang ditangani DKPP, ternyata masih rendahnya tingkat kesadaran penyelenggara pemilu dan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melaksanakan kode etik.

Heddy Lugito pun memaparkan potret penyelenggaraan Pemilu 2024. Yaitu, postur dan kiprah penyelenggara pemilu, dinamika yang terjadi, serta berbagai pelanggaran yang masih mewarnai pemilu di negeri ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran untuk semua.

"Hal ini dapat menjadi pendidikan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dunia kampus sebagai agent of change bagi tegaknya demokrasi, terkhusus demokrasi pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat," ujarnya.

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu yaitu dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan membangun universitas yang inklusif. Kampus harus menjadi tempat belajar yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi, terlepas dari latar belakangnya. Hal ini sangat berguna agar setiap mahasiswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Dalam acara wisuda tersebut, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan amanat secara tertulis dan dibacakan. Hadi Tjahjanto mengatakan, pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara. Setidaknya terdapat 3 pasal di dalam UUD 1945 yang menegaskan kedudukan pendidikan bagi setiap warga negara.

Dalam sambutan tertulis itu dikatakan, para pendiri bangsa sudah dengan sangat bijak telah menentukan salah satu tujuan nasional yakni 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Kata 'mencerdaskan' memiliki makna kemampuan untuk mengembangkan potensi dengan cepat belajar dapat menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi. Kecerdasan tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi menjadi kemampuan bersama sebagai satu bangsa.

Karena itu, agar pendidikan inklusif betul-betul dapat berjalan secara optimal, kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi ini harus dilakukan semua pihak, terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkontribusi menyelenggarakan pendidikan tinggi. "Hal inilah yang tercermin dari pendirian dan kiprah Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)," ujarnya.

"Pemerintah tentu sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atas peran yang telah dijalankan dalam memberikan akses pendidikan bagi semua kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Terima kasih pula telah melahirkan lulusan-lulusan yang saya yakin telah siap mengabdi dan berbakti untuk negeri tercinta ini," tegas mantan panglima TNI itu dalam sambutannya.

Rektor Universitas Moestopo Budiharjo mengatakan, semangat Universitas Moestopo sejak didirikan memang terus mengutamakan toleransi dan inklusivitas. Universitas Moestopo merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang melaksanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE).

Untuk diketahui, Universitas Moestopo mewisuda 1.077 mahasiswa yang berasal dari dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Program Pascasarjana.

"Selain itu, Universitas Moestopo merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang melaksanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan entrepreneurship (IPE)," jelas Budiharjo.

"Ketiga nilai tersebut sangat diperlukan dalam memasuki dunia profesi yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang dalam meraih kesuksesan," sambungnya.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo menjelaskan turut hadir dalam wisuda itu. Dia mengatakan, saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan terbesar sejak Indonesia merdeka yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN bukanlah sekadar pembangunan sebuah ibu kota, tapi sebuah peradaban bangsa. Sebab, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan bangunan-bangunan di ibu kota baru, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar IKN. "Pembangunan akan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan," tegas Paiman.

Tag:  #merawat #demokrasi #yang #sehat #dari #kampus