Menkomdigi Ingatkan Medsos Pemerintah Bukan untuk Pencitraan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa situs web dan akun media sosial milik pemerintah dibuat bukan hanya untuk pencitraan pemerintah.

Meutya mengingatkan, situs dan akun media sosial pemerintah semestinya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Tujuan utamanya bukan citra pemerintah, tetapi agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, merasa nyaman, dan dijauhkan dari keriuhan yang menakutkan,” ujar Meutya di Jakarta, Selasa (26/2/2025).

Ia menekankan bahwa informasi yang benar adalah hak asasi masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakannya secara transparan.

“Salah satu tugas informasi adalah melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi,” ujar Meutya.

“Informasi yang tepat telah diatur dalam konstitusi sebagai hak dasar setiap warga negara,” kata dia menambahkan.

Meutya mengajak seluruh humas di pemerintahan untuk aktif mengelola komunikasi publik dengan baik, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Politikus Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat berdampak pada kesalahpahaman publik dan memperkeruh situasi.

“Begitu banyak misinformasi yang beredar saat ini. Kalau kita lihat media sosial, lebih banyak informasi yang membingungkan masyarakat,” ujar Meutya.

Meutya menegaskan bahwa biro humas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

“Ini menjadi tugas humas pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat,” kata dia.

Tag:  #menkomdigi #ingatkan #medsos #pemerintah #bukan #untuk #pencitraan