Menhub Sambut Baik Keputusan WFH Bagi ASN Cegah Kemacetan saat Arus Balik Lebaran 2024

Sejumlah kendaraan pemudik dari arah Tol Jakarta-Cikampek memasuki Tol Dalam Kota di Jakarta, Minggu (8/5/2022). Pada H+6 Lebaran, Tol Dalam Kota mulai dipenuhi kendaraan pemudik yang kembali ke Jakarta usai berlebaran di kampung halaman. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

19:01

13 April 2024

Menhub Sambut Baik Keputusan WFH Bagi ASN Cegah Kemacetan saat Arus Balik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik keputusan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 16 dan 17 April 2024.

Budi mengatakan langkah ini dapat memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.

“Pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak tanggal 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," kata Budi di Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana keterangan persnya, Sabtu (13/4/2024).

Budi berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya ASN, untuk tidak kembali ke kota asal secara bersamaan pada 14 dan 15 April 2024. Para ASN dapat kembali pada 16 atau 17 April atau sebelum puncak arus balik.

"Sudah ada keputusan dari Menteri PanRB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April). Silakan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu. Namun, pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak mengganggu pekerjaan," ujarnya.

Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air.

Sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.

Diharapkan dengan kebijakan ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.

Namun, bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.