Bagaimana Membuat Dokter Mau Bertahan di Layanan Primer?

- Pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal banyaknya dokter yang lebih memilih menjadi spesialis kembali memunculkan pertanyaan tentang masa depan layanan kesehatan primer di Indonesia.

Di tengah masih timpangnya distribusi tenaga kesehatan, sejumlah pakar menilai persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan imbauan agar dokter mengabdi.

Baca juga: Lapor ke Prabowo, Menkes: RSUD Muhammad Thohir Krui Belum Punya Dokter Spesialis Jantung

Dibutuhkan kebijakan yang mampu membuat dokter melihat layanan primer sebagai pilihan karier yang menjanjikan, baik dari sisi kesejahteraan, pengembangan profesi, maupun kehidupan keluarga.

"Tentu mungkin saja seseorang tidak harus menjadi spesialis klinik di RS, tetapi tetap menjadi dokter pelayanan kesehatan primer sampai dia pensiun," kata Dokter spesialis sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/6/2026).

Karir dan Imbalan Jelas

Adjunct Professor Griffith University Australia ini menggarisbawahi, setidaknya ada tiga hal yang perlu disiapkan oleh pemeritah.

Satu di antaranya adalah jenjang karir dan imbalan yang jelas untuk dokter di daerah, termasuk di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Menjamin agar dokter yang tetap di pelayanan primer punya pengembangan karier yang jelas dan baik, dengan imbalan yang memadai, yang harus disiapkan pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Menkes: Indonesia tuh Unik, Semua Ingin Jadi Dokter Spesialis, Tak Ada yang Mau di Puskesmas

Ia tidak memungkiri, kepastian karir adalah salah satu bentuk perlindungan yang harus dipenuhi negara. Jika hal itu terpenuhi, banyak dokter yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Karena itu, Tjandra menilai pemerintah perlu menyediakan sistem yang memberikan kepastian bagi dokter yang ditugaskan di daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal.

Senada, Pakar Ekonomi Kesehatan Hasbullah Thabrany beranggapan, negara perlu memastikan dokter umum bisa dapat menghasilan yang sama atau paling sedikit sekitar 80 persen penghasilan dari spesialis.

"Sediakan juga rumah layak dan kendaraan yang sesuai," tegas Hasbullah.

Jamin Masa Depan Keluarga

Adapun bentuk perlindungan kedua adalah memberikan jaminan terhadap masa depan anak dan keluarga tenaga medis.

Jaminan tersebut berupa sarana pendidikan yang laik meski berapa di daerah pelosok.

"Mungkin masuk Universitas yang bermutu, artinya sekolah menengahnya juga bermutu bagus," ucapnya.

Baca juga: Puluhan Siswa SMA di Bangkalan Diduga Keracunan MBG, Dirujuk ke Puskesmas

Pemerintah kata dia, perlu menyiapkan sekolah-sekolah yang bermutu di daerah-daerah terpencil itu.

"Atau ada mekanisme dan sistem sehingga anak-anak dokter itu terjamin dapat melanjutkan sekolah di kota besar yang jauh dari tempat orang tuanya bekerja ke pelayanan kesehatan primer," tutur Tjandra.

Sejalan dengan itu, dokter yang diminta tetap mengabdi di pelayanan kesehatan primer juga perlu difasilitasi untuk mengembangkan profesi dan keilmuannya.

Tujuannya, agar pelayanan primer yang diberikan ke masyarakat dapat bermutu tinggi.

"Jadi, jangan hanya "disalahkan" pada dokternya, perbaiki juga sistem yang ada secara wajar dan manusiawi," tegas Tjandra.

Keterbatasan Formasi

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menilai persoalan kekurangan dokter di puskesmas tidak semata-mata disebabkan rendahnya minat tenaga medis.

Kendala utama justru terletak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membuka formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dokter dan menempatkannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Keterbatasan ini terlihat ketika banyak Puskesmas di daerah yang justru tidak memiliki dokter sama sekali—terlepas dari minatnya. Padahal, jumlah dokter umum di Indonesia sudah cukup banyak, jauh berbeda dengan jumlah dokter spesialis.

"Dokter umum yang minat ke puskesmas banyak, wong buka PNS mau ditempatkan di puskesmas juga siap kok, tapi kembali kepada kemampuan pemerintah, mungkin fiskalnya terbatas atau APBD-nya terbatas," jelas Edy saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: 80 Persen Bangunan Puskesmas Tiron Terbakar, Pemkab Kediri Kaji Opsi Renovasi atau Bangun Baru

Karena keterbatasan fiskal itu lah, pemerintah daerah tidak membuka formasi meski memahami bahwa puskesmas adalah kewenangan pemda.

Untuk itu, ia mendukung pemerintah daerah lebih banyak membuka formasi ASN untuk dokter puskesmas.

"Saya mendukung pemerintah untuk membuka formasi ASN bagi dokter puskesmas dan mau ditempatkan di seluruh puskesmas di Indonesia yang saat ini masih kekurangan," terangnya.

Baca juga: Menkes Petakan Kenaikan Harga Obat, Ada yang Masuk Akal dan Tidak

Di sisi lain, sistem pendidikan dan pengembangan dokter spesialis kedokteran keluarga (family doctor) dan layanan primer belum berjalan optimal di Indonesia.

"Sekolahnya baru ada 7 atau 8, dan yang baru meluluskan hanya 1 atau 2," paparnya.

Adapun dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer adalah tenaga medis yang berperan mengelola pasien secara berkelanjutan, baik sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah kembali ke fasilitas layanan primer.

Dengan kata lain, mereka menjadi penghubung antara pelayanan di rumah sakit dan layanan kesehatan tingkat pertama.

Dalam praktiknya, dokter spesialis ini menangani pasien dengan penyakit kronis atau kompleks yang telah menjalani perawatan di rumah sakit.

Misalnya, pasien diabetes yang sudah pulang setelah perawatan intensif akan tetap dipantau di layanan primer agar kondisinya stabil dan tidak mengalami komplikasi.

Hal serupa juga berlaku pada pasien kanker atau penyakit berat lainnya.

Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, pasien akan kembali ke komunitas dan ditangani secara berkelanjutan di fasilitas layanan primer, sehingga tidak selalu harus kembali ke rumah sakit untuk setiap penanganan lanjutan.

"Itu di banyak negara maju ditangani oleh dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer," jelas Edy.

Baca juga: Prabowo Tanya Kesiapan Alat RS di Lampung, Menkes Minta Maaf Barang Masih OTW

Berbeda dengan Indonesia, peran dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer sudah menjadi bagian penting dari sistem kesehatan. Negara itu meliputi Belanda, Australia, Inggris, hingga Kanada.

Mereka tidak hanya menangani rujukan, tetapi juga memastikan kesinambungan perawatan pasien agar tidak terjadi penumpukan kasus di rumah sakit. Dengan begitu, layanan kesehatan tetap berjalan lebih efisien.

Oleh karena itu, Edy mendorong percepatan dibukanya pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer di dalam negeri.

Pembukaan ini sekaligus membuka jenjang karir bagi dokter-dokter puskesmas. Pada akhirnya, jumlah dokter yang bertugas di layanan primer pun membaik.

"Ini untuk pengembangan karir bagi dokter-dokter yang ada di puskesmas, sekaligus untuk memperkuat transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia, tujuannya agar tidak semua kasus itu langsung masuk rumah sakit," tandas Edy.

Tag:  #bagaimana #membuat #dokter #bertahan #layanan #primer