Dari SPPG ke Kantin Sekolah, Bisakah MBG Lebih Efisien dan Tepat Sasaran?

- Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru berencana mengalihkan tugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kantin sekolah di area Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan, pengalihan ini dapat dilakukan di area terpencil dengan jumlah siswa sedikit.

Nantinya lewat skema ini, pengadaan menu MBG disiapkan sepenuhnya oleh kantin-kantin sekolah.

Baca juga: Istana Respons soal Peluang Pelibatan CSR hingga Kantin Sekolah untuk MBG di Daerah 3T

Kebijakan ini juga direncanakan setelah dirinya melihat dinamika berbeda di berbagai wilayah yang tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Lantas, sejauh mana skema kantin sekolah dapat menjadi solusi bagi pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T?

Skema Layak Dipertimbangkan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan menilai, keberhasilan skema ini bergantung pada desain kebijakan yang tepat, pengawasan yang memadai, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan program dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menurut Dedy, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu jalan keluar atas berbagai kritik yang selama ini diarahkan kepada program MBG.

Kritik terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat hingga potensi pemborosan anggaran itu perlu dijawab melalui model pelaksanaan yang lebih sederhana dan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.

"Ya itu skema yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih, karena saya lihat program MBG ini kan mendapatkan kritik yang tajam dari berbagai aspek. Dan kritik mengenai penerima manfaat itu juga menjadi atensi besar. Kemudian isu soal efisiensi, kritik terhadap efisiensi, pemborosan, sementara sasarannya yang tidak tepat," kata Dedy kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2026).

Baca juga: BGN Pertimbangkan Kantin Sekolah Gantikan Dapur MBG di Wilayah 3T

Karena itu, melibatkan kantin sekolah merupakan opsi yang layak dipertimbangkan.

Ia tidak memungkiri, masih banyak opsi lain yang dapat diambil.

Namun, melibatkan kantin sekolah patut diapresiasi alih-alih terus membangun infrastruktur baru.

Hal ini kata Dedy, menjadi salah satu bentuk sinergi yang perlu diteruskan.

“Yang sudah ada itu dibangun, disinergikan, dilibatkan. Sehingga bisa jadi solusi bahwa program ini bisa sampai pada yang membutuhkan terutama di daerah 3T. Itu saya pikir salah satu jalan atau skema yang tepat dalam situasi sekarang ini," ucapnya.

Menghemat Anggaran

Dedy menjelaskan, sinergi dan kolaborasi dengan kantin sekolah pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan anggaran negara untuk MBG.

Terlebih, dana yang digelontorkan pemerintah untuk MBG mencapai ratusan miliar selalu menjadi sorotan publik.

Pembengkakan makin menjadi ketika biaya logistik dan distribusi di wilayah terpencil, jika tidak bersinergi.

“Yang dikritik terhadap program MBG ini kan anggaran yang terlalu besar dari awal. Rp 300-an triliun itu sangat spektakuler dan sangat besar sekali,” katanya.

Baca juga: Momentum Perbaikan MBG, Pengamat Dorong Pelibatan Kantin Sekolah untuk Cegah Keracunan Massal

Oleh karenanya, Ia memandang, pelibatan kantin sekolah lebih realistis dibandingkan membangun dapur baru di lokasi dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.

Di sisi lain, program tetap dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan.

"Ini bisa menjadi jalan keluar bagaimana program ini bisa menyentuh pada lapisan masyarakat yang tepat, kelompok sasaran yang membutuhkan, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Bagaimana caranya BGN ini merancang satu implementasi kebijakan yang tidak membebani keuangan negara tapi targetnya tercapai, sasarannya tepat," jelasnya.

Diterapkan Lebih Luas

Dalam jangka panjang, Dedy melihat skema atau model ini dapat diterapkan lebih luas, bila penerapan di daerah 3T terbukti efektif.

Artinya kata dia, wilayah 3T sekaligus dapat menjadi pilot project sebelum diterapkan secara masif.

Pemerintah lanjut Dedy, sebaiknya tidak terpaku hanya pada satu model pelaksanaan, melainkan membuka ruang bagi berbagai skema yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

"Mungkin saja dipraktikkan di daerah-daerah bukan 3T, di kabupaten, di perkotaan, di seluruh Indonesia karena memang kantin sekolah itu kan eksis di setiap sekolah. Artinya ketika berhasil di 3T, saya yakin di sekolah-sekolah lain yang di luar 3T itu bisa juga berjalan," tutur Dedy.

Baca juga: Harga Bahan Pokok Naik, Pedagang Kantin di Malang Keluhkan Untung Makin Tipis

Hanya saja ia mengingatkan, praktik tersebut perlu dilandasi kajian komprehensif, mengingat MBG adalah program prioritas Presiden yang turut dipelototi banyak pihak, tidak terkecuali kelompok masyarakat sipil.

"Sebaiknya memang sebelum dilaksanaka, ada kajian yang komprehensif sebenarnya, minta data dari instansi-instansi daerah, kira-kira skema apa yang sudah ada selama ini yang bisa disinergikan," jelas Dedy.

Ia juga memaparkan, kajian ini dapat menemukan kelembagaan mana saja yang dapat bekerja sama mengelola MBG selain kantin sekolah.

Selain kantin sekolah, asosiasi komite sekolah di daerah maupun lembaga lokal lainnya dapat dilibatkan dalam mendukung program.

"Mungkin nggak, ada kelembagaan-kelembagaan di tingkat daerah, tingkat kabupaten, sampai di daerah 3T maupun di luar bukan daerah 3T yang sangat mungkin untuk diberdayakan dioptimalkan untuk mendukung program MBG ini. Misalnya ada opsi melibatkan asosiasi komite sekolah atau melibatkan pihak-pihak lain yang bisa di lapangan memang sudah eksis," ucap dia.

Tetap Perlu Pengawasan

Meski mendukung pelibatan kantin sekolah, Dedy mengingatkan, perubahan skema tidak akan otomatis menyelesaikan seluruh persoalan MBG.

Pemerintah tetap harus memastikan standar gizi yang telah ditetapkan benar-benar diterima oleh siswa sebagai penerima manfaat.

“Yang harus dipastikan adalah dimonitoring dan diawasi sampai betul ke siswa penerima manfaat,” tukas Dedy.

Baca juga: 1.022 Siswa SMAN 2 Pamekasan Belum Terima MBG, Bawa Bekal dan Jajan di Kantin

Selain pengawasan, Dedy mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan yang bisa menjadi proyek percontohan itu untuk mengetahui efektivitas model tersebut.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar MBG tidak diberikan seragam kepada seluruh siswa, melainkan berbasis pada kebutuhan riil penerima manfaat.

BGN bisa meminta data sekolah dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi siswa yang paling membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.

“Kalau pemerintah atau BGN itu berbasis pada data riil itu, artinya tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan bisa dialihkan untuk memperkuat porsi makanamakana(dari Rp 10.000 per porsi) hingga standarnya lebih baik,” tukas Dedy.

Baca juga: Kantin di Kelapa Gading Meledak akibat Kebocoran Gas, Tiga Orang Terluka

Dedy juga mengingatkan agar pengelolaan MBG tidak sepenuhnya dilakukan secara top-down dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah perlu dilibatkan secara lebih serius, karena lebih memahami kondisi sosial dan kebutuhan siswa di wilayah masing-masing.

“Saya berharap jangan top-down model kebijakannya. Tetap membuka ruang partisipasi dari pemerintah daerah, kabupaten/kota, sampai pihak sekolah karena mereka yang tahu persis data anak-anaknya,” tandas Dedy.

Tag:  #dari #sppg #kantin #sekolah #bisakah #lebih #efisien #tepat #sasaran