Vonis Ringan Kasus Andrie Yunus dan Bayang-bayang Impunitas Peradilan Militer

KASUS penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, semestinya menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam melindungi para pembela hak asasi manusia (HAM).

Namun, putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhi pidana antara 1,5 hingga 3 tahun penjara kepada empat anggota TNI pelaku penyiraman justru memantik polemik di tengah masyarakat.

Tindakan yang dilakukan secara terencana tersebut telah mengakibatkan Andrie mengalami kerusakan permanen pada matanya, meninggalkan penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

Kegelisahan publik terhadap putusan tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Selama bertahun-tahun, peradilan militer kerap menjadi sorotan karena menghasilkan vonis yang relatif ringan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.

Pemantauan KontraS terhadap 244 perkara di 20 yurisdiksi peradilan militer menunjukkan bahwa mayoritas hukuman yang dijatuhkan berada pada rentang tiga hingga sepuluh bulan penjara.

Belum lama ini, publik juga menyoroti kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar di Medan hingga meninggal dunia, yang hanya berujung pada vonis 10 bulan penjara tanpa pemecatan terhadap pelaku yang merupakan anggota TNI.

Kritik tersebut semakin menguat ketika ditempatkan dalam konteks akuntabilitas yang lebih luas.

Baca juga: Naiknya Usia Pensiun Polisi, untuk Siapa?

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2014–2025, perkara korupsi yang melibatkan anggota militer menimbulkan kerugian negara hingga Rp 24,76 triliun dengan nilai suap mencapai Rp 89,35 miliar.

Meski demikian, sejumlah perkara justru diwarnai penghentian proses hukum maupun putusan yang dinilai tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Vonis terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus semakin mempertegas kritik terhadap peradilan militer yang masih dibayangi oleh persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kecenderungan impunitas bagi aparat berseragam.

Mengikis impunitas

Perdebatan mengenai vonis dalam kasus Andrie Yunus sejatinya tidak semata-mata menyangkut berat atau ringan hukuman.

Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah sistem peradilan yang digunakan mampu menghadirkan akuntabilitas yang (dapat diakses secara) setara di hadapan hukum?

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional tanpa dipengaruhi oleh status, jabatan, maupun afiliasi institusional.

Saat pelaku berasal dari institusi yang memiliki kekuasaan dan akses yang besar, standar akuntabilitas justru seharusnya ditingkatkan, bukan sebaliknya.

Kekhawatiran publik terhadap peradilan militer juga tidak dapat dilepaskan dari mandat reformasi yang belum sepenuhnya dituntaskan sejak era Reformasi 1998.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI sebetulnya menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Namun, dalam praktiknya, berbagai tindak pidana umum yang korbannya merupakan warga sipil masih kerap diproses melalui peradilan militer.

Kondisi ini tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa ada ruang perlakuan khusus bagi anggota militer yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kasus Andrie Yunus, persoalannya menjadi semakin serius karena korban bukan hanya warga sipil biasa, melainkan seorang pembela HAM yang menjalankan fungsi penting dalam kehidupan demokrasi.

Serangan yang dilatarbelakangi kemarahan atas kritik, advokasi, dan aktivitas pengawasan terhadap kebijakan negara pada hakikatnya tidak hanya menyasar individu korban, tetapi juga mengirimkan pesan intimidatif kepada masyarakat sipil yang kritis.

Baca juga: Menggugat Rente Makan Gratis

Maka, upaya menghapus bayang-bayang impunitas tidak cukup dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku di lapangan semata, melainkan juga melalui pembenahan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan mampu menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum.

Mengintimidasi yang kritis

Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa sebagian pihak masih memandang kritik sebagai ancaman yang harus dibungkam, bukan sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Fakta persidangan mengungkap bahwa para pelaku menyiram air keras karena marah terhadap berbagai aktivitas advokasi yang dilakukan Andrie, mulai dari mengkritik revisi Undang-Undang TNI, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, hingga menyuarakan dugaan intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa serangan yang menimpa Andrie tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai aktivis HAM yang aktif mengawasi dan mengkritik kebijakan negara.

Dalam perspektif HAM, tindakan semacam ini merupakan bentuk pembalasan (reprisal) terhadap individu yang menggunakan hak-haknya secara sah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Declaration on Human Rights Defenders tahun 1998 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan, membela, dan memajukan HAM tanpa rasa takut akan ancaman maupun kekerasan.

Maka, penyiraman air keras terhadap Andrie tidak hanya melukai satu orang aktivis. Tindakan tersebut juga menyerang kebebasan berekspresi, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, serta peran masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya kekuasaan.

Yang lebih berbahaya, kekerasan terhadap seorang aktivis kerap menimbulkan efek gentar yang meluas. Banyak orang akhirnya memilih diam karena khawatir mengalami nasib serupa ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara atau institusi yang berkuasa.

Ruang sipil pun perlahan menyempit, sementara kontrol publik terhadap kekuasaan melemah.

Padahal, demokrasi justru membutuhkan warga yang berani bersuara, mengawasi, dan mengingatkan ketika terjadi penyimpangan.

Baca juga: Anatomi Krisis Multidimensi: Pemerintah Tak Boleh Lamban!

Oleh sebab itu, melindungi pembela HAM bukan hanya melindungi individu tertentu, melainkan menjaga agar demokrasi tetap hidup dan tidak kehilangan suara-suara kritis yang menjadi penyangganya.

Menuntaskan reformasi peradilan militer

Kasus Andrie Yunus kembali mengingatkan bahwa reformasi peradilan militer masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Sejak reformasi bergulir, pelbagai kalangan masyarakat sipil terus mendorong agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum, terutama ketika korbannya merupakan warga sipil.

Gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi kehormatan institusi militer, melainkan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum betul-betul berlaku bagi semua warga negara tanpa pengecualian.

Desakan tersebut semakin relevan karena persoalan yang diperdebatkan tidak hanya menyangkut hasil putusan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Saat pelaku berasal dari institusi militer, sementara korban merupakan warga sipil, mekanisme peradilan yang terbuka, independen, dan dapat diakses publik menjadi prasyarat penting untuk menjaga legitimasi penegakan hukum.

Tanpa kepercayaan publik, setiap putusan—seberat apa pun—akan terus dibayangi keraguan mengenai objektivitas dan akuntabilitasnya.

Maka, negara perlu menjadikan kasus Andrie Yunus sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali batas-batas yurisdiksi peradilan militer sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pembela HAM.

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh keberadaan institusi hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut untuk menghadirkan keadilan secara setara dan transparan.

Tentu, negara harus memutus mata rantai impunitas, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kekerasan terhadap warga sipil maupun pembela HAM tidak lagi memiliki ruang untuk berulang.

Tag:  #vonis #ringan #kasus #andrie #yunus #bayang #bayang #impunitas #peradilan #militer