28 Tahun Reformasi Infrastruktur Wilayah

REFORMASI 1998 lahir bukan semata karena pergantian kekuasaan politik. Reformasi hadir akibat akumulasi panjang ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dirasakan masyarakat selama puluhan tahun.

Krisis moneter Asia pada 1997–1998 hanya menjadi pemicu yang membuka secara telanjang rapuhnya struktur pembangunan Indonesia kala itu.

Ketika nilai tukar rupiah runtuh, sektor perbankan kolaps, dan harga kebutuhan pokok melonjak, publik menyadari bahwa pembangunan nasional ternyata belum dibangun di atas fondasi ekonomi wilayah yang kuat dan merata.

Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terlihat tinggi. Namun pertumbuhan tersebut sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar tertentu.

Infrastruktur modern banyak dibangun di pusat pertumbuhan utama, sementara kawasan luar Jawa, daerah perbatasan, kepulauan kecil, dan wilayah pedalaman masih tertinggal dalam akses jalan, listrik, air bersih, pelabuhan, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Reformasi kemudian menjadi momentum koreksi besar terhadap paradigma pembangunan yang terlalu sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan semata.

Baca juga: Lelah Menjadi Kelas Menengah

Tokoh-tokoh ekonomi pembangunan Indonesia sejak lama sebenarnya telah mengingatkan pentingnya keadilan pembangunan wilayah.

Pemikiran tentang pemerataan pembangunan pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta melalui gagasan ekonomi kerakyatan dan koperasi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Demikian pula Widjojo Nitisastro dan para perencana pembangunan generasi awal yang memahami bahwa pembangunan ekonomi tanpa distribusi ruang yang adil akan melahirkan ketimpangan sosial dan instabilitas politik.

Dalam konteks kewilayahan, berbagai pemikir tata ruang dan pembangunan regional terus mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, melainkan negara kepulauan dengan karakter geografis yang sangat kompleks.

Dua puluh delapan tahun setelah reformasi, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: sejauh mana reformasi berhasil memperbaiki ketimpangan infrastruktur wilayah Indonesia?

Jika melihat kondisi pada akhir 1990-an, infrastruktur dasar Indonesia sesungguhnya berada dalam keterbatasan yang serius.

Jalan nasional di banyak daerah masih sempit dan rusak. Banyak kabupaten belum memiliki konektivitas jalan yang memadai.

Transportasi laut belum efisien. Pelabuhan masih menghadapi biaya logistik tinggi. Listrik belum menjangkau seluruh desa.

Air bersih perpipaan hanya melayani sebagian kecil masyarakat perkotaan. Sistem persampahan sebagian besar masih menggunakan pola open dumping tanpa pengelolaan modern.

Bahkan di banyak kota besar, banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh telah menjadi persoalan kronis.

Ironisnya, sebagian masalah tersebut masih dapat ditemukan hingga hari ini, meskipun skalanya telah berubah. Kemacetan kini jauh lebih besar akibat lonjakan kendaraan bermotor.

Timbulan sampah meningkat drastis karena pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Kebutuhan energi melonjak seiring industrialisasi dan urbanisasi. Kebutuhan air bersih meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan.

Baca juga: Kita, Algoritma, dan Hilangnya Diri

Artinya, reformasi tidak hanya berhadapan dengan masalah lama, tetapi juga harus menghadapi tekanan baru akibat pertumbuhan ekonomi dan demografi yang jauh lebih besar.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan infrastruktur yang sangat signifikan selama 28 tahun terakhir.

Jalan tol berkembang pesat di berbagai pulau. Bandara baru dibangun di banyak daerah. Pelabuhan diperluas.

Program elektrifikasi berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik secara drastis.

Bendungan dan sistem irigasi bertambah. Infrastruktur telekomunikasi berkembang cepat hingga ke wilayah terpencil.

Transportasi massal modern mulai hadir di kota-kota besar melalui MRT, LRT, BRT, dan kereta cepat.

Perubahan paling penting sebenarnya bukan hanya pada jumlah infrastruktur yang dibangun, melainkan pada perubahan paradigma pembangunan itu sendiri.

Indonesia mulai bergerak dari pembangunan yang sangat tersentralisasi menuju pembangunan yang lebih memperhatikan konektivitas nasional dan pemerataan wilayah.

Konsep pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga tentang pengurangan disparitas wilayah, pengembangan kawasan timur Indonesia, pembangunan desa, serta penguatan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Cara membangun infrastruktur pun mengalami perubahan besar.

Baca juga: Ketika Prabowo Menantang Logika Pasar

Jika dahulu pembangunan sangat bergantung pada APBN, kini pemerintah mulai menggunakan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sovereign wealth fund, obligasi daerah, investasi swasta, hingga blended finance.

Negara juga mulai memahami bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya membangun fisik, tetapi juga membutuhkan sistem operasi, pemeliharaan, dan keberlanjutan pembiayaan jangka panjang.

Meski demikian, tantangan terbesar Indonesia saat ini justru terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pembangunan wilayah.

Infrastruktur modern membutuhkan perencana, insinyur, ekonom, ahli lingkungan, ahli pembiayaan, manajer proyek, serta birokrat yang memiliki kemampuan teknokratis tinggi.

Banyak daerah masih mengalami keterbatasan SDM dalam merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara profesional.

Tidak sedikit proyek infrastruktur yang akhirnya menghadapi persoalan kualitas, keterlambatan, hingga rendahnya efektivitas pelayanan akibat lemahnya kapasitas institusi.

Dalam konteks itulah keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi sangat strategis.

Kemenko Infrawil tidak sekadar menjadi lembaga koordinasi administratif, melainkan harus menjadi pusat orkestrasi pembangunan wilayah Indonesia.

Tugasnya bukan hanya menyelaraskan proyek antar-kementerian, tetapi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar menghasilkan transformasi kewilayahan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Kemenko Infrawil memiliki posisi penting untuk mengintegrasikan pembangunan transportasi, energi, sumber daya air, perumahan, tata ruang, kawasan industri, logistik, hingga pembangunan kota dan desa dalam satu kerangka pembangunan wilayah nasional.

Selama ini, salah satu persoalan besar Indonesia adalah pembangunan sektoral yang sering berjalan sendiri-sendiri.

Jalan dibangun tanpa integrasi kawasan industri. Pelabuhan dibangun tanpa dukungan hinterland yang memadai.

Kawasan permukiman tumbuh tanpa transportasi publik yang baik. Akibatnya, banyak infrastruktur belum menghasilkan multiplier effect optimal terhadap ekonomi wilayah.

Karena itu, keberadaan Kemenko Infrawil seharusnya mampu memperkuat sinkronisasi pembangunan antar-pulau dan antar-daerah.

Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbasis sistem wilayah, bukan sekadar proyek fisik.

Sumatera misalnya harus diposisikan sebagai koridor logistik dan industri berbasis Selat Malaka.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Kalimantan perlu diperkuat sebagai pusat energi, pangan, dan hilirisasi sumber daya alam.

Sulawesi harus dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan mineral.

Papua membutuhkan pendekatan konektivitas yang berbasis keadilan sosial dan geografis.

Sementara Jawa perlu diarahkan menuju transformasi ekonomi berbasis teknologi dan transportasi massal berkelanjutan.

Semua agenda tersebut sesungguhnya sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya tentang kewajiban negara memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Infrastruktur pada akhirnya bukan sekadar beton, baja, dan aspal. Infrastruktur adalah instrumen negara untuk menghadirkan keadilan ekonomi dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Agenda Presiden untuk memperkuat konektivitas nasional, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, dan pengembangan kawasan luar Jawa tidak akan berhasil tanpa reformasi pembangunan wilayah yang serius.

Reformasi infrastruktur tahap berikutnya tidak lagi cukup hanya membangun sebanyak mungkin proyek, tetapi harus memastikan bahwa setiap proyek mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata bagi masyarakat.

Ke depan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Kemenko Infrawil.

Pertama, memperkuat integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan tata ruang dan strategi ekonomi wilayah.

Infrastruktur harus menjadi alat untuk mengarahkan pertumbuhan wilayah secara efisien dan berkeadilan.

Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia pembangunan wilayah melalui investasi besar pada pendidikan teknik, perencanaan wilayah, transportasi, lingkungan, manajemen proyek, dan pembiayaan infrastruktur.

Indonesia membutuhkan ribuan teknokrat baru yang mampu bekerja lintas sektor dan lintas wilayah.

Ketiga, memperbaiki sistem pemeliharaan infrastruktur nasional. Selama ini perhatian pemerintah sering lebih besar pada pembangunan baru dibandingkan perawatan aset yang sudah ada.

Padahal keberhasilan infrastruktur sangat ditentukan oleh kualitas operasi dan pemeliharaannya.

Keempat, memperkuat pembiayaan inovatif yang tetap menjaga kepentingan publik.

Swasta memang penting, tetapi negara harus tetap memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menguntungkan investor, melainkan juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Kelima, mempercepat pembangunan transportasi publik dan logistik nasional yang terintegrasi.

Indonesia tidak mungkin terus bergantung pada kendaraan pribadi dan sistem logistik mahal jika ingin menjadi negara maju.

Keenam, membangun sistem data pembangunan wilayah yang terintegrasi secara nasional agar pengambilan keputusan berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat.

Ketujuh, memastikan pembangunan wilayah memperhatikan daya dukung lingkungan dan kapasitas kota.

Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan pembangunan yang menghasilkan kemacetan, banjir, urban sprawl, dan kerusakan ekologis secara permanen.

Dua puluh delapan tahun reformasi memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan proyek, melainkan urusan peradaban bangsa.

Reformasi yang sejati adalah reformasi yang mampu menghadirkan jalan bagi petani untuk menjual hasil panennya, listrik bagi desa terpencil, air bersih bagi masyarakat miskin, transportasi publik yang layak bagi pekerja, serta konektivitas ekonomi yang adil bagi seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia telah bergerak jauh sejak 1998. Namun perjalanan reformasi infrastruktur wilayah belum selesai.

Tantangan baru terus muncul seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, dan kompetisi ekonomi global.

Karena itu, reformasi tahap berikutnya harus diarahkan pada pembangunan wilayah yang lebih cerdas, lebih hijau, lebih terintegrasi, dan lebih berkeadilan.

Hanya dengan cara itulah cita-cita reformasi untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat diwujudkan.

Tag:  #tahun #reformasi #infrastruktur #wilayah