Politik dan Pengorbanan

SETIAP Hari Raya Idul Adha, umat Islam kembali diajak merenungkan salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah kemanusiaan.

Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah SWT untuk mengorbankan putranya sendiri, Nabi Ismail AS, sosok yang paling dicintainya.

Perintah itu bukan sekadar ujian ketaatan personal, melainkan ujian tentang kemampuan manusia menaklukkan ego, kepentingan diri, dan rasa kepemilikan duniawi.

Ketika pengorbanan itu mencapai puncaknya, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor domba. Dari peristiwa itulah lahir makna besar Idul Adha. Bahwa pengorbanan yang tulus pada akhirnya bukan menghadirkan kehancuran, melainkan membuka jalan menuju kebaikan yang lebih luas.

Makna inilah yang terasa sangat relevan bagi Indonesia hari ini.

Di tengah suasana Idul Adha tahun 2026, bangsa ini sedang berada di persimpangan penting antara optimisme pembangunan dan kritik terhadap arah kekuasaan.

Di satu sisi, pemerintahan Prabowo Subianto tengah menjalankan berbagai program besar yang diyakini sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun di sisi lain, kritik juga datang dari berbagai arah, termasuk dari media internasional seperti The Economist yang menilai pemerintah terlalu ekspansif secara fiskal dan cenderung bergerak menuju pola kekuasaan yang semakin terpusat.

Bagi sebagian kalangan Barat, program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis dipandang berisiko membebani fiskal negara.

Baca juga: Neutral Buoyancy Negara: Jutaan Orang di Pinggir Jurang Tak Lagi Terdeteksi

Pelemahan rupiah, tekanan pasar, serta meningkatnya peran negara dalam ekonomi dipersepsikan sebagai tanda kewaspadaan.

Kritik itu lahir dari paradigma ekonomi liberal yang menempatkan disiplin fiskal, pembatasan negara, dan mekanisme checks and balances sebagai fondasi utama stabilitas.

Pandangan itu tentu tidak sepenuhnya salah. Namun persoalannya, Indonesia bukan sekadar angka pertumbuhan, grafik pasar, atau laporan fiskal.

Indonesia adalah bangsa besar yang masih bergulat dengan ketimpangan sosial, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan struktural, serta warisan panjang pembangunan yang tidak merata.

Karena itu, pemerintah melihat pengeluaran besar hari ini bukan semata biaya, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Program makan bergizi, penguatan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan desa dipahami sebagai bentuk pengorbanan fiskal hari ini demi menciptakan generasi yang lebih kuat di masa depan.

Di sinilah sesungguhnya perdebatan besar itu berlangsung. Apakah negara harus menahan diri demi menjaga stabilitas fiskal jangka pendek, atau berani mengambil risiko demi transformasi sosial yang lebih besar.

Dua Alam Pikir

Ketegangan semacam ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah politik dunia. Di satu sisi terdapat cara pandang liberal modern yang menempatkan negara harus selalu dibatasi agar tidak menjadi terlalu dominan.

Perspektif ini lahir dari pengalaman sejarah Barat menghadapi absolutisme monarki, perang, dan otoritarianisme. Karena itu, kecurigaan terhadap negara menjadi bagian penting dari tradisi politik mereka.

Namun di sisi lain, terdapat cara pandang yang melihat negara bukan semata instrumen administrasi, melainkan alat kolektif untuk membangun kesejahteraan dan solidaritas sosial.

Dalam konteks inilah pemikiran Al-Farabi menjadi sangat relevan untuk dibaca kembali.

Dalam karya besarnya Al-Madinah Al-Fadhilah, Al-Farabi menjelaskan bahwa politik bukan sekadar arena perebutan kepentingan atau kompetisi kekuasaan.

Politik adalah seni membangun masyarakat utama, yakni masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama atau sa’adah.

Menurut Al-Farabi, manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan hidup seorang diri. Ia membutuhkan komunitas, solidaritas, dan kerja sama sosial.

Baca juga: Apakah Amerika Bakal Bangun Pangkalan Militer Terselubung di Kertajati?

Karena itu, negara yang baik bukan sekadar negara yang menjaga stabilitas administratif, melainkan negara yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih bermakna.

Pandangan ini terasa sangat dekat dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kebudayaan Indonesia.

Bahwa politik pada akhirnya bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga tentang keberanian menghadirkan keadilan sosial bagi mereka yang selama ini tertinggal.

Hakikat Pengorbanan

Namun, pengorbanan dalam politik tidak boleh dimaknai secara sempit. Pengorbanan bukan berarti negara boleh bertindak tanpa kontrol. Pengorbanan juga bukan pembenaran bagi kekuasaan yang antikritik.

Justru dalam tradisi Islam, pengorbanan sejati dimulai dari kemampuan menundukkan ego. Di sinilah dimensi sufistik Idul Adha menjadi penting.

Al-Qusyairi dalam Ar-Risalah menjelaskan bahwa kemurahan hati lahir dari kerelaan melepaskan sesuatu tanpa rasa kehilangan.

Orang yang memiliki jiwa besar tidak merasa dirinya paling benar. Ia tidak terjebak pada kesombongan kekuasaan maupun kesombongan intelektual.

Karena itu, semangat kurban seharusnya menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa.

Pemerintah perlu berani mengorbankan ego kekuasaan. Program besar harus tetap dibarengi transparansi, evaluasi, dan keterbukaan terhadap kritik. Sebab sebesar apa pun ambisi pembangunan, tanpa partisipasi publik ia akan mudah kehilangan legitimasi moral.

Di sisi lain, para kritikus juga perlu mengorbankan ego skeptisisme yang berlebihan. Tidak semua eksperimen kebijakan harus langsung dicurigai sebagai ancaman demokrasi.

Bangsa besar terkadang memang membutuhkan keberanian mengambil langkah-langkah yang tidak selalu populer dalam jangka pendek.

Begitu pula masyarakat luas. Bangsa ini terlalu lama hidup dalam polarisasi yang melelahkan. Media sosial dipenuhi pertengkaran politik tanpa akhir. Setiap kebijakan dibaca secara hitam putih. Setiap perbedaan dianggap permusuhan.

Padahal, tidak ada bangsa yang besar jika terus hidup dalam saling curiga.

Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar justru sering kali adalah kemampuan menahan ego diri sendiri.

Jalan Tengah Bangsa

Indonesia sesungguhnya memiliki modal kebudayaan yang sangat kaya untuk keluar dari pertentangan semacam ini.

Baca juga: Kritik The Economist dan Pencarian Jalan Baru Ekonomi Indonesia

Bangsa ini tidak lahir dari liberalisme individualistik murni, tetapi juga tidak dibangun di atas otoritarianisme negara. Indonesia dibangun melalui jalan tengah yang khas, yakni semangat gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial.

Karena itu, kritik terhadap pemerintah penting sebagai mekanisme demokrasi. Namun, kritik juga harus hadir dengan semangat memperbaiki, bukan semata menjatuhkan.

Sebaliknya, pemerintah memiliki mandat untuk bekerja dan mengambil keputusan strategis. Namun, kekuasaan juga harus sadar bahwa legitimasi politik tidak hanya lahir dari kemenangan elektoral, melainkan dari kemampuan menjaga kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan politik pengorbanan. Politik yang tidak sekadar mengejar popularitas jangka pendek. Politik yang tidak hanya sibuk mempertahankan citra.

Politik yang berani bekerja untuk masa depan, tetapi tetap rendah hati mendengar suara rakyat.

Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bangsa bukan hanya terletak pada besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kekuatan terbesar bangsa terletak pada kemampuan menjaga kepercayaan sosial di tengah perbedaan pandangan.

Antara Kritik dan Harapan

Kritik dari dunia internasional terhadap Indonesia seharusnya tidak dibaca secara emosional. Kritik adalah bagian dari konsekuensi Indonesia sebagai negara besar yang kini semakin diperhatikan dunia.

Namun, Indonesia juga tidak perlu kehilangan kepercayaan diri. Setiap bangsa memiliki jalannya sendiri dalam membangun masa depan.

Negara-negara Barat membangun modernitas melalui pengalaman sejarah mereka sendiri. Indonesia pun memiliki pengalaman sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda.

Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia tidak bisa sepenuhnya dipinjam dari perspektif luar.

Indonesia membutuhkan keseimbangan antara keberanian transformasi dan kehati-hatian demokrasi. Negara harus cukup kuat untuk bekerja, tetapi juga cukup bijak untuk mendengar.

Di titik inilah semangat Idul Adha menemukan relevansinya. Bahwa membangun bangsa selalu membutuhkan pengorbanan. Bukan pengorbanan demi kekuasaan. Melainkan pengorbanan demi masa depan bersama.

Pada akhirnya, gagasan Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadhilah bukan sekadar utopia filosofis. Ia adalah pengingat bahwa politik seharusnya diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang saling menopang, bukan saling menghancurkan.

Indonesia membutuhkan elite yang mampu berpikir melampaui kepentingan sesaat. Elite yang tidak hanya cerdas secara teknokratis, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

Sebab politik tanpa moral hanya melahirkan kekuasaan yang dingin. Sementara moral tanpa keberanian politik hanya melahirkan idealisme yang tidak pernah bekerja.

Idul Adha tahun ini datang pada momen yang sangat penting. Ketika dunia memandang Indonesia dengan campuran antara kekhawatiran dan harapan, bangsa ini justru perlu memperdalam kembali makna pengorbanan.

Bahwa politik sejatinya bukan tentang siapa yang paling keras berbicara. Melainkan siapa yang paling tulus berkorban demi kebaikan bersama.

Sebagaimana Nabi Ibrahim AS yang rela menyerahkan apa yang paling dicintainya, bangsa ini pun membutuhkan keberanian untuk mengorbankan ego politik, polarisasi, dan rasa paling benar.

Sebab hanya dengan itulah Indonesia dapat bergerak menuju madinah versinya sendiri.

Sebuah bangsa yang besar bukan hanya karena kekuatan ekonominya. Melainkan karena kemampuan rakyat dan pemimpinnya menjaga kebersamaan di tengah ujian zaman.

Tag:  #politik #pengorbanan