Mengamati Arah Ekonomi Politik Prabowo: Kapitalisme atau Sosialisme?

- Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme. Pakar bidang ekonomi politik mengamati perkembangannya kini.

“Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar,” kata Profesor Didik J Rachbini kepada Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini melihat menguatnya peran negara dalam bidang ekonomi dengan landasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945.

“Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa,” kata Didik.

Baca juga: PT DSI Dinilai Tak Sekedar Monopoli Ekspor SDA Indonesia

Pasal itu mengatur cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai negara, sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk rakyat.

“Ada yang menyebut juga state capitalism (kapitalisme negara), negara akan lebih berperan,” ujarnya.

Terlepas dari penjelasan Didik, ide kapitalisme negara muncul di Eropa dan Uni Soviet, baik yang berpengertian sebagai kritik atas kondisi maupun sebagai ide yang dideklarasikan sebagai konsep pembangunan negara.

Baca juga: SWF, Danantara, dan Kapitalisme Negara

Ekonomi Pancasila

Prabowo telah menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026) pekan lalu dan menegaskan soal mazhab ekonomi Pancasila.

“Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring,” kata Didik.

Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan ekonomi Ketuhanan dan kemanusiaan, terdesentralisasi (pusat dan daerah) yang tidak menciptakan kesenjangan, ekonomi kerakyatan, serta demokrasi ekonomi yang adil.

Pasal itu juga dinilainya mendasari kebijakan satu pintu ekspor lewat perusahaan pelat merah yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Ini merupakan upaya perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 yang diamanatkan oleh konstitusi dan pendiri bangsa,” kata Didik.

Baca juga: Momen Perdana Prabowo Sampaikan Pidato KEM-PPKF, Ini Poin-poinnya!

Akan tetapi kata Didik, penerimaan pajak negara dari sumber daya alam dilihatnya hanya kecil yakni sekitar 10 persen, dan yang terbesar adalah pajak dari sektor industri dan perdagangan yang mencapai separuh penerimaan pajak nasional.

“Mengejar pajak dari sektor sumber daya alam memang terus harus dimaksimalkan, apalagi ada amanat UUD 1945. Tetapi jika seluruh upaya hanya berkutat di sektor ini, maka porsi penerimaan pajaknya kecil sehingga tidak akan maksimal meningkatkan pajak nasional,” tuturnya.

Di dalam pidato KEM-PPKF Prabowo, terdapat uraian kondisi yang akan dicapai yakni target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dan pendapatan negara 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Maka, sektor industri harus tumbuh 8 sampai 10 persen untuk mencapai itu semua. Ekonomi juga harus berorientasi ke luar atau outward looking.

Akan tetapi, dia mengamati adanya deindustrialisasi selama satu dekade belakangan, kelas menengah juga menurun, penerimaan negara tidak akan maksimal. Maka perlu reindustrialisasi di Indonesia saat ini.

Baca juga: Prabowo Terbitkan PP, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN

Mazhab yang dijalankan Prabowo

RIVAN AWAL LINGGA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026) Pemerintah Bentuk BUMN Baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Apa Alasannya?

Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR pekan lalu, Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” kata Prabowo di depan para wakil rakyat dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027.

Baca juga: Prabowo: Ekonomi Kita Ekonomi Pancasila

Pada pidatonya di Forum Ekonomi Internasional St Petersburg Rusia (SPIEF) 2025, 20 Juni 2025 lalu, Prabowo menyatakan memilih jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme.

“Saya memilih jalan tengah, mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ujar Prabowo saat itu.

Baca juga: Bukan Kapitalisme atau Sosialisme, Prabowo: Saya Memilih Jalan Tengah

Ia menyebut kapitalisme murni hanya menghasilkan ketimpangan. Smentara sosialisme murni tidak realistis karena cenderung membuat orang enggan bekerja.

"Tapi jalan kita adalah jalan tengah. Kita ingin menggunakan kreativitas dari kapitalisme. Inovasi, inisiatif, ya, kita butuh itu," ungkpanya.

"Namun kita juga butuh intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan untuk melindungi yang lemah," lanjutnya.

Tag:  #mengamati #arah #ekonomi #politik #prabowo #kapitalisme #atau #sosialisme