Pesta Babi dalam Tangis Papua dan Ratapan Nurani Bangsa

DI NEGERI yang semakin bising oleh slogan, orang sering lupa bahwa suara paling berbahaya bukanlah teriakan kebencian, melainkan pertanyaan yang jujur.

Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale memunculkan rasa kemanusiaan karena mengangkat isu Papua Selatan, khususnya konflik masyarakat adat dengan proyek pangan dan industri skala besar.

Film itu kini hadir justru menjadi pertanyaan. Ia tidak datang sebagai hiburan yang meninabobokan, melainkan sebagai cermin yang memaksa masyarakat melihat wajahnya sendiri: tentang tanah yang diperebutkan, tentang suara-suara pinggiran yang jarang diberi ruang, tentang pembangunan yang sering dipuji tanpa sempat ditanya siapa yang dikorbankan di belakangnya.

Karena itu, reaksi publik terhadap film ini tentunya mayoritas mendukung. Banyak yang melihatnya sebagai keberanian moral untuk membuka percakapan yang lama ditutupi.

Namun, sebagian kecil yang menganggapnya ancaman terhadap ketertiban, stabilitas, bahkan nasionalisme.

Suara itu siapa lagi kalau bukan dari orang politik, aparat keamanan khususnya militer, dan mereka yang tidak mencari tahu tentang kondisi Papua semenjak bergabung dengan negara ini hingga sekarang.

Di banyak ruang diskusi, terutama di kalangan mahasiswa, aktivis, seniman, dan akademisi, film ini dipandang sebagai bentuk kesaksian sosial.

Dokumenter tidak selalu hadir untuk memberikan jawaban; kadang ia cukup membuka luka yang terlalu lama ditutup rapat oleh pidato-pidato resmi, seremoni-seremoni politik, atau unggahan penuh slogan dengan foto tangan mengepal ke atas seolah semuanya telah selesai diperjuangkan untuk Papua.

Baca juga: TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Siapa yang Merasa Terancam?

Padahal di balik simbol-simbol itu, kenyataan di lapangan sering kali tetap menyisakan duka yang panjang.

Mereka yang mendukung penayangan film ini percaya bahwa demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman pendapat, melainkan dari keberanian untuk mendengar suara-suara yang tidak nyaman.

Namun di sisi lain, muncul pula kegelisahan yang tidak kecil. Ada yang menilai film ini dapat membentuk opini yang dianggap merugikan negara, memicu ketegangan sosial, atau memperbesar ketidakpercayaan terhadap aparat dan pemerintah.

Sebagian pihak memandang isu Papua bukan sekadar persoalan sosial, melainkan wilayah sensitif yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan persatuan negara.

Dari kegelisahan itulah lahir berbagai tindakan pembubaran pemutaran film di sejumlah tempat, baik melalui tekanan aparat, larangan institusi, maupun penolakan kelompok tertentu.

Di titik inilah persoalan berubah: bukan lagi semata tentang isi film, tetapi tentang siapa yang merasa berhak menentukan apa yang boleh didengar dan dipikirkan masyarakat.

Di Universitas Mataram, misalnya, pemutaran film dibubarkan dengan alasan menjaga “kondusivitas kampus”.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Sujita, mengatakan bahwa pemutaran film tersebut dikhawatirkan mengganggu “persatuan dan kesatuan bangsa”, bahkan mengaku hanya menjalankan perintah atasan.

Sementara Kepala Humas Unram, Dr. Khairul Umam, menegaskan bahwa pembubaran dilakukan demi ketertiban dan bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Di berbagai tempat lain, alasan yang muncul hampir serupa: film dianggap terlalu sensitif, terlalu politis, atau berpotensi memancing keresahan publik.

Ada yang menyebut dokumenter ini “provokatif” karena membahas proyek strategis nasional, militerisasi, dan konflik agraria di Papua Selatan.

Bahkan di sejumlah lokasi, aparat keamanan (TNI) dilaporkan melakukan pengawasan terhadap acara pemutaran, meminta identitas penyelenggara, hingga memberi tekanan agar diskusi dibatalkan.

Ironisnya, setiap pelarangan justru sering membuat pertanyaan menjadi semakin besar. Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan hampir selalu gelisah terhadap narasi yang tidak dapat dikendalikan.

Buku dibakar, diskusi dibubarkan, pertunjukan dihentikan, bukan karena kata-kata memiliki senjata, melainkan karena kata-kata mampu mengguncang kesadaran manusia.

Dan ketika ruang berpikir mulai dipersempit, masyarakat perlahan kehilangan keberanian untuk bertanya. Padahal pertanyaan adalah tanda bahwa nurani masih hidup dan akal sehat belum sepenuhnya tunduk pada ketakutan.

Karena itu, persoalan tentang film ini sesungguhnya tidak berhenti pada soal boleh atau tidak boleh ditonton. Ia perlahan membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam: masih adakah keberanian moral di tengah masyarakat yang semakin religius di permukaan, tetapi sering kali gugup ketika berhadapan dengan kenyataan yang tidak nyaman?

Baca juga: Memahami Anatomi Keresahan Rakyat

Sebab di saat suara-suara kritis mulai dibatasi, yang diuji bukan hanya demokrasi, melainkan juga hati nurani orang-orang beriman.

Di titik inilah semangat profetis menemukan relevansinya. Menjadi religius ternyata tidak cukup hanya rajin beribadah atau fasih mengutip ayat suci.

Semangat profetis menuntut keberanian yang lebih sunyi dan lebih mahal: keberanian mendengarkan jeritan manusia sebelum sibuk membela kenyamanan kekuasaan.

Para nabi dalam Kitab Suci tidak lahir dari istana yang aman; mereka justru berdiri di tengah kegelisahan zaman. Mereka hadir untuk mengusik, menegur, dan mengingatkan bahwa iman kehilangan maknanya ketika ia memilih diam di hadapan ketidakadilan.

Sayangnya, di era media sosial, saat ini agama juga sering berubah menjadi panggung pertunjukan. Tidak sedikit influencer yang menjadikan simbol religius sebagai identitas dagang: berbicara seolah paling saleh, memajang kedekatan dengan tokoh agama, mengutip ayat dan petuah suci di depan kamera, tetapi mendadak sunyi ketika berhadapan dengan ketidakadilan yang nyata.

Mereka berani menegur dosa-dosa kecil rakyat biasa, tetapi gemetar ketika harus mengkritik kekuasaan, oligarki, atau pelanggaran kemanusiaan.

Kontennya ramai oleh glorifikasi figur, tetapi miskin keberanian moral. Pengikutnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan hingga jutaan, tetapi keberaniannya sering kali tidak lebih besar dari rasa takut kehilangan panggung, monetisasi, relasi dengan penguasa, akses terhadap fasilitas, undangan-undangan eksklusif, kenyamanan hidup, citra kesalehan, hingga ketakutan ditinggalkan para pengikutnya sendiri.

Mereka tampak lantang ketika berbicara tentang moralitas di depan kamera, tetapi mendadak sunyi ketika harus berhadapan dengan ketidakadilan yang menuntut keberanian nyata.

Dalam banyak hal, agama akhirnya lebih sibuk dijaga sebagai merek personal daripada diperjuangkan sebagai suara kenabian.

Ada semacam religiositas yang sibuk membangun citra, tetapi kehilangan kedalaman nurani. Pemuka agama diperlakukan seperti selebritas yang harus dipuji tanpa jarak kritis, seolah kedekatan dengan mereka otomatis membuat seseorang lebih suci.

Padahal siapa pun, rohaniwan, ustadz, uskup, pastor, pendeta, influencer, ataupun pejabat publik, misalnya, tetap manusia yang rapuh, rentan terhadap kesalahan, ambisi, bahkan tindak pidana.

Ketika agama berubah menjadi kultus individu, iman perlahan kehilangan akal sehatnya. Orang lebih sibuk membela tokoh dibanding membela nilai kebenaran itu sendiri.

Karena itu, film seperti Pesta Babi seharusnya tidak diperlakukan sebagai ancaman yang harus disembunyikan dari publik. Justru film seperti inilah yang semestinya menjadi bahan refleksi bersama.

Baca juga: Menolak Lupa, Kerusuhan Mei 1998 dan Bayang-bayangnya

Bahkan, bila bangsa ini sungguh ingin membangun generasi yang memiliki empati sosial dan kesadaran kebangsaan yang dewasa, film ini layak menjadi tontonan wajib di ruang-ruang pendidikan dan tempat-tempat ibadah, minimal bagi pelajar tingkat SMA.

Bukan untuk menanamkan kebencian, bukan pula untuk menghasut permusuhan, melainkan untuk mengingatkan bahwa Papua bukan sekadar berita singkat di televisi atau statistik konflik di meja birokrasi.

Papua adalah bagian dari jiwa bangsa ini sendiri, manusia-manusia yang memiliki luka, harapan, ketakutan, dan martabat yang sama seperti warga Indonesia lainnya.

Sebab terlalu lama Papua dibicarakan dari kejauhan, tanpa sungguh-sungguh didengar dari dekat. Banyak orang di kota-kota besar hidup nyaman sambil memandang Papua hanya sebagai objek pembangunan, wilayah tambang, atau persoalan keamanan.

Padahal, di balik semua itu ada manusia yang ingin diakui keberadaannya, ingin dihormati budayanya, dan ingin diperlakukan setara sebagai sesama anak bangsa.

Film dokumenter seperti ini menjadi penting karena ia memaksa kita keluar dari rasa nyaman dan melihat kenyataan yang selama ini sengaja dijauhkan dari kesadaran publik.

Tempat ibadah semestinya tidak hanya menjadi ruang untuk berbicara tentang surga yang jauh, tetapi juga tempat manusia belajar merasakan penderitaan sesamanya di bumi.

Gereja, masjid, vihara, pura, dan semua ruang religius kehilangan maknanya ketika hanya sibuk mengurus ritual, tetapi tuli terhadap jeritan manusia.

Bukankah semua agama mengajarkan kasih, keadilan, dan pembelaan terhadap mereka yang dipinggirkan?

Maka memperlihatkan realitas Papua kepada generasi muda justru merupakan bagian dari pendidikan nurani. Sebab iman tanpa empati mudah berubah menjadi formalitas yang dingin.

Di sinilah semangat profetis menjadi penting. Nabi-nabi tidak dipanggil untuk menjadi buzzer surga atau penjaga citra kelompoknya sendiri.

Mereka dipanggil untuk mengatakan yang benar, bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan kelompoknya sendiri.

Semangat profetis menolak keberagamaan yang hanya kuat di simbol, tetapi lemah dalam keberanian moral. Ia menolak iman yang rajin membuat konten rohani, tetapi takut berdiri di sisi mereka yang dipinggirkan.

Maka sikap profetis bukan berarti membenarkan semua isi film, juga bukan berarti menelan mentah setiap narasi kritik. Sikap profetis justru dimulai dari kerendahan hati untuk membuka ruang dialog.

Orang beriman dipanggil bukan menjadi algojo pikiran, melainkan penjaga nurani publik. Ketika karya seni dibungkam sebelum sempat dipahami, ketika diskusi dihentikan sebelum percakapan dimulai, di situlah agama kehilangan daya kenabiannya dan berubah hanya menjadi pagar ketakutan.

Baca juga: Menggugat Keterlibatan Militer dalam Pembubaran Nobar Film Pesta Babi

Iman yang dewasa tidak takut pada pertanyaan. Sebab kebenaran tidak pernah membutuhkan kekerasan untuk bertahan hidup. Ia hanya membutuhkan keberanian manusia untuk mencarinya dengan jujur.

Dan mungkin, di zaman yang penuh kegaduhan ini, tugas paling profetis bukan pertama-tama berbicara paling keras, melainkan menjaga hati nurani agar tidak ikut mati bersama ketakutan massa, tekanan kekuasaan, ancaman pembungkaman, bayang-bayang militerisasi, ketakutan ditangkap aparat kepolisian, diperiksa, dikriminalisasi, atau dituntut hanya karena berani menyampaikan suara yang berbeda.

Sebab ketika masyarakat mulai terbiasa takut untuk mendengar, takut untuk bertanya, dan takut untuk menunjukkan empati terhadap penderitaan sesamanya sendiri, pada saat itulah bangsa perlahan kehilangan kemanusiaannya.

Dan sejarah selalu memperlihatkan: ketidakadilan yang dibiarkan hidup di tengah ketakutan publik pada akhirnya tidak hanya melukai mereka yang tertindas, tetapi juga merusak jiwa bangsa yang membiarkannya terjadi.

Tag:  #pesta #babi #dalam #tangis #papua #ratapan #nurani #bangsa